Oleh: Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina Pada 17 Agustus 2026, Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan. Delapan dekade lebih perjalanan sebuah bangsa tentu bukan waktu yang singkat.
Dari RUU Kepulauan, PI 10 persen Blok Masela, rasisme, ketimpangan hingga tuntutan menentukan nasib sendiri, aksi 12 Agustus 2026 menjadi panggung keresahan pemuda Maluku
Ambon,- “Saatnya anak muda Maluku memulangkan Bendera Merah Putih ke Jakarta. 81 tahun negara merdeka, Tanah Maluku selalu dianaktirikan. Bangsa Maluku bukan bangsa monyet.”
Nabire, – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire menggelar aksi damai di Nabire, Papua Tengah, Senin, 3 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, massa
Boven Digoel, – Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Korowai, Kabupaten Boven Digoel,
Selain mendokumentasikan praktik kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan masyarakat adat di Indonesia, Human Rights Watch juga mendesak pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, kementerian, perusahaan,
Dobo, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru meminta klarifikasi kepada Scifo A. Karelau, staf ahli Ketua DPRD, terkait unggahan di media
Jakarta, — Delapan pimpinan lembaga gereja tingkat nasional yang tergabung dalam Forum Umat Kristiani Indonesia (FUKRI) menyerukan penghentian pendekatan keamanan yang bersifat militeristik di
Ambon — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempersilakan masyarakat yang pesimistis terhadap masa depan Indonesia untuk “mencari negara lain” terus menuai beragam respons. Di
Rotterdam, Belanda — Permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Rob Jetten kepada komunitas Maluku pada peringatan nasional masyarakat Maluku, 21 Juni 2026, menjadi salah satu