Jakarta — Delapan bulan terakhir menjadi periode yang tidak mudah bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus merosot, dari 75 persen pada Desember 2025 menjadi 58 persen pada Maret 2026, lalu kembali jatuh ke 37 persen pada Agustus 2026.
Penurunan itu tergambar dalam Survei Nasional Tempo Data Science yang dilaksanakan pada 31 Juli–11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Survei Nasional Tempo Data Science, menunjukan angka 37 persen tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan puas sebesar 34 persen dan sangat puas sebesar 3 persen. Sebaliknya, 62 persen menyatakan tidak puas—terdiri dari 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.
Jika dibandingkan dengan Desember 2025, penurunan itu mencapai 38 poin persentase dalam delapan bulan. Rata-rata penilaian terhadap kinerja pemerintahan berada pada skor 5,7 dari 10. Prabowo memperoleh skor 5,8, sedangkan Gibran 5,3.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu penjelasan utama di balik perubahan persepsi tersebut.
Dalam survei tersebut juga, tercatat sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk. Dua persoalan yang paling terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah harga kebutuhan pokok dan sulitnya memperoleh pekerjaan.
Selain itu, sebanyak 77 persen responden mengatakan harga kebutuhan pokok semakin mahal. Ditambah 16 persen yang menyatakan harga tetap mahal, total 93 persen masyarakat merasakan tekanan harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.
Tekanan serupa terlihat pada persoalan pekerjaan. Sebanyak 57 persen responden menilai mencari pekerjaan semakin sulit, sedangkan 30 persen lainnya mengatakan tetap sulit. Dengan demikian, 87 persen responden merasakan persoalan lapangan kerja.
Keluhan tersebut kemudian berkelindan dengan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi sektor dengan evaluasi terburuk. Sebanyak 81 persen responden menilainya buruk atau kurang baik. Penciptaan lapangan kerja berada di posisi berikutnya dengan 79 persen penilaian buruk atau kurang baik, disusul oleh pengurangan kemiskinan sebesar 72 persen.
Namun, tidak semua sektor mendapatkan penilaian negatif.
Pelayanan dasar justru memperoleh apresiasi lebih baik. Sebanyak 74 persen responden menilai ketersediaan listrik baik, ditambah 4 persen yang menilainya sangat baik. Kualitas pelayanan administrasi publik juga mendapatkan penilaian positif dari 71 persen responden, ditambah 8 persen yang menilai sangat baik.
Anak Muda Paling Kritis
Sementara itu dari hasil survei lainnya, menemukan ketidakpuasan paling tinggi muncul dari kelompok usia produktif.
Kelompok usia 26–30 tahun mencatat tingkat ketidakpuasan sebesar 74 persen. Berikutnya, kelompok usia 21–25 tahun sebesar 67 persen dan kelompok berusia 20 tahun ke bawah sebesar 66 persen.
Secara wilayah, Banten mencatat ketidakpuasan tertinggi sebesar 76 persen. DKI Jakarta menyusul dengan 73 persen, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 68 persen, Sumatera 66 persen, serta Jawa Barat 66 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya menjadi persoalan persepsi terhadap angka-angka makro. Bagi sebagian besar responden, ukuran keberhasilan pemerintah bersentuhan langsung dengan harga barang yang dibeli dan pekerjaan yang tersedia.
MBG Disorot, Bansos Lebih Diterima
Program prioritas pemerintah juga mendapatkan evaluasi yang beragam.
Program Makan Bergizi Gratis memiliki tingkat kesadaran publik yang sangat tinggi. Namun, dalam tabel survei, terdapat catatan bahwa ketidakpuasan di antara keluarga penerima manfaat masih cukup besar, termasuk di Banten dan wilayah perkotaan. Bagian tabel ini dalam dokumen sumber memiliki format yang terpotong sehingga angka-angkanya perlu diperiksa kembali sebelum dipublikasikan sebagai data utuh.
Berbeda dengan MBG, bantuan sosial menjangkau 41 persen keluarga di Indonesia. Program yang disebut dalam survei mencakup PKH, PIP/KIP, serta BPNT/Kartu Sembako. Beras atau bantuan pangan menjadi bentuk bantuan yang paling banyak diterima responden, yakni 59 persen.
Dedi Mulyadi Unggul
Turunnya kepuasan terhadap pemerintah berjalan beriringan dengan perubahan peta politik menuju 2029.
Jika pemilihan presiden dilakukan saat survei berlangsung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 42 persen. Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 15 persen, disusul Anies Baswedan 10 persen dan Gibran Rakabuming Raka 6 persen.
Nama lain yang masuk dalam daftar adalah Sherly Tjoanda 4 persen, Ganjar Pranowo 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, dan Mahfud MD 2 persen.
Keunggulan Dedi Mulyadi berkaitan dengan atribut yang dianggap penting oleh pemilih: kedekatan dengan rakyat.
Sebanyak 25 persen responden menyebut kedekatan dengan rakyat sebagai kriteria utama dalam memilih presiden. Sebanyak 78 persen responden juga mengasosiasikan Dedi Mulyadi sebagai sosok yang dekat dan mau mendengar rakyat.
Sementara Prabowo lebih kuat diasosiasikan dengan atribut ketegasan. Sebanyak 60 persen responden mengaitkan Prabowo dengan karakter tersebut.
Namun peta tersebut masih jauh dari kata final.
Sebanyak 48 persen responden menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pemungutan suara. Sebagian besar keputusan politik juga disebut berasal dari pilihan pribadi, dengan 74 persen responden menyatakan menentukan pilihannya sendiri.
Di tingkat partai, Gerindra memimpin dengan 20 persen, diikuti PDIP 16 persen dan Golkar 10 persen. PKB memperoleh 8 persen, sedangkan NasDem dan Demokrat masing-masing 5 persen.
Tetapi angka yang tidak kalah penting justru berada di luar daftar tersebut: 24 persen responden belum menentukan atau merahasiakan pilihan partainya.
Politik Dinasti Tak Sepenuhnya Ditolak
Survei juga memotret pandangan publik terhadap keterlibatan keluarga pejabat dalam politik.
Sebanyak 47 persen responden menilai keterlibatan tersebut wajar selama orang yang bersangkutan memiliki kemampuan. Sebanyak 18 persen menganggapnya wajar karena merupakan hak politik.
Di sisi lain, 16 persen menilainya kurang wajar karena memberikan keuntungan kepada keluarga, sementara 13 persen secara tegas menganggapnya tidak wajar sebagai bentuk politik dinasti.
Temuan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap politik dinasti tidak bersifat tunggal. Bagi sebagian besar responden, persoalannya bukan semata hubungan keluarga, melainkan kemampuan dan legitimasi orang yang bersangkutan.
Ruang Politik Berpindah ke Layar
Ada satu temuan lain yang penting bagi pemerintah maupun politisi: bagaimana masyarakat membentuk penilaiannya.
Media sosial menjadi saluran informasi yang paling banyak memengaruhi penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, sebesar 30 persen. Televisi menyusul dengan 28 persen, kemudian keluarga atau teman 23 persen.
Sementara itu, rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden.
Dalam penggunaan harian, WhatsApp berada di posisi teratas dengan 70 persen, disusul TikTok 35 persen, Facebook 28 persen, dan televisi 26 persen.
Artinya, pertarungan untuk membentuk persepsi publik terhadap pemerintah tidak lagi berlangsung terutama melalui konferensi pers atau siaran resmi. Ia berlangsung setiap hari di ruang digital—di layar telepon genggam, grup percakapan, media sosial, dan percakapan antarmasyarakat.
Delapan bulan menjelang memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, survei ini memperlihatkan satu pesan yang sulit diabaikan: kepuasan publik sedang menurun tajam, sementara tekanan ekonomi menjadi pengalaman sehari-hari yang membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Pada saat yang sama, pilihan politik menuju 2029 belum terkunci. Hampir separuh responden masih membuka kemungkinan untuk mengubah pilihan.
Dengan kata lain, angka 37 persen bukan sekadar angka kepuasan. Ia menjadi sinyal bahwa persepsi publik terhadap pemerintah sedang berubah—dan perubahan itu belum berhenti.
