PEMERINTAHAN Archives | Laman 4 dari 78

INDONESIA·LINGKUNGAN·PEMERINTAHAN·TERKINI

Yayasan Tifa Kritik Alokasi Hampir 1.000 Hektare Hutan untuk Batalyon TNI

01/08/2026

by redaksi

Jakarta, – Yayasan Tifa mengkritik keputusan Kementerian Kehutanan yang menerbitkan 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 961,33 hektare untuk pembangunan Batalyon

HENA MALUKU·Maluku Tengah·PEMERINTAHAN·TERKINI

DPP Hena Hetu Minta Pemerintah Tetapkan Tarif Resmi Kapal Cepat Tulehu–Amahai

01/08/2026

by redaksi

Ambon, – DPP Hena Hetu menyoroti dasar hukum penetapan tarif kapal cepat pada rute Tulehu–Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam kajian hukum yang disusunnya, organisasi

HUKUM·Kota Ambon·PEMERINTAHAN·Politics·TERKINI

Wakil Ketua DPRD Ambon Pastikan Rekomendasi Sengketa Tanah Keluarga Alfons Asli

01/08/2026

by Edison Waas

Ambon, – Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Patrick Moenandar, memastikan dokumen rekomendasi DPRD terkait sengketa tanah keluarga Alfons merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

FOKUS·LINGKUNGAN·PEMERINTAHAN·SUMBER DAYA ALAM·TERKINI

Amnesty Desak Pemerintah Hentikan Janji Kosong Hadapi Krisis Iklim

31/07/2026

by Edison Waas

Jakarta, – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan apa yang disebut sebagai “janji-janji kosong” dalam penanganan krisis iklim dan segera mengambil langkah konkret untuk

BENCANA ALAM·EKONOMI·FOKUS·INDONESIA·LINGKUNGAN·National·PEMERINTAHAN·SUMBER DAYA ALAM·TERKINI

Nelayan Jawa Tengah dan WALHI Desak KKP Lindungi Wilayah Tangkap Perikanan Skala Kecil

31/07/2026

by redaksi

Jakarta, – Perwakilan nelayan dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendesak

Kota Ambon·PEMERINTAHAN·TERKINI

Sekjen DPP Hena Hetu Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Trayek Angkot dan AKDP di Maluku

30/07/2026

by Edison Waas

Ambon, – Sekretaris Jenderal DPP Hena Hetu, Alteredik Sabandar, menilai praktik operasional angkutan kota (angkot) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Maluku

HUKUM·Kepulauan Aru·PEMERINTAHAN·TERKINI

Kejati Maluku Belum Tetapkan Tersangka Kasus Jalan Lingkar Wokam, IMAJAR Jakarta Desak Kepastian Hukum

28/07/2026

by Johan Djamanmona

Dobo, – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Lingkar Wokam di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, kembali menjadi sorotan. Meski Kejaksaan

HENA MALUKU·Kota Ambon·PEMERINTAHAN·TERKINI

Praktisi Hukum Desak Dinkes Ambon Buka Dokumen Proyek PLTS Delapan Puskesmas

28/07/2026

by Edison Waas

Ambon, — Praktisi hukum Marnex Salmon mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon membuka secara menyeluruh dokumen proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di

Kota Ambon·MASYARAKAT ADAT·PEMERINTAHAN·TERKINI

Respons Positif Pemkot Ambon, Wacana Mahkamah Adat Tunggu Kajian Regulasi

28/07/2026

by Edison Waas

Ambon, — Wacana pembentukan Mahkamah Adat di Kota Ambon mendapat respons positif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Pemerintah menyatakan mendukung setiap upaya pelestarian adat

HUKUM·Kota Ambon·MASYARAKAT ADAT·PEMERINTAHAN·TERKINI

Kabag Hukum Pemkot Ambon Mengaku Belum Dilibatkan dalam Rencana Pembentukan Mahkamah Adat

28/07/2026

by Edison Waas

Ambon, – Rencana Pemerintah Kota Ambon bersama Majelis Latupati Kota Ambon membentuk Mahkamah Adat ternyata belum melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon sebagai

PEMERINTAHAN - Page 4

Yayasan Tifa Kritik Alokasi Hampir 1.000 Hektare Hutan untuk Batalyon TNI

DPP Hena Hetu Minta Pemerintah Tetapkan Tarif Resmi Kapal Cepat Tulehu–Amahai

Wakil Ketua DPRD Ambon Pastikan Rekomendasi Sengketa Tanah Keluarga Alfons Asli

Amnesty Desak Pemerintah Hentikan Janji Kosong Hadapi Krisis Iklim

Nelayan Jawa Tengah dan WALHI Desak KKP Lindungi Wilayah Tangkap Perikanan Skala Kecil

Sekjen DPP Hena Hetu Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Trayek Angkot dan AKDP di Maluku

Kejati Maluku Belum Tetapkan Tersangka Kasus Jalan Lingkar Wokam, IMAJAR Jakarta Desak Kepastian Hukum

Praktisi Hukum Desak Dinkes Ambon Buka Dokumen Proyek PLTS Delapan Puskesmas

Respons Positif Pemkot Ambon, Wacana Mahkamah Adat Tunggu Kajian Regulasi

Kabag Hukum Pemkot Ambon Mengaku Belum Dilibatkan dalam Rencana Pembentukan Mahkamah Adat

Latest Posts

Dapodik Lima Sekolah Jadi Pemicu Aksi Samasuru, Warga Persoalkan Putusan MK

Sengketa Batas Malteng-SBB, Warga Samasuru Palang Trans Seram

Sepenggal Kisah: Ketika Jepang Tak Mampu Mengoperasikan Kilang Minyak Palembang

Pos-pos Terbaru