Jakarta — Harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, dan penegakan hukum menjadi tiga persoalan utama yang perlu segera dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Temuan itu tercantum dalam laporan Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Berdasarkan survei terhadap 1.142 responden, sebanyak 78 persen masyarakat menempatkan harga kebutuhan pokok sebagai persoalan yang mendesak ditangani pemerintah. Sebanyak 58 persen menyoroti lapangan kerja dan perlindungan pekerja, sedangkan 35 persen meminta perbaikan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Laporan tersebut juga mencatat 53 persen responden merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Sebanyak 31 persen menyatakan kondisinya tidak berubah, sedangkan hanya 16 persen yang merasa lebih baik.
Temuan itu menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan CELIOS dan Kabinet Bayangan terhadap kebijakan lintas sektor pemerintahan Prabowo–Gibran. Laporan tidak hanya memuat penilaian terhadap sejumlah kementerian, tetapi juga menguraikan persoalan kebijakan, dampaknya, dan rekomendasi perbaikan.
Dalam sesi tanggapan, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara yang hadir sebagai penanggap, mengatakan laporan tersebut bukan semata-mata ditujukan untuk menyerang pemerintah. Menurut dia, catatan dan rekomendasi yang disusun perlu dilihat sebagai bahan evaluasi untuk kepentingan publik.
“Biasanya, kalau guru ngasih rapor, bukan buat liat-liatin anak, tapi untuk perbaikan. Sebenarnya, perbaikannya buat siapa? Untuk warga,” kata Bivitri dalam sesi tanggapan peluncuran laporan.
Menyoroti ekonomi dan kebijakan pemerintah
Dalam laporan itu, CELIOS dan Kabinet Bayangan menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi, mulai dari pengelolaan utang, penerimaan pajak, penciptaan lapangan kerja, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Laporan menyebut beban bunga utang pemerintah mencapai 24 persen dari penerimaan pajak. Dokumen tersebut juga membandingkan beban bunga utang sebesar Rp 599,4 triliun dengan anggaran belanja kesehatan sebesar Rp 247,3 triliun.
Atas kondisi tersebut, laporan merekomendasikan evaluasi belanja program yang dinilai tidak mendesak, disertai upaya menekan beban utang dan memperluas alternatif penerimaan negara. Salah satu usulan yang disampaikan ialah pajak kekayaan bagi kelompok ultra-kaya.
Dalam hal lapangan kerja, laporan mengkritik belum optimalnya penyerapan tenaga kerja berkualitas. Dokumen itu mendorong penguatan industri padat karya dan pengembangan industri bernilai tambah agar pertumbuhan investasi lebih berdampak pada kesempatan kerja.
Laporan juga mempertanyakan dampak program MBG dan KDMP terhadap anggaran publik serta usaha masyarakat. Untuk KDMP, penyusun laporan memperingatkan bahwa pengalihan Dana Desa berisiko mengurangi ruang fiskal bagi pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa.
Temuan dan rekomendasi tersebut merupakan penilaian penyusun laporan. Dampak setiap kebijakan perlu diuji melalui data pelaksanaan program, dokumen anggaran, serta keterangan pemerintah dan pihak-pihak yang terdampak.
Kritik terhadap tata kelola dan lingkungan
Selain ekonomi, laporan menyoroti tata kelola pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan militer dalam urusan sipil. Dokumen itu menilai pemusatan kewenangan berisiko mempersempit ruang pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dalam sektor lingkungan, Iqbal Damanik, Menteri Kabinet Bayangan yang membidangi perlindungan hidup dan perubahan iklim, menyoroti penanganan bencana hidrometeorologis dan kebakaran hutan dan lahan.
Ia mengkritik penanganan bencana yang dinilainya belum disertai perencanaan dan mitigasi yang memadai. Menurut Iqbal, persoalan bencana tidak cukup dijelaskan sebagai kejadian alam, tetapi juga perlu dilihat dari kesiapan pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
“Bukan karena bencana yang hadir, tapi memang perencanaan kita yang tidak memasukkan penanganan bencana dan mitigasi bencana secara serius di dalam perencanaan maupun penganggaran,” kata Iqbal.
Ia juga menyoroti persoalan perizinan perkebunan, konflik lahan yang menyangkut hak masyarakat adat, serta arah transisi energi. Kritik tersebut menempatkan kebijakan lingkungan sebagai bagian dari evaluasi pembangunan, bukan semata-mata persoalan penanganan bencana setelah kejadian.
Bivitri: Evaluasi bukan sekadar mengganti menteri
Bivitri menilai laporan tersebut penting karena menguraikan persoalan kebijakan, tindakan kementerian, dampak yang muncul, serta solusi yang ditawarkan. Menurut dia, evaluasi tidak cukup berhenti pada pemberian nilai kepada pejabat.
Ia juga menyoroti perbedaan penilaian antara kalangan ahli dan masyarakat umum yang dipaparkan dalam laporan. Perbedaan itu, menurut Bivitri, perlu dibaca dengan mempertimbangkan metodologi survei, akses informasi, dan cara pemerintah membangun persepsi publik.
Bivitri mengingatkan bahwa pergantian menteri tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan jika masalah mendasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak diperbaiki.
Ia kemudian menyoroti temuan survei tentang kriteria pemimpin masa depan. Dalam survei masyarakat umum yang melibatkan 1.142 responden, sebanyak 80 persen memilih pemimpin yang mau mendengarkan rakyat, sedangkan 71 persen menekankan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sebanyak 38 persen memilih kriteria pemimpin yang independen atau bukan kader partai politik.
Bagi Bivitri, temuan tersebut memperlihatkan pentingnya respons pemerintah terhadap aspirasi publik.
“Penyebab sebenarnya dari ananda ini tidak naik kelas adalah dia tidak mau mendengarkan rakyat,” ujarnya, menggunakan perumpamaan rapor yang dipakai dalam acara tersebut.
Laporan CELIOS dan Kabinet Bayangan menutup evaluasinya dengan menekankan pentingnya perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Hasil survei dan rekomendasi di dalamnya menjadi bahan untuk menguji apakah program pemerintah menjawab persoalan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan dan tanggapan.
