- CELIOS dan Kabinet Bayangan menempatkan tiga pejabat itu di posisi terbawah dalam pemeringkatan kinerja kabinet. Evaluasi mereka juga menyoroti karhutla, sentralisasi kekuasaan, dan kebijakan yang dinilai tak menjawab kebutuhan publik.
Jakarta,— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati tiga posisi terbawah dalam pemeringkatan kinerja pejabat pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Penilaian tersebut tercantum dalam Rapor Kinerja Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang disusun oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Dalam daftar bertajuk “10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk dan Harus Di-reshuffle”, Bahlil memperoleh skor minus 159 poin, disusul Natalius Pigai dengan minus 158 poin dan Raja Juli Antoni dengan minus 103 poin. Di bawah mereka terdapat Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dengan minus 47 poin dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan minus 43 poin.
Daftar itu juga mencantumkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid dengan minus 24 poin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf masing-masing minus 17 poin, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon masing-masing minus 16 poin.
Pemeringkatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi CELIOS dan Kabinet Bayangan terhadap kinerja pemerintahan selama dua tahun. Skor dalam daftar tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran atau kegagalan hukum oleh pejabat yang bersangkutan. Penilaian itu menjadi dasar bagi penyusun laporan untuk meminta evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga.
Dalam laporan yang sama, CELIOS dan Kabinet Bayangan juga menilai sejumlah kebijakan pemerintahan, mulai dari program prioritas, pengelolaan anggaran, hubungan pemerintah pusat dan daerah, hingga perlindungan lingkungan. Evaluasi tersebut disertai uraian masalah dan rekomendasi perbaikan untuk tiap sektor.
Bahlil, Pigai, dan Raja Juli di posisi terbawah
Skor Bahlil menjadi yang paling rendah dalam pemeringkatan tersebut. Dalam evaluasi sektor perlindungan lingkungan dan perubahan iklim, Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Kabinet Bayangan, mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilainya belum memadai.
Iqbal menyoroti kebakaran yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ia juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menangani bencana hidrometeorologis dan menilai pengalaman dari bencana sebelumnya belum diterjemahkan menjadi perencanaan mitigasi yang kuat.
“Ini menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat minim sekali tindakan dari pemerintah dan minim sekali langkah-langkah dari pemerintah,” kata Iqbal dalam peluncuran laporan secara daring pada Ahad, 11 Oktober 2026.
Ia juga menyoroti pembagian tanggung jawab antarkementerian dalam penanganan karhutla. Menurut Iqbal, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian karena berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, kehutanan, serta perizinan perkebunan.
Iqbal menyebut pemerintah perlu mempertanggungjawabkan kebijakan perizinan di wilayah yang mengalami kebakaran. Ia juga mengkritik arah transisi energi yang, menurut penilaiannya, masih memberi ruang bagi pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil.
“Bukan karena bencana yang hadir, tapi memang perencanaan kita yang tidak memasukkan penanganan bencana dan mitigasi bencana secara serius di dalam perencanaan maupun penganggaran,” ujar Iqbal.
Kritik itu merupakan pandangan Iqbal dan Kabinet Bayangan. Penilaian mengenai penanganan karhutla, tanggung jawab perizinan, serta kebijakan energi perlu dibaca bersama data kejadian kebakaran, dokumen perizinan, tindakan penegakan hukum, dan penjelasan kementerian terkait.
Rapor tak berhenti pada pergantian menteri
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, yang hadir sebagai penanggap dalam peluncuran laporan, mengatakan rapor tersebut seharusnya dipahami sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah, bukan sekadar daftar pejabat dengan nilai tinggi atau rendah.
“Biasanya, kalau guru ngasih rapor, bukan buat liat-liatin anak, tapi untuk perbaikan. Sebenarnya, perbaikannya buat siapa? Untuk warga,” kata Bivitri.
Ia menyoroti perbedaan penilaian antara kelompok ahli dan masyarakat umum. Dalam laporan itu, penilaian ahli terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 2,8 dari skala 10, sedangkan Wakil Presiden Gibran memperoleh 2,2. Adapun penilaian masyarakat umum terhadap Prabowo mencapai 4,6 dan Gibran 4,9. Nilai akhir kabinet menurut penilaian masyarakat tercatat 4,7, sedangkan menurut ahli 2,9.
Bivitri mengatakan perbedaan skor itu tidak cukup dijelaskan sebagai kesenjangan pengetahuan. Ia juga menyoroti pengaruh komunikasi politik dan populisme terhadap persepsi masyarakat atas kebijakan pemerintah.
Menurut Bivitri, laporan tersebut penting karena tidak hanya memberikan skor, tetapi juga menjelaskan persoalan yang dinilai muncul di masing-masing sektor dan menawarkan rekomendasi. Dengan begitu, evaluasi tidak semestinya berhenti pada pergantian pejabat.
Bivitri menyinggung tujuh kali perombakan kabinet yang ia sebut dalam tanggapannya. Ia menilai pergantian menteri tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila persoalan mendasar dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak ikut diperbaiki.
“Ganti-ganti menteri gak akan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Bivitri juga menggarisbawahi temuan laporan tentang kriteria pemimpin masa depan. Dalam survei masyarakat umum, 80 persen responden memilih pemimpin yang mau mendengarkan rakyat, sedangkan 71 persen memilih komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagai kriteria penting.
“Penyebab sebenarnya dari ananda ini tidak naik kelas adalah dia tidak mau mendengarkan rakyat,” kata Bivitri, menggunakan perumpamaan rapor yang dibahas dalam acara tersebut.
Sentralisasi dan persoalan daerah
Evaluasi Kabinet Bayangan juga menyoroti hubungan pemerintah pusat dan daerah. Arman, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara dalam Kabinet Bayangan, menilai penguatan kewenangan pusat telah menekan ruang gerak pemerintah daerah.
Ia menyoroti pemangkasan transfer ke daerah dan beban yang harus ditanggung pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas pemerintah pusat. Menurut dia, persoalan tersebut berisiko memengaruhi pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah.
Arman mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pemangkasan transfer ke daerah, mengembalikan dana bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku, serta membangun komunikasi yang lebih kolaboratif dengan pemerintah daerah.
Penilaian tersebut sejalan dengan bagian lain dalam laporan yang menyoroti sentralisasi kewenangan. Dalam survei ahli, 84 persen responden menilai kewenangan pemerintahan semakin tersentralisasi, sedangkan 89 persen menilai pemusatan kewenangan pemerintah pusat merugikan ekonomi daerah.
Laporan juga mencatat 60 persen responden masyarakat umum menilai sentralisasi merugikan daerah. Angka-angka tersebut menggambarkan penilaian responden sebagaimana disajikan dalam laporan, bukan pengukuran langsung atas seluruh dampak kebijakan di setiap daerah.
Ekonomi rumah tangga
Di luar pemeringkatan pejabat, survei masyarakat dalam laporan CELIOS dan Kabinet Bayangan memuat sejumlah catatan mengenai kondisi ekonomi rumah tangga dan kebijakan pemerintah.
Sebanyak 82 persen responden menilai pajak dan pungutan membebani masyarakat. Sebanyak 53 persen menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk dibandingkan dengan setahun sebelumnya, sementara 62 persen menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja buruk atau sangat buruk.
Laporan tersebut juga mencatat 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Sementara itu, 67 persen menyatakan stres akibat perilaku Presiden Prabowo. Temuan ini merupakan jawaban responden dalam survei dan tidak dapat dengan sendirinya digunakan untuk menyimpulkan kondisi psikologis seluruh masyarakat.
Dalam rekomendasinya, CELIOS dan Kabinet Bayangan meminta pemerintah mengevaluasi program prioritas, memperbaiki tata kelola anggaran, memperkuat penciptaan lapangan kerja, dan memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Laporan itu juga menyarankan agar evaluasi kabinet didasarkan pada kompetensi, integritas, dan hasil kebijakan, bukan semata-mata pertimbangan politik.
Bagi Bivitri, ukuran penting dari perbaikan pemerintahan bukan hanya siapa yang menduduki jabatan, melainkan apakah pemerintah bersedia mendengarkan masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang bermasalah. Karena itu, rapor tersebut menjadi bahan untuk menguji kembali arah pemerintahan sekaligus membuka ruang bagi penjelasan dan tanggapan dari pejabat yang dinilai.
