Merauke, Papua Selatan – Koalisi lembaga bantuan hukum di Papua mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik personel yang diduga terlibat dalam perusakan tanda larangan adat atau sasi Salib Hitam di Dusun Dopolok, Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Sabtu (21/11/2026).
Perusakan tersebut diduga terjadi dalam konflik penguasaan tanah adat masyarakat Malind yang wilayahnya dilintasi pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Deks Papua bersama LBH Papua, LBH Papua Merauke, dan LBH Papua Pos Sorong menilai keterlibatan aparat keamanan dalam konflik tersebut berpotensi memperburuk ketegangan antara masyarakat adat yang menolak pembangunan dan kelompok yang mendukung proyek.
Koalisi yang mendampingi masyarakat adat pemilik tanah di Dusun Dopolok itu meminta pemerintah pusat menghentikan sementara pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer. Mereka menyebut sengketa proyek tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Manado.
Desakan itu disampaikan melalui siaran pers bernomor 002/YLBHI-DP/XI/2026 yang ditandatangani di Jayapura pada 21 November 2026.
Menurut koalisi, pencabutan sasi adat Salib Hitam pada 21 November merupakan peristiwa terbaru dari rangkaian dugaan perusakan, pembakaran, dan intimidasi yang dialami masyarakat adat sepanjang 2026.
Koalisi menuding sejumlah anggota Batalyon Teritorial Pembangunan 861/Maleo, Brimob, Kopassus, dan Polsek Okaba terlibat dalam peristiwa tersebut bersama kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan jalan.
Kuasa Hukum Sebut Puluhan Aparat Datangi Lokasi

Philipus Kraramuya, pengacara publik yang mendampingi masyarakat adat, menjelaskan bahwa ketegangan telah berlangsung sejak Jumat (20/11/2026).
Menurut Philipus, anggota marga Kamuyen bersama tim LBH Merauke mendatangi lokasi pemasangan Salib Hitam di jalur jalan 135 kilometer, kawasan Wanam–Muting, untuk memeriksa kondisi tanda sasi adat tersebut.
Dalam perjalanan, mereka melihat seseorang yang diduga bertugas mengawasi pergerakan masyarakat di sekitar penyeberangan sungai.
Philipus menyebut orang tersebut kemudian pergi menggunakan sepeda motor. Ia menduga orang itu menyampaikan informasi mengenai kedatangan masyarakat adat kepada kelompok yang hendak mencabut Salib Hitam.
“Ketika tim melihat dan masyarakat adat marga Kamuyen melihat aparat punya pengintai, langsung dengan cepatnya tim dan masyarakat adat marga Kamuyen menyusul dari belakang, namun terlambat; mereka sudah pergi ke Kampung Salamepe untuk berlindung di situ,” tutur Philipus dalam pernyataan yang diunggah melalui media sosialnya, Minggu (22/11/2026).
Menurut Philipus, masyarakat adat dan tim pendamping kemudian memutuskan bermalam di sekitar Salib Hitam untuk menjaga tanda larangan adat tersebut.
Pada hari yang sama, sejumlah warga Nakias yang kembali dari berbelanja disebut bertemu dengan dua anggota kepolisian di penyeberangan sungai. Philipus mengatakan warga mendapat informasi mengenai rencana pencabutan Salib Hitam.
Informasi itu kemudian disampaikan kepada anggota marga Kamuyen dan tim pendamping yang berada di lokasi.
Keesokan harinya, Sabtu (21/11/2026), Philipus menyebut puluhan personel keamanan mendatangi kawasan tersebut.
Berdasarkan keterangannya, rombongan menggunakan tiga truk dan terdiri atas personel TNI, Brimob, serta aparat berseragam lengkap dengan persenjataan.
Philipus memperkirakan terdapat sekitar 70 personel dalam rombongan gabungan tersebut. Ia juga menyebut 17 anggota kepolisian dari Pos Okaba, dua anggota dari Pos Wanam, serta satu orang yang disebut berasal dari perusahaan Mham.
Selain aparat, sejumlah warga dari Kampung Nakias, Tagaepe, dan Salamepe disebut turut berada di lokasi.
Menurut Philipus, kelompok tersebut kemudian mencabut secara paksa Salib Hitam yang dipasang di atas tanah ulayat marga Kamuyen.
Keterangan mengenai jumlah personel, identitas satuan, dan keterlibatan pihak perusahaan masih memerlukan konfirmasi dari institusi terkait.
Enam Peristiwa Dugaan Kekerasan Sepanjang 2026
Koalisi lembaga bantuan hukum mencatat sedikitnya enam peristiwa dugaan perusakan dan intimidasi yang berkaitan dengan konflik tanah adat serta pembangunan jalan 135 kilometer di Dusun Dopolok dan Kampung Nakias.
Peristiwa pertama terjadi pada 26 Januari 2026, ketika rumah milik warga pemegang hak atas tanah adat dilaporkan dirusak dan dibakar.
Pada Maret 2026, tanda sasi adat Salib Hitam di jalur pembangunan jalan 135 kilometer juga dilaporkan mengalami perusakan.
Peristiwa serupa kembali dilaporkan pada 31 Oktober 2026. Kali ini, Salib Hitam disebut dirusak dan dibakar.
Selanjutnya, pada 4 November 2026, tanda sasi adat tersebut kembali dilaporkan dirusak. Tiga hari kemudian, 7 November, pemilik tanah adat mengaku mengalami ancaman.
Peristiwa terbaru terjadi pada 21 November 2026, ketika Salib Hitam kembali dicabut atau dirusak dalam kegiatan yang menurut koalisi melibatkan aparat keamanan dan kelompok masyarakat pendukung pembangunan.
Koalisi menyatakan sejumlah peristiwa telah dilaporkan kepada Polres Merauke.
Laporan mengenai perusakan dan pembakaran rumah pada 26 Januari disampaikan kepada kepolisian pada 14 Februari 2026.
Sementara itu, dugaan perusakan Salib Hitam pada 31 Oktober dan 4 November dilaporkan pada 9 November 2026. Koalisi mencantumkan nomor laporan STPLP/646/XI/2026/Reskrim.
Dugaan ancaman terhadap pemilik tanah adat pada 7 November juga disebut telah dilaporkan kepada kepolisian.
Namun, menurut koalisi, hingga siaran pers diterbitkan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan-laporan tersebut.
Koalisi mempertanyakan perkembangan penyelidikan dan meminta Polres Merauke membuka informasi penanganan perkara kepada pelapor.
Sengketa Jalan 135 Kilometer Masih Berproses di Pengadilan

Selain dugaan kekerasan, koalisi menyoroti status hukum pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang menjadi bagian dari infrastruktur pendukung PSN di Merauke.
Menurut koalisi, lima anggota masyarakat adat Malind telah mengajukan banding atas perkara yang berkaitan dengan pembangunan jalan tersebut.
Mereka menyebut akta memori banding telah diterima pada 2 Oktober 2026.
Koalisi juga menyatakan Bupati Merauke sebagai tergugat dan Kementerian Pertahanan sebagai turut tergugat intervensi telah menyampaikan tanggapan dalam proses banding pada 19 Oktober 2026.
Perkara itu disebut masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.
Atas dasar tersebut, koalisi meminta pemerintah menghentikan sementara pembangunan jalan hingga terdapat kejelasan hukum mengenai sengketa yang sedang berlangsung.
Namun, keberadaan proses banding tidak dengan sendirinya berarti seluruh kegiatan pembangunan wajib dihentikan. Status pelaksanaan proyek perlu diperiksa berdasarkan putusan pengadilan, ada atau tidaknya penetapan penundaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Pertanyakan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Koalisi mengaitkan konflik pembangunan jalan dengan perlindungan hak masyarakat adat yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Mereka merujuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Menurut koalisi, negara memiliki kewajiban mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan wilayah adat.
Koalisi menilai dugaan pencabutan Salib Hitam pada 21 November memiliki makna penting karena bertepatan dengan 25 tahun berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak masyarakat adat apabila pembangunan tetap berlangsung di tengah sengketa tanah dan laporan dugaan kekerasan.
Koalisi juga menuding adanya aparat yang bertindak untuk melindungi kepentingan bisnis dalam pembangunan jalan tersebut.
Tuduhan mengenai keterlibatan aparat dalam kepentingan bisnis masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap tugas, kewenangan, hubungan dengan pelaksana proyek, serta tindakan masing-masing personel di lapangan.
Desak Presiden Perintahkan Penyelidikan
Melalui siaran persnya, koalisi menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat, TNI, Polri, Komnas HAM, dan pemerintah daerah.
Koalisi meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik personel yang diduga terlibat dalam perusakan sasi adat serta tindakan intimidasi terhadap masyarakat.
Mereka juga mendesak Presiden memerintahkan Menteri Pertahanan menghentikan pembangunan jalan 135 kilometer selama sengketa masih berlangsung di pengadilan.
Kepada Panglima TNI dan Kapolri, koalisi meminta pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat, disertai proses hukum dan sanksi apabila pelanggaran terbukti.
Koalisi turut meminta Kapolda Papua dan Polres Merauke menindaklanjuti laporan dugaan perusakan Salib Hitam yang telah disampaikan masyarakat adat.
Selain itu, Komnas HAM diminta mengawasi dan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik tersebut.
Koalisi juga mendorong lembaga perwakilan daerah di Papua Selatan membentuk panitia khusus untuk menangani konflik sumber daya alam yang berkaitan dengan pembangunan PSN.
Hingga naskah ini disusun, bahan keterangan yang tersedia belum memuat tanggapan resmi TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Kabupaten Merauke, maupun pihak pelaksana proyek mengenai tuduhan dan tuntutan koalisi.
Sumber: Siaran Pers YLBHI Deks Papua Nomor 002/YLBHI-DP/XI/2026 dan pernyataan Philipus Kraramuya, 22 November 2026.