MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah dan Lembaga Negara dalam KUHP
Jakarta, — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 240, Penjelasan Pasal 240, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemprov Maluku Percepat Hilirisasi Kelapa-Pala di Malteng, Investasi Rp640 Miliar Ditarget Mulai Oktober
Ambon, — Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa dan pala di Kabupaten Maluku Tengah. Pembangunan fisik pabrik dengan nilai investasi sekitar Rp640
Survei Tempo Data Science: Approval Rating Prabowo-Gibran Terjun Bebas 37 persen
Jakarta — Delapan bulan terakhir menjadi periode yang tidak mudah bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus merosot, dari 75
Mengais di Negeri Minyak
Di tengah produksi minyak bumi Bula, Fitria Tueka, 11 tahun, mengisi libur sekolah dengan memungut barang bekas untuk membantu keluarganya. Lebih dari satu abad
RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Instrumen Keadilan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat Pesisir
Dari ketimpangan fiskal hingga hak masyarakat adat, regulasi ini didorong tidak sekadar mengatur administrasi, tetapi mengubah cara negara memandang wilayah kepulauan Ambon, – Rancangan
Kapendam Bantah Bendera RMS di Aboru, Warga Disebut Bentangkan Merah Putih 500 Meter
Kapendam XV/Pattimura menyebut tidak ada pengibaran bendera RMS saat kunjungan Pangdam. Namun, sebelumnya beredar informasi dan dokumentasi mengenai bendera yang dikaitkan dengan RMS di
Merdeka di Tanah Leluhur, tetapi Tak Lagi Bebas Berburu dan Berkebun
Kepulauan Aru, Maluku — “Kami paling senang Indonesia sudah merdeka, tapi kami masih dijajah oleh negara.” Kalimat Yopi Tildjuir, 62 tahun, terdengar seperti paradoks. Bagaimana
Gempa NTT: Lebih dari 5.000 Warga Bertahan di Pengungsian, 47 Orang Meninggal
Pengungsi terbesar berada di Kabupaten Sikka dan Manggarai. Pemerintah daerah menetapkan status kedaruratan, sementara akses Ende-Nagekeo masih terputus. Flores, Nusa Tenggara Timur, — Lebih
Amnesty Kritik Pidato Prabowo: Militerisasi, Kriminalisasi Warga dan Agenda HAM Tak Tersentuh
Amnesty menilai pidato kenegaraan presiden belum menjawab penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, reformasi pertahanan, perluasan peran militer di ruang sipil, serta kriminalisasi warga
Halmahera: Ketika Lumbung Pangan Terdesak Ekspansi Industri Tambang
Aktivis lingkungan mengingatkan, kekayaan hutan, sungai, laut, kebun, dan wilayah pesisir Halmahera bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi ruang hidup dan sumber pangan masyarakat yang
