Ambon, — Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Ambon, Fransiskus Bapa Da Lopez, mendesak jajaran TNI memeriksa dugaan aktivitas perjudian yang melibatkan sejumlah orang berseragam dinas di area parkiran Kafe Ujung JMP, Ambon.
Dugaan tersebut mencuat setelah Da Lopez bersama sejumlah mahasiswa mengaku menyaksikan aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian pada Selasa (3/11/2026), sekitar pukul 23.00 WIT.
Menurut Da Lopez, terdapat sekitar sembilan orang yang diduga anggota TNI sedang duduk melingkar di sekitar area parkiran. Mereka disebut mengenakan seragam dinas. Dari jumlah tersebut, empat orang diduga terlibat dalam permainan judi, sementara beberapa lainnya berada di sekitar lokasi.
“Kami melihat langsung. Mereka duduk melingkar di dekat parkiran sambil mengenakan seragam dinas. Empat orang di antaranya diduga bermain judi secara terbuka. Ada yang menghitung uang, tertawa, dan merokok. Saya dan teman saya langsung merekam kejadian tersebut,” kata Da Lopez dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Da Lopez mengatakan, dugaan aktivitas tersebut perlu diperiksa oleh institusi TNI karena melibatkan orang-orang yang disebut mengenakan seragam dinas. Ia menilai, apabila terbukti dilakukan oleh anggota TNI, tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan kedinasan dan mencederai kehormatan institusi.
PMKRI Soroti Kepercayaan Publik terhadap TNI
Selain mendesak pemeriksaan, Da Lopez mengaitkan dugaan tersebut dengan polemik pembangunan di kawasan Sungai Wai Tomu yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan Kodam XV/Pattimura.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut perlu mendapat perhatian institusi TNI karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga militer.
“Jika pembangunan tanpa kejelasan izin sudah menimbulkan kegelisahan, maka dugaan oknum berseragam bermain judi di depan publik akan semakin memperdalam keraguan masyarakat terhadap TNI,” ujarnya.
Da Lopez mengatakan, institusi TNI perlu memastikan setiap anggotanya mematuhi aturan dan tidak menggunakan atribut kedinasan untuk menghindari pengawasan maupun penegakan hukum.
“Rakyat tidak menuntut TNI untuk sempurna. Namun, rakyat berhak menuntut agar tidak ada oknum yang menggunakan seragam negara sebagai tameng untuk menghindari pengawasan, kritik, maupun penegakan hukum,” katanya.
Ia juga menyinggung tanggung jawab setiap anggota TNI dalam menjaga kehormatan seragam dinas ketika bertugas maupun berada di tengah masyarakat.
Desak Identifikasi dan Pemeriksaan Personel
PMKRI Cabang Ambon meminta jajaran TNI mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, objektif, serta profesional.
Jika dugaan tersebut terbukti melibatkan anggota TNI, PMKRI meminta institusi militer memprosesnya sesuai ketentuan hukum dan disiplin militer yang berlaku.
“Kami menuntut identifikasi personel yang diduga terlibat dalam perjudian tersebut. Apabila terbukti, proses hukum dan disiplin militer harus dijalankan tanpa perlindungan, tanpa pemindahan diam-diam, dan tanpa kompromi,” tegas Da Lopez.
Ia juga meminta TNI menyampaikan hasil pemeriksaan dan langkah penanganan kepada masyarakat agar proses tersebut dapat diketahui secara terbuka.
“Seragam dinas bukan perlindungan untuk melanggar aturan. Jika oknum ini terbukti berjudi di muka umum, mereka harus ditindak sesuai ketentuan disiplin militer dan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dugaan aktivitas perjudian di area parkiran Kafe Ujung JMP tersebut masih memerlukan verifikasi, termasuk pemeriksaan rekaman video yang disebut dimiliki pelapor dan klarifikasi terhadap orang-orang yang diduga terlibat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari jajaran TNI mengenai identitas personel maupun dugaan aktivitas perjudian tersebut. Konfirmasi kepada Kodam XV/Pattimura dan satuan terkait masih diperlukan untuk memastikan peristiwa serta mengetahui langkah pemeriksaan internal yang akan dilakukan.
