Karst Sagea: Benteng Air Halmahera yang Kini Terancam Tambang Nikel
Halmahera — Di kaki Pegunungan Boki Moruru, air jernih mengalir dari celah-celah batu kapur raksasa yang membentuk bentang alam Karst Sagea di Kecamatan Weda
Pasal 162 UU Minerba Dinilai Kerap Digunakan untuk Membungkam Warga Penolak Tambang
Jakarta, — Pasal 162 Undang-Undang Minerba kembali menjadi sorotan setelah digunakan dalam kasus pemanggilan 14 warga Desa Sagea dan Desa Kiya di Halmahera Tengah,
Gurita Nikel di Balik Kursi Gubernur
Halmahera, — Pulau Gebe di Halmahera Tengah tampak tenang dari kejauhan. Pulau kecil di gugusan Maluku Utara itu dikelilingi laut biru yang tenang dan
JATAM Desak Pencabutan Izin Tambang Nikel Terafiliasi Sherly Tjoanda Laos
Jakarta — Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mendesak pemerintah mencabut izin dan memproses pidana perusahaan tambang nikel yang diduga beroperasi ilegal di Pulau Gebe, Halmahera
Aleg Buru Diduga Miliki Saham di Tambang Ilegal Gunung Botak
Pulau Buru, — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru, Yohanes Nurlatu, menjadi sorotan publik. Politikus Partai Perindo itu diduga memiliki saham dalam
Ambon Masuk Kategori “Dalam Pembinaan” pada Penilaian Adipura 2025
Ambon, — Kota Ambon masuk kategori “Dalam Pembinaan” dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penetapan tersebut tertuang
Putusan MA Sudah Inkracht, Izin Tambang Dairi Diproses Lagi: Pemerintah Dianggap Akali Hukum
Jakarta, – Warga Dairi bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Tolak Tambang—termasuk JATAM dan WALHI—melaporkan aktivitas pertambangan PT Dairi Prima
Baleg DPR Tetapkan Nomenklatur RUU Masyarakat Adat, Momentum Baru Perjuangan 16 Tahun
Jakarta, —Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menetapkan perubahan nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU tentang Masyarakat Adat dalam evaluasi
Koalisi Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat yang Tertunda 16 Tahun
Bandung, — Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat kembali mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah tertunda selama 16
Seruan Bersama dari Tatar Sunda: Menggalang Kekuatan Kolektif Mengawal Pengesahan RUU Masyarakat Adat
Bandung,— Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan kembali urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi yang diselenggarakan di Rektorat
