Menteri ESDM Teken PI 10 Persen Blok Masela Untuk Maluku

TitaStory, Ambon -Gubernur Maluku, Murad Ismail mengungkapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif telah menandatangani keuntungan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan Blok Masela untuk Maluku.

“Kemarin saya bertemu Menteri ESDM, dan telah ditandtangani PI 10 persen untuk Maluku,”ungkap Murad kepada wartawan di Ambon, Jumat (20/12/2019).

Murad menyebut hak kepemilikan PI 10 persen pengelolaan Blok Masela untuk Maluku dapat terealisasi berkat kerja keras para wakil perwakilan Maluku yang selama ini berjuang di parlemen. Selain itu PI 10 persen menjadi milik Maluku karena bantuan dari Ketua DPR RI, Puan Maharani serta Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

“Karena anggota DPR dari PDI-Perjuangan banyak di DPR saya minta tolong ketua DPR untuk kawal, terbukti diberikan kepada Maluku. Daerah lain tidak ada sangkut paut di Maluku. Sampai hari ini pun setiap ada kegiatan di Jakarta tidak pernah saya lihat Gubernur NTT,”pungkasnya.

Terkait dengan keputusan Menteri ESDM terkait PI 10 persen Blok Masela itu, Murad mengaku telah mengagendakan pertemuan lanjutan dengan Menteri ESDM di Jakarta.

“Tanggal 21 saya berangkat kesana, ada rapat kepala daerah dengan ketua DPD PDI Perjuangan, setelah itu baru bertemu Menteri ESDM,”ucapnya.

Ditempat terpisah, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto yang saat ini tengah berada di Ambon mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama Pemda Maluku menyangkut kesiapan pengelolaan Blok Masela.

“Kami juga akan rapat dengan pemerintah daerah besok menyangkut tentang kesiapan Blok Masela. Sebagaimana kita ketahui Blok Masela merupakan salah satu blok Gas yang sangat strategis yang Insya Allah akan mulai proudksi 2027 tapi untuk sampai kesana perlu kesiapan-kesiapan pembangunan dari berbagai sisi,” ungkap Sugeng kepada waratwan di kediaman Gubernur Maluku, Murad Ismail di Poka, Ambon.
Komisi VII kata Sugeng juga akan memanggil pihak Inpex sebagai kontraktor agar dapat melibatkan masyarakat Maluku dari seluruh skema pekerjaan, baik itu dari level bawah sampai tingkat manajemen.

“Ini memang penting, pengelolaan gas dan minyak kedepan harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, utamanya di lapangan itu ada. Jangan sampai terulang peristiwa-peristiwa yang lalu di Aceh dan dimana-mana termasuk di Kalimantan yang meninggalkan luka sosial bukan sekedar luka fisik lingkungan tapi luka-luka sosial. Ini yang kita hindari,” ungkapnya. (TS-01)