Ambon, — Bagi masyarakat pesisir Maluku, krisis iklim bukan istilah abstrak yang hidup di laporan ilmiah atau forum global. Ia hadir dalam bentuk laut yang makin ganas, musim yang tak lagi menentu, dan ruang hidup yang perlahan tergerus. Di wilayah kepulauan ini, perubahan iklim berarti ancaman langsung terhadap pangan, mata pencaharian, dan keselamatan hidup.
Atas realitas tersebut, Yayasan Madani Berkelanjutan menggelar forum diskusi lintas isu di Ambon untuk mengangkat satu pesan utama: keadilan iklim harus menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap narasi pembangunan hijau.
Selama ini, kebijakan penanganan perubahan iklim kerap dirumuskan secara top-down—diputuskan di pusat-pusat kekuasaan, jauh dari pesisir dan pulau-pulau kecil yang paling merasakan dampaknya. Pendekatan ini, menurut Madani Berkelanjutan, justru gagal menangkap pengalaman nyata masyarakat di garis depan krisis iklim.
Resni Soviyana, Program Lead Green Development Madani Berkelanjutan, menegaskan bahwa isu lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadilan sosial. “Isu besarnya adalah keadilan iklim. Kita tidak bisa bicara keberlanjutan tanpa melibatkan masyarakat rentan,” kata Resni di Ambon, Jumat, 7 Februari 2026.
Menurut dia, kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pihak yang paling terdampak oleh krisis iklim, tetapi justru paling jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. “Mereka menanggung dampak paling besar, tapi suaranya sering kali paling sedikit didengar,” ujarnya.
Ketidakadilan Iklim di Wilayah Kepulauan
Provinsi Maluku, dengan karakter kepulauan dan keragaman lanskap pesisir, berada dalam posisi yang sangat rentan. Resni menyebut ketidakadilan iklim di Maluku tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya dan akses adaptasi.
Perbedaan kondisi geografis antarpulau memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi. Namun, kebijakan yang seragam sering kali mengabaikan konteks lokal, termasuk kearifan masyarakat pesisir yang telah lama hidup berdampingan dengan laut dan perubahan alam.
Masalah ini diperparah oleh minimnya data dari tingkat akar rumput. Ketika kebijakan disusun tanpa pemahaman antropologis dan sosial masyarakat lokal, dampaknya justru berbalik merugikan. Aktivitas manusia berskala besar—mulai dari pembangunan hingga eksploitasi sumber daya—berjalan dengan legitimasi kebijakan, sementara beban ekologisnya ditanggung masyarakat kecil di pesisir.
Membalik Arah Kebijakan
Melalui forum diskusi ini, Madani Berkelanjutan berupaya membalik arah komunikasi kebijakan iklim. Aspirasi, pengalaman, dan tantangan warga pesisir dikumpulkan untuk diolah menjadi dasar advokasi kepada pemerintah daerah dan nasional.
“Apa yang disampaikan warga bukan keluhan semata, tapi pengetahuan penting. Itu harus menjadi bahan kebijakan yang lebih implementatif dan inklusif,” jelas Resni.
Ia menekankan bahwa keadilan iklim menuntut negara melihat perubahan iklim bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, melainkan sebagai persoalan hak asasi manusia dan keberlanjutan antargenerasi. “Semua orang punya peran, tetapi pemerintah memiliki kewajiban utama untuk memastikan kebijakan berpihak pada mereka yang terdampak langsung,” tegasnya.
Dengan mengedepankan keadilan iklim, masyarakat pesisir Maluku diharapkan tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah masa depan wilayahnya sendiri. Di tengah ancaman krisis iklim global yang kian nyata, suara dari pesisir bukan hanya relevan, melainkan kunci.
Sebab, tanpa mendengar mereka yang hidup paling dekat dengan perubahan, kebijakan iklim berisiko menjadi sekadar dokumen indah yang gagal menyelamatkan manusia dan alam yang seharusnya dilindungi.
