Ambon, — Di tengah ancaman kerusakan hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan menyempitnya ruang hidup masyarakat adat, praktik Sasi kembali mengemuka sebagai benteng terakhir penjaga keseimbangan alam di Maluku. Bukan sekadar ritual budaya, Sasi adalah sistem konservasi tradisional yang lahir dari relasi panjang manusia dan alam—relasi yang kini kian tergerus oleh kepentingan ekonomi dan modernisasi.
Perbincangan tentang Sasi kembali menguat setelah unggahan @Iben Ilelapotoa di media sosial menyebar luas dan memantik diskusi publik. Unggahan tersebut menyoroti peran lembaga adat dalam menjaga ekosistem melalui mekanisme larangan adat yang telah diwariskan lintas generasi.
Sasi sebagai Sistem Konservasi Tradisional
Sasi merupakan aturan adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu—baik di laut, hutan, maupun kebun—dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama. Tujuannya memberi ruang bagi alam untuk memulihkan diri (regenerasi), sekaligus memastikan keadilan antar generasi.
Dalam praktiknya, Sasi diawasi oleh lembaga adat, salah satunya Saka Tomonia, yang berwenang menetapkan masa larangan dan mengawasi kepatuhan warga. Penanda adat berupa plang atau simbol tertentu dipasang sebagai tanda sah bahwa suatu wilayah sedang berada dalam masa perlindungan. Selama masa itu, tidak seorang pun diperbolehkan melanggar, tanpa kecuali.
Kontrak Sosial yang Mengikat Komunitas
Menanggapi unggahan tersebut, Benny Sapulette menegaskan bahwa Sasi bukan sekadar aturan teknis, melainkan kontrak sosial yang mengikat seluruh elemen masyarakat adat.
“Bicara Sasi itu komitmen dari semua elemen masyarakat dalam satu negeri atau wilayah tertentu yang harus ditaati,” tulisnya.
Kepatuhan kolektif menjadi kunci keberhasilan Sasi. Tanpa kesadaran bersama, nilai ekologis dan makna sakral yang terkandung di dalamnya akan runtuh. Di titik ini, Sasi berfungsi sebagai hukum hidup (living law) yang tumbuh dari masyarakat, bukan dipaksakan dari luar.
Ketegangan dengan Hukum Formal
Namun, menjaga Sasi bukan tanpa risiko. Di balik idealisme pelestarian, terdapat kisah getir yang mencerminkan benturan antara hukum adat dan kepentingan lain—baik ekonomi maupun hukum negara.
Seorang pengguna media sosial dengan nama @Ju mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan Sasi justru berujung pada kriminalisasi. “Sasi dikhianati oleh anak manlao, masuk tahanan sampai saat ini demi mempertahankan Sasi yang merupakan warisan leluhur,” tulisnya.
Pernyataan ini menggambarkan ketegangan nyata di lapangan: ketika masyarakat adat mempertahankan ruang hidupnya, mereka kerap berhadapan dengan aparat dan mekanisme hukum formal yang belum sepenuhnya mengakui kedaulatan adat.
“Mese, Mese, Mese!”
Di tengah tekanan tersebut, semangat masyarakat adat Maluku tak padam. Seruan “Mese, mese, mese!”—yang berarti kuat, kuat, kuat—terus digaungkan sebagai bentuk solidaritas dan penguat moral agar Sasi tetap bertahan.
Bagi masyarakat Maluku, khususnya generasi muda, Sasi bukan hanya soal kapan boleh memanen hasil laut atau hutan. Ia adalah identitas, etika hidup, dan ekspresi cinta pada bumi pada tanah Alifuru yang diwariskan oleh leluhur.
Di saat negara dan pasar sering memandang alam sebagai komoditas, Sasi mengajarkan cara lain untuk melihat hutan dan laut: sebagai ruang hidup yang harus dijaga, bukan dijual. Dalam konteks krisis ekologis hari ini, kearifan lokal seperti Sasi justru menawarkan jawaban yang paling relevan dan paling manusiawi.
