Ambon – Pengamat ekonomi politik dan hubungan internasional, John T.E. Matulessy, BA, S.IP., MA, mengapresiasi langkah Universitas Pattimura (Unpatti) yang mulai menyiapkan fondasi akademik dalam menyambut proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela. Namun, menurut dia, kesiapan sektor-sektor pendukung semata belum cukup. Maluku membutuhkan visi yang lebih besar, yakni memastikan kekayaan gas alam tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Alumni Middlebury Institute of International Studies, California, itu menilai gagasan “Kampus Berdampak” yang diperkenalkan Rektor Universitas Pattimura, Prof. Fredy Leiwakabessy, merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Tiga fokus kajian yang tengah disiapkan kampus tersebut, yakni kesiapan vendor lokal, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok, dinilai menjadi modal penting agar Maluku tidak sekadar menjadi penonton dalam proyek LNG Abadi Blok Masela.
“Langkah yang dilakukan Unpatti sangat positif. Kampus tidak lagi menjadi menara gading, tetapi mulai bertransformasi menjadi institusi yang hadir dan berdampak bagi pembangunan daerah,” kata John Matulessy dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Jumat, 12 Juni 2026.
Namun, menurut dia, momentum historis yang hanya datang sekali ini harus dimanfaatkan lebih jauh. Selain mempersiapkan sumber daya manusia dan pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat Maluku perlu mulai memikirkan desain besar hilirisasi kesejahteraan agar manfaat ekonomi dari Blok Masela dapat dinikmati lintas generasi.
Hilirisasi Harus Berlangsung di Maluku
John menilai kajian mengenai kesiapan vendor lokal yang dilakukan Unpatti menjadi instrumen penting untuk mencegah kebocoran ekonomi keluar daerah. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa manfaat proyek migas tidak akan maksimal apabila industri hilir justru dibangun di luar Maluku.
Menurut dia, fasilitas pengolahan turunan gas seperti industri petrokimia, amonia, dan metanol seharusnya ditempatkan di wilayah Maluku agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di daerah penghasil.
“Dari perspektif ekonomi politik dan efisiensi biaya, industri hilir seharusnya berada sedekat mungkin dengan sumber produksinya. Dengan demikian, efek berganda ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa lebih besar dirasakan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Ia berharap kajian ilmiah yang dilakukan Universitas Pattimura dapat menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan yang memastikan proses hilirisasi dilakukan di wilayah Maluku.
John mengatakan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal merupakan keharusan. Namun, ia mengingatkan bahwa proyek migas berskala besar pada akhirnya memiliki keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja ketika memasuki fase operasi.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu mulai memikirkan sistem distribusi kemakmuran yang lebih luas sehingga manfaat ekonomi dari Blok Masela tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.
“Yang perlu dirancang bukan sekadar bagaimana menyerap beberapa ribu tenaga kerja, tetapi bagaimana nilai tambah ekonomi dari proyek ini bisa dikonversi menjadi peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Maluku,” katanya.
Usul Dana Permanen Rakyat Maluku
Salah satu gagasan yang ditawarkan John adalah pembentukan Dana Permanen Rakyat Maluku (Moluccan People’s Permanent Fund). Skema tersebut, kata dia, terinspirasi dari pengelolaan dana abadi yang diterapkan di Alaska, Norwegia, maupun Uni Emirat Arab.
Melalui mekanisme itu, sebagian pendapatan dari Participating Interest (PI) 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dapat disisihkan ke dalam lembaga independen yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
John mengusulkan sedikitnya 25 persen dari penerimaan PI dan DBH dialokasikan ke dalam dana abadi tersebut untuk diinvestasikan secara profesional dan berkelanjutan.
“Hasil investasi dari dana itu nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung,” katanya.
Ia menjelaskan, manfaat dana permanen tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian dividen tunai langsung bagi masyarakat sebagai bentuk pendapatan dasar, pembiayaan pendidikan hingga jenjang tertinggi, penyediaan layanan kesehatan berkualitas, serta jaminan sosial bagi kelompok lanjut usia.
John menilai Blok Masela merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dalam sejarah generasi Maluku saat ini. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pemuda, tokoh adat, hingga pemerintah daerah dan DPRD, untuk membangun konsolidasi demi memastikan manfaat proyek tersebut tidak berhenti pada angka-angka investasi semata.
Ia mendorong agar rekomendasi akademik dari Universitas Pattimura dilengkapi dengan rancangan regulasi pembentukan Dana Permanen Rakyat Maluku yang nantinya dapat diadopsi menjadi peraturan daerah.
“Sumber daya alam suatu saat akan habis. Tetapi kesejahteraan, harkat, dan martabat rakyat Maluku harus tetap abadi dan diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang,” ujar John.
