Jakarta, — Peran media dalam isu lingkungan dinilai tak lagi cukup berhenti pada penyampaian fakta. Di tengah krisis iklim dan tantangan pembangunan berkelanjutan, media dituntut mampu menghadirkan liputan yang relevan, menyentuh, dan mendorong perubahan nyata.
Hal ini mengemuka dalam diskusi “Dari Pemberitaan ke Aksi Nyata: Bagaimana Membuat Liputan Lingkungan Lebih Berdampak” dalam rangkaian Pesta Media AJI Jakarta 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu, 12 April 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dengan dukungan Institute for Essential Services Reform.
Peneliti Remotivi, Muhamad Heychael, menilai pendekatan liputan lingkungan selama ini cenderung terlalu teknis dan bertumpu pada data ilmiah, sehingga terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Liputan lingkungan perlu lebih human-centric agar dampak strukturalnya bisa dirasakan dan dipahami publik,” ujarnya.
Dari Ketakutan ke Harapan
Heychael memaparkan tiga strategi agar liputan lingkungan lebih berdampak. Pertama, media perlu mengedepankan perspektif harapan (hope), bukan semata-mata ketakutan (fear).
Menurut riset Remotivi pada 2023, narasi berbasis harapan lebih efektif menggerakkan publik dibandingkan dengan pendekatan yang hanya menekankan ancaman.
“Kalau orang hanya dihadapkan pada ketakutan tanpa solusi, mereka cenderung apatis. Sebaliknya, harapan membuat orang merasa bisa melakukan sesuatu, kata Heychael.
Kedua, media perlu membangun jejaring dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dinilai penting agar isu tidak berhenti sebagai pemberitaan, tetapi berlanjut menjadi gerakan sosial.
Riset Remotivi pada 2024 menunjukkan individu yang terhubung dengan organisasi lingkungan cenderung lebih kritis dan aktif dalam aksi.
Ketiga, komunikasi berbasis nilai dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian data. Nilai seperti keluarga, keadilan, dan kepentingan bersama disebut lebih mudah diterima publik.
Liputan Berdampak Butuh “Umur Panjang”
Perwakilan Pulitzer Center, Intan Febriani, menambahkan bahwa liputan lingkungan yang berdampak adalah yang memiliki “umur panjang” di ruang publik.
Menurut dia, satu laporan tidak berhenti sebagai berita, tetapi dapat berkembang menjadi bahan ajar, diskusi publik, hingga karya seni.
Ia mencontohkan liputan tentang kelaparan masyarakat adat di Merauke yang dikaitkan dengan proyek strategis nasional, serta isu deforestasi yang diangkat melalui forum kreatif.
Namun, Intan mengingatkan bahwa dampak tidak selalu berarti perubahan kebijakan secara instan.
“Perubahan sistemik itu proses panjang. Kita butuh kerja kolektif lintas sektor,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah indikator dampak liputan, mulai dari tingkat keterbacaan (awareness), keterlibatan publik (engagement), respons pemangku kepentingan (reaction), hingga aksi nyata (action).
Media sebagai Mata Negara
Dari sisi pemerintah, Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Ratnawati, mengakui peran strategis media dalam membantu negara mengidentifikasi persoalan lingkungan di lapangan.
“Liputan media sangat membantu kami menelusuri apa yang terjadi di masyarakat. Jumlah petugas kami terbatas, sekitar 2.500 orang untuk seluruh Indonesia,” kata Vivien.
Ia menambahkan, luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintah tidak bisa menjangkau seluruh persoalan tanpa dukungan informasi dari media.
Diskusi ini juga menyoroti tantangan pembangunan berkelanjutan di daerah, salah satunya di Bali.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bali, Ketut Wica, mengatakan berbagai persoalan lingkungan—mulai dari sampah, krisis air, hingga energi—tidak bisa ditangani secara terpisah.
Pada 2025, timbulan sampah di Bali mencapai sekitar 3.400 ton per hari, namun baru sekitar 29 persen yang berhasil dikelola. Dalam periode yang sama, Bali juga mengalami gangguan seperti pemadaman listrik dan banjir bandang.
“Pembangunan harus dilihat sebagai satu sistem yang saling terhubung,” ujar Wica.
Ia menjelaskan, Bali telah memiliki sedikitnya 25 dokumen kebijakan strategis, termasuk energi bersih, pengendalian alih fungsi lahan, hingga pembangunan rendah karbon.
Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah transisi energi di Nusa Penida sebagai proyek percontohan energi bersih berbasis tenaga surya yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi.
Menurut Wica, kajian nilai ekonomi karbon menunjukkan potensi penerimaan dari pungutan karbon dapat mencapai sekitar Rp150 juta per tahun. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur energi bersih dan pariwisata berkelanjutan.
Diskusi ini menegaskan bahwa media memiliki posisi kunci dalam menjembatani kompleksitas isu lingkungan—dari krisis iklim global hingga praktik pembangunan di tingkat lokal.
Dengan pendekatan yang lebih humanis, berbasis nilai, dan didukung kolaborasi lintas sektor, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
