Kobisonta, Seram Utara Timur Seti, — Praktik pembelian berulang atau “batap” BBM subsidi di SPBU Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, dikeluhkan warga. Mereka menduga sebagian kendaraan membeli Pertalite dalam jumlah berulang untuk kemudian ditampung dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Kondisi tersebut dinilai turut memicu kelangkaan BBM subsidi di wilayah Kobisonta. Warga meminta pengelola SPBU dan pihak berwenang memperketat pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu warga Kobisonta, Gino (40), mengatakan praktik tersebut telah berlangsung marak dan merugikan masyarakat, termasuk para pengemudi yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Pihak SPBU harus tegas dan memeriksa mobil-mobil yang sering kehabisan minyak untuk dijual. Kebanyakan surat-surat kendaraan tidak lengkap dan ada juga yang pakai pelat nomor orang lain. Jangan hanya lihat barcode pengisian BBM saja,” kata Gino kepada media ini melalui sambungan telepon, Minggu (6/9/2026).
Menurut Gino, kendaraan yang diduga melakukan pembelian berulang seharusnya diperiksa lebih ketat, termasuk dari sisi dokumen kendaraan dan pola pembeliannya. Ia meminta SPBU membatasi pembelian kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali.
“Kalau perlu, mobil-mobil yang sengaja mencari keuntungan lewat minyak subsidi jangan dikasih ruang. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, kelangkaan minyak subsidi akan terus terjadi di wilayah ini,” ujarnya.
Kuota 60 Kiloliter, Tiga Hari Sudah Habis
Gino mengatakan kelangkaan tersebut menjadi ironis karena menurut informasi yang ia terima, alokasi Pertalite untuk SPBU Kobisonta mencapai sekitar 60 kiloliter atau 60.000 liter per bulan.
Namun, kata dia, stok tersebut kerap habis hanya dalam waktu sekitar tiga hari setelah pasokan datang.
“Padahal kuota minyak Pertalite untuk SPBU Kobisonta cukup besar. Dalam satu bulan bisa diperkirakan untuk melayani kebutuhan masyarakat di sini. Tapi nyatanya minyak datang, tiga hari langsung habis,” tutur Gino, yang juga bekerja sebagai sopir travel Ambon-Kobi.
Ia menduga tingginya keuntungan dari penjualan kembali BBM subsidi menjadi salah satu alasan praktik tersebut terus terjadi.
“Sekarang semua beralih menjual minyak karena keuntungannya besar. Padahal ini justru memperparah kondisi dan meresahkan warga di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari kesulitan mendapatkan Pertalite.
“Lebih baik subsidi minyak ditiadakan saja, karena kami para sopir dan warga lain jarang menikmatinya. Kalau datang ke SPBU, stok sudah habis. Terpaksa beli minyak mahal Pertamax,” ujar Gino.
Nelayan Ikut Kesulitan Mendapat BBM
Keluhan serupa disampaikan Ahmad Rumadaul, nelayan yang tinggal di pesisir Desa Kobisonta.
Ia mengatakan nelayan juga membutuhkan BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas melaut. Karena itu, ia meminta agar ketersediaan BBM untuk nelayan tidak habis terserap kendaraan yang diduga membeli BBM untuk kepentingan bisnis.
“Giliran kami datang ke SPBU, minyak tidak ada. Padahal stok BBM yang masuk cukup banyak. Ini ulah dari mobil-mobil yang sering batap kemudian dijual kembali. Persoalan ini harus serius diatasi,” kata Ahmad.
Ia berharap pemerintah menyediakan fasilitas penyaluran BBM khusus bagi nelayan di pesisir Desa Kobisonta. Menurutnya, keberadaan SPBU khusus nelayan akan memudahkan kelompok nelayan memperoleh BBM subsidi tanpa harus bersaing dengan kendaraan umum lainnya.
Selain persoalan pembelian berulang, warga juga menyoroti pola pelayanan petugas SPBU saat pengisian BBM.
Seorang pengendara sepeda motor yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan pelayanan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat dinilai belum tertib.
Menurut dia, kendaraan roda dua yang mengantre terkadang baru dilayani beberapa unit sebelum petugas beralih melayani mobil yang mengisi Pertalite.
“Petugas SPBU harus tertib saat melayani pengisian. Untuk kendaraan roda dua biasanya lima motor yang dilayani, setelah itu baru pindah ke satu mobil. Tapi terkadang baru empat, bahkan tiga motor sudah pindah ke mobil-mobil yang juga antre Pertalite. Ini yang sangat meresahkan bagi kami,” katanya.
Pola pelayanan tersebut, menurut dia, menimbulkan kecurigaan di tengah maraknya dugaan pembelian BBM subsidi untuk dijual kembali.
Ia meminta pihak berwenang turun tangan memeriksa mekanisme penyaluran BBM subsidi di SPBU Kobisonta, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Warga tersebut juga menyoroti keberadaan pedagang BBM eceran menggunakan pom mini di sepanjang jalan.
“Kita tidak tahu isinya minyak apa di dalam dispenser. Bisa saja mereka jual minyak Pertalite, tetapi disebut minyak Pertamax dan sengaja menaikkan harga sampai Rp19 ribu per liter,” ujarnya.
Pengelola SPBU: Semua Kendaraan Menggunakan Barcode Resmi
Penanggung jawab SPBU Kobisonta, Exzel Rino, mengatakan pihaknya memang kesulitan mendeteksi kendaraan yang melakukan pembelian berulang karena jumlah kendaraan yang datang cukup banyak.
Menurut dia, setiap kendaraan roda empat yang membeli BBM subsidi menggunakan barcode resmi.
“Kami tidak bisa deteksi mana yang tap dan tidak, karena semua menggunakan barcode yang resmi,” kata Exzel saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, ketentuan pembelian BBM subsidi yang diterapkan saat ini masih membatasi pembelian untuk mobil sebanyak 40 liter, sedangkan sepeda motor 7 liter. Untuk kendaraan roda empat, pembelian Pertalite diwajibkan menggunakan barcode.
Exzel juga mengatakan tingginya permintaan menjadi salah satu faktor yang membuat pasokan Pertalite di wilayah tersebut cepat habis. Kenaikan harga Pertamax, menurut dia, membuat sebagian konsumen beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Untuk kuota distribusi minyak subsidi Pertalite di wilayah ini memang tidak cukup. Karena Pertamax naik harga, konsumen semua beralih ke minyak murah,” ujarnya.
Terkait kebutuhan nelayan, Exzel membenarkan bahwa SPBU Kobisonta belum memiliki kuota khusus BBM subsidi untuk nelayan.
“Untuk nelayan kuotanya memang tidak ada. Tapi kami tetap melayani pembelian dari nelayan juga karena ada permintaan dari desa setempat untuk nelayan,” jelasnya.
Menurut Exzel, penyaluran BBM khusus nelayan membutuhkan SPBU atau fasilitas penyaluran khusus. Sementara di Kobisonta fasilitas tersebut belum tersedia.
SPBU Janji Perketat Pengawasan
Mengenai dugaan kendaraan membeli BBM subsidi secara berulang untuk kemudian dijual kembali, Exzel mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan di lapangan.
Ia juga meminta masyarakat ikut melaporkan apabila menemukan kendaraan atau pihak tertentu yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kalau ada yang melihat dan menemukan oknum-oknum seperti itu, segera dilaporkan agar bisa ditindak,” katanya.
Dengan adanya keluhan dari warga, nelayan, dan pengendara, persoalan kelangkaan Pertalite di Kobisonta tidak hanya menyangkut ketersediaan stok, tetapi juga menyentuh mekanisme pengawasan dan ketepatan sasaran distribusi BBM subsidi.
Masyarakat berharap pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan barcode, tetapi juga memastikan BBM bersubsidi tidak dibeli berulang untuk kepentingan perdagangan kembali.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan cara membeli untuk kemudian diperjualbelikan kembali dapat berhadapan dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
