Jakarta, – Blok Masela di Laut Arafura diproyeksikan tidak hanya menjadi salah satu proyek gas terbesar di Indonesia, tetapi juga berpotensi mengubah peta geopolitik energi di kawasan Indo-Pasifik. Namun, peluang tersebut dinilai dapat berubah menjadi ancaman apabila Indonesia gagal membangun industri hilir dan ekosistem petrokimia di Maluku.
Peringatan itu disampaikan Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina. Menurut dia, ketika Blok Masela mulai beroperasi penuh, kawasan Laut Arafura berpotensi berkembang menjadi simpul baru perdagangan gas alam cair (LNG) yang menghubungkan Indonesia, Australia, Timor Leste, hingga Papua Nugini.
Menurut Engelina, jika target operasi penuh Blok Masela pada 2029 tercapai, kawasan tersebut akan menjadi pivot area baru yang menghubungkan tiga kawasan strategis, yakni Laut Arafura melalui Blok Masela, Laut Timor dengan proyek LNG Darwin dan Ichthys di Australia, serta kawasan Pasifik Selatan yang ditopang ladang-ladang gas di Papua Nugini.
Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut menyimpan salah satu konsentrasi cadangan gas terbesar di dunia. Selain Blok Masela dengan estimasi cadangan sekitar 18,54 triliun kaki kubik (TCF), terdapat Blok Ichthys di Australia sekitar 12,8 TCF, Greater Sunrise sekitar 8,35 TCF, Barossa sekitar 5,1 TCF, serta Bayu Undan sekitar 3,4 TCF.
Engelina mengingatkan bahwa besarnya cadangan gas di Blok Masela tidak otomatis menjadikan Indonesia sebagai pusat energi kawasan.
Menurut dia, Australia justru telah memiliki infrastruktur LNG, pelabuhan, industri hilir, hingga ekosistem investasi yang jauh lebih siap dibandingkan dengan Indonesia.
“Kalau kita gagal membangun ekosistem hilirisasi petrokimia di sekitar Laut Arafura, Australia akan mengambil peran sebagai episentrum energi. Blok Masela hanya akan melahirkan enclave ekonomi tanpa memberi dampak besar bagi Maluku,” katanya.
KEK Energi Dinilai Mendesak
Karena itu, Engelina kembali mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Energi Maluku yang terintegrasi.
Konsep tersebut pernah ia sampaikan dalam sejumlah kajian sebelumnya sebagai strategi agar gas dari Masela tidak hanya diekspor dalam bentuk LNG, tetapi juga menjadi bahan baku industri petrokimia, pembangkit listrik, pupuk, metanol, hidrogen, hingga berbagai industri turunan lainnya.
Menurut dia, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi pusat KEK Energi, sementara Maluku Barat Daya menjadi sabuk logistik dan energi, Maluku Tenggara menjadi hub maritim dan penerbangan, serta Kepulauan Aru menopang rantai pasok berbasis sektor perikanan.
Pulau Seram, terutama kawasan Bula dan Blok Binaya, juga dinilai perlu diintegrasikan bersama potensi minyak, gas, mineral strategis, dan ekonomi biru dalam satu peta jalan pembangunan Maluku.
Jangan Ulangi Kesalahan Selat Malaka
Engelina mengingatkan bahwa Indonesia pernah kehilangan momentum serupa pada dekade 1970-an.
Menurut dia, kegagalan pembangunan koridor industri minyak yang menghubungkan Dumai, Sungai Pakning, Pulau Sambu, dan Batam membuat Singapura berkembang menjadi pusat pengolahan minyak terbesar di kawasan.
Akibatnya, Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor bahan bakar dari negara yang tidak memiliki cadangan minyak.
“Jangan sampai sejarah itu terulang di Blok Masela,” katanya.
Dari Rempah ke Energi
Engelina juga mengaitkan peluang Blok Masela dengan sejarah panjang Maluku sebagai pusat perdagangan rempah dunia.
Pada abad ke-17, Maluku menjadi episentrum perdagangan global, namun sebagian besar manfaat ekonominya justru dinikmati oleh kekuatan kolonial.
Menurut dia, kekayaan gas di Laut Arafura tidak boleh kembali melahirkan pola serupa.
“Kalau Presiden Prabowo berbicara tentang londo ireng, saya berharap jangan ada londo ireng baru dalam pengelolaan Blok Masela. Kekayaan alam harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku, bukan hanya bagi segelintir elite,” ujarnya.
Menurut Engelina, Blok Masela seharusnya menjadi titik awal transformasi ekonomi Maluku dari wilayah penghasil bahan mentah menjadi pusat industrialisasi berbasis gas.
Ia menilai perubahan paradigma tersebut harus dirancang sejak sekarang melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, pelaku industri, dan masyarakat.
“Kalau paradigma ini tidak berubah, kita hanya akan mengulang sejarah. Maluku kembali menjadi korban dari kekayaan alamnya sendiri.”
