-
Massa mahasiswa asal Maluku Barat Daya mempertanyakan keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek LNG Abadi Blok Masela.
-
Mereka menuntut perekrutan tenaga kerja yang lebih adil sekaligus meminta pemerintah memastikan masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke Maluku.
Ambon — “Masyarakat MBD bukan jadi penonton di tanah sendiri.” Pesan itu terpampang di antara poster dan spanduk yang dibentangkan massa aksi di depan Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Maluku, Senin, 5 Oktober 2026.
Pesan lain tak kalah tegas: “Masyarakat MBD-KKT harus diperlakukan sama” dan “Blok Masela untuk Maluku, mengapa MBD diabaikan?”
Tulisan-tulisan itu menjadi gambaran keresahan mahasiswa dan perwakilan masyarakat Maluku Barat Daya yang mempersoalkan keterlibatan masyarakat MBD dalam pengembangan proyek LNG Abadi Blok Masela.
Polemik bermula dari perekrutan tenaga kerja untuk kebutuhan proyek. Namun, bagi massa aksi, persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar daftar lowongan pekerjaan.
Mereka mempertanyakan posisi masyarakat MBD, termasuk masyarakat adat, dalam proyek strategis yang diperkirakan membawa perubahan sosial dan ekonomi besar bagi Maluku.
Bagi mereka, masyarakat yang berada di wilayah yang berkaitan dengan proyek tidak seharusnya hanya hadir ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja. Mereka juga harus memperoleh informasi, memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, dilibatkan dalam proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang adil.
Persoalkan Distribusi Lowongan
Koordinator aksi, Krisandi Petrik Laurika, mengatakan salah satu persoalan yang mereka soroti adalah distribusi informasi perekrutan tenaga kerja untuk proyek LNG Abadi Blok Masela.
Menurut Krisandi, informasi mengenai sejumlah kebutuhan tenaga kerja dinilai lebih banyak menjangkau masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dibandingkan dengan masyarakat Maluku Barat Daya.
Padahal, kata dia, berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi rujukan mahasiswa, MBD dan KKT sama-sama memiliki posisi sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil dalam konteks proyek Blok Masela.
“Kami tegaskan perekrutan tenaga kerja harus seimbang,” ujar Krisandi.
Sejumlah posisi yang dipersoalkan mahasiswa antara lain Storeman/Warehouseman, Teknisi Ledeng, Teknisi Perancah, Admin Safety Health and Environment (SHE), serta Project Admin.
Mahasiswa meminta proses perekrutan tidak hanya membuka kesempatan bagi masyarakat di wilayah tertentu, tetapi juga memastikan masyarakat MBD memperoleh akses informasi dan kesempatan yang setara.
Namun, tuntutan tersebut tidak berhenti pada persoalan rekrutmen.
Bukan Sekadar Soal Lowongan Kerja
Bagi mahasiswa MBD, ukuran keterlibatan masyarakat dalam Blok Masela tidak semestinya dihitung hanya dari berapa banyak orang yang diterima bekerja.
Ada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana masyarakat yang memiliki hubungan dengan tanah, wilayah, dan ruang hidup di Maluku ditempatkan dalam keseluruhan proses pembangunan proyek tersebut.
Proyek berskala besar seperti Blok Masela berpotensi membawa perubahan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Karena itu, menurut massa aksi, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar penerima dampak atau tenaga kerja ketika proyek membutuhkan.
Bagi masyarakat adat, tanah juga bukan sekadar ruang ekonomi.
Tanah berkaitan dengan sejarah, identitas, sumber penghidupan, relasi sosial, dan keberlanjutan kehidupan komunitas. Karena itu, ketika proyek berskala besar masuk, pertanyaan mengenai siapa yang dilibatkan, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana keputusan dibuat menjadi bagian penting dari masa depan pembangunan.
Kekhawatiran itulah yang tercermin dalam tuntutan mahasiswa MBD. Mereka tidak ingin masyarakat setempat hanya berada di bagian paling belakang dari rantai manfaat Blok Masela.
Mereka menuntut posisi yang lebih setara.
Aksi di depan Kantor Gubernur Maluku sempat memanas ketika Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegur personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas mengamankan demonstrasi.
Hendrik meminta aparat mengarahkan massa ke area yang telah disiapkan untuk menyampaikan aspirasi.
“Ini kantor pemerintah. Saya sudah menyiapkan area untuk unjuk rasa di bawah situ,” tegas Hendrik kepada petugas.
“Jangan di depan kantor seperti ini. Parkir mobil, datang baik-baik lalu sampaikan aspirasi pada area yang sudah ditentukan,” lanjutnya.
Namun, ketika berhadapan langsung dengan mahasiswa, Hendrik menghampiri massa dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk memperhatikan aspirasi mahasiswa terkait polemik perekrutan tenaga kerja dalam proyek LNG Abadi Blok Masela.
DPRD Diminta Kawal Keterlibatan MBD
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Maluku, mahasiswa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Maluku.
Di gedung parlemen daerah itu, mereka diterima perwakilan Komisi IV DPRD Maluku.
Mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan mengenai keterlibatan masyarakat MBD dalam proyek LNG Abadi Blok Masela.
Mereka meminta DPRD Maluku menjalankan fungsi pengawasan agar masyarakat di wilayah yang berkaitan dengan proyek tidak kehilangan ruang dalam proses pembangunan.
Bagi mahasiswa, masa depan Blok Masela tidak hanya berbicara tentang investasi, produksi gas, infrastruktur, atau kebutuhan tenaga kerja.
Di balik proyek tersebut ada masyarakat yang telah hidup turun-temurun di wilayah kepulauan Maluku dan memiliki hubungan dengan tanah serta ruang hidupnya.
Karena itu, persoalan perekrutan tenaga kerja menjadi pintu masuk bagi pertanyaan yang lebih besar: siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan dan siapa yang memiliki ruang untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri?
Jangan Sampai MBD Hanya Menjadi Penonton
Blok Masela diproyeksikan membawa perubahan besar bagi Maluku. Tetapi bagi masyarakat MBD, perubahan tersebut harus berlangsung dengan keterlibatan masyarakat yang berada di wilayah dan ruang hidup yang berkaitan dengan proyek.
Tuntutan mahasiswa bukan semata-mata meminta lebih banyak lowongan pekerjaan.
Mereka sedang meminta kesetaraan akses terhadap informasi, kesempatan, manfaat pembangunan, dan ruang partisipasi.
Bagi masyarakat adat, tuntutan itu juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar: penghormatan terhadap hubungan masyarakat dengan tanah dan wilayah hidupnya ketika proyek berskala besar hadir.
Pesan yang mereka bentangkan di depan Kantor Gubernur Maluku menjadi penutup yang sekaligus membuka pertanyaan lebih besar:
“Masyarakat MBD bukan jadi penonton di tanah sendiri.”
Jika Blok Masela disebut sebagai proyek untuk masa depan Maluku, mahasiswa MBD ingin memastikan masa depan itu juga menjadi milik masyarakat yang selama ini hidup di tanah dan wilayah kepulauan tersebut—bukan hanya menjadi penonton ketika pembangunan berlangsung.
