Jakarta, — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang mengancam pasokan energi, pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, khususnya Papua Barat Daya, dalam kondisi aman. Namun, di sisi lain, kalangan pakar menilai klaim tersebut tidak cukup menjawab kerentanan mendasar dalam sistem energi nasional.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), dan Pertamina Patra Niaga menyatakan stok BBM di Sorong dan Papua Barat Daya masih mencukupi. Kepastian ini disampaikan setelah dilakukan pengecekan langsung di sejumlah titik distribusi, mulai dari SPBU hingga pangkalan minyak tanah dan agen LPG.
“Stok BBM dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat terjadi lonjakan konsumsi pada periode Idulfitri,” ujar Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, Jumat (27/3).
Pemerintah juga mengklaim distribusi BBM berjalan lancar dan mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan berkurangnya antrean di sejumlah SPBU. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan pihaknya menjaga pasokan melalui sistem suplai berkelanjutan.
“Stok kami terus dijaga agar tetap stabil, termasuk saat Ramadan hingga pasca Lebaran,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan dan mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat di tengah ketidakpastian global.
Namun, pandangan berbeda datang dari pakar energi-ekologi politik Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi. Ia menilai pernyataan pemerintah yang menyebut stok BBM “aman” tanpa disertai transparansi data berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
“Jika pemerintah mengatakan stok BBM aman, sementara realitasnya tidak jelas, itu bisa memicu gelombang ketidakpercayaan masyarakat,” ujarnya.
Firdaus menilai persoalan energi Indonesia tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti konflik geopolitik global, tetapi juga akibat kebijakan domestik yang masih sangat bergantung pada energi fosil.
Menurutnya, konsumsi BBM terbesar justru berada di sektor transportasi, sementara roadmap transisi energi nasional saat ini masih berfokus pada sektor ketenagalistrikan. Kondisi ini membuat upaya transisi energi dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Kalau sektor transportasi tidak disentuh, kita akan terus terjebak dalam ketergantungan BBM,” kata Firdaus.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan energi serta potensi konflik kepentingan dalam proses tersebut. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan transparan, Indonesia dinilai akan sulit keluar dari ketergantungan pada energi fosil.
Di tengah dinamika global, termasuk kebijakan darurat energi di sejumlah negara ASEAN, Firdaus menilai pemerintah seharusnya menjadikan situasi ini sebagai momentum untuk mempercepat reformasi energi, khususnya melalui penguatan transportasi massal dan efisiensi konsumsi energi.
“Transisi energi bukan hanya soal listrik, tapi juga bagaimana kita bergerak sebagai masyarakat,” ujarnya.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan pakar ini mencerminkan dilema energi Indonesia saat ini: antara menjaga stabilitas jangka pendek dan mengatasi kerentanan struktural jangka panjang.
Di satu sisi, stok dinyatakan aman.
Di sisi lain, ketergantungan pada energi fosil masih tinggi.
Dan di tengah ketidakpastian global, pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal ketersediaan energi hari ini—melainkan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.
