Ambon – Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk memperbaiki tata kelola persampahan kembali menghadapi tantangan. Sebuah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang baru selesai dibangun di kawasan Batumerah Tanjung, Kecamatan Sirimau, dilaporkan dibakar oleh orang tak dikenal (OTK), Senin malam, 1 Juni 2026.
Kobaran api yang melalap bangunan TPS tersebut terlihat sekitar pukul 19.30 WIT dan sempat menggegerkan warga sekitar. Beruntung, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan maupun permukiman warga di sekitarnya.
Peristiwa ini memicu kecaman dari Pemerintah Kota Ambon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries Gaspersz, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk vandalisme yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Apries, TPS yang dibakar merupakan bagian dari program pembenahan sistem persampahan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Ambon melalui rehabilitasi fasilitas lama dan pembangunan TPS baru di sejumlah titik.
“Pemerintah Kota Ambon saat ini sedang serius melakukan pembenahan pelayanan persampahan. Kami membangun dan merehabilitasi TPS untuk mendukung kebersihan kota. Sangat disayangkan masih ada pihak yang justru merusak fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat,” kata Apries kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).
Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas publik tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan kebersihan dan kenyamanan masyarakat.
TPS yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah tersebut, kata Apries, merupakan aset publik yang pembiayaannya berasal dari uang rakyat. Karena itu, menjaga dan merawat fasilitas umum seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
“Fasilitas ini dibangun dengan uang rakyat. Kalau dirusak, yang rugi bukan pemerintah semata, tetapi seluruh masyarakat yang akan menikmati manfaatnya,” ujarnya.
Apries mengakui bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Namun, menurutnya, solusi utama untuk mencegah kejadian serupa bukan sekadar menambah penjagaan atau pengawasan di setiap lokasi fasilitas publik.
“Kalau berharap semua fasilitas dijaga terus-menerus, tentu tidak efektif dan tidak efisien. Yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Itu yang harus dibangun bersama,” katanya.
Menurut Apries, pola pikir destruktif terhadap fasilitas publik harus diubah. Ia menilai keberhasilan program kebersihan kota tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Selain menghambat pelayanan persampahan, pembakaran TPS juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan. Jika fasilitas penampungan sampah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pengelolaan sampah di kawasan tersebut dapat terganggu dan berisiko menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan warga.
DLHP Kota Ambon berharap aparat penegak hukum dapat mengusut pelaku pembakaran tersebut sehingga memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang.
“Kalau semua ingin Ambon menjadi kota yang bersih dan nyaman, maka semua pihak harus ikut menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Jangan pemerintah membangun, lalu ada yang sengaja merusak. Pola pikir seperti ini harus berubah,” kata Apries.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai identitas pelaku maupun motif di balik pembakaran TPS tersebut. Pemerintah Kota Ambon berharap masyarakat yang mengetahui kejadian itu dapat memberikan informasi kepada pihak berwenang guna membantu proses penyelidikan.
