Ambon, — Gerak Bersama Perempuan Maluku (GBPM) bersama jaringan masyarakat sipil menghasilkan empat rekomendasi strategis dalam Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mendorong transformasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di Maluku.
Koordinator GBPM, Lusia Peilouw, mengatakan rekomendasi yang dirumuskan merupakan hasil pemetaan berbagai persoalan dan kebutuhan nyata perempuan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
“Hasil konsolidasi kemarin menghasilkan rekomendasi dengan empat fokus utama berdasarkan pemetaan isu dan kebutuhan perempuan di 11 kabupaten/kota,” kata Lusia dalam kegiatan Media Gathering di Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Maluku, Ambon, Rabu (17/6).
Empat fokus utama yang menjadi rekomendasi strategis tersebut meliputi adaptasi perubahan iklim berbasis komunitas, perlindungan hukum dengan penekanan pada pencegahan kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, pemenuhan hak kesehatan reproduksi, serta pembangunan mekanisme jejaring antarpulau.
Menurut Lusia, empat agenda tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak yang dihadapi perempuan di Maluku. Persoalan yang mengemuka tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap layanan dasar dan kesehatan, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia serta ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi di wilayah kepulauan.
“Keempat poin ini merangkum realitas kebutuhan perempuan di Maluku saat ini, mulai dari akses layanan sosial dan kesehatan, perlindungan HAM, hingga pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang selama ini belum setara di seluruh wilayah kepulauan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris GBPM, Linda Holle, menekankan pentingnya membangun kolaborasi dengan media dan organisasi kewartawanan sebagai bagian dari penguatan jaringan perempuan di Maluku.
Menurut dia, jurnalis memiliki peran strategis dalam memperluas advokasi dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan.
“Kawan-kawan jurnalis adalah bagian dari jejaring kami karena pemberitaan di media massa dapat mendorong percepatan perubahan kebijakan maupun penanganan kasus,” kata Linda.
Forum Konsolidasi Perempuan Seribu Pulau dibuka oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan perempuan di Maluku.
Sekitar 200 peserta dari berbagai latar belakang turut terlibat dalam forum tersebut, mulai dari aktivis perempuan, ibu rumah tangga, biarawati, jurnalis, mahasiswa, hingga kelompok minoritas gender dan seksual.
Melalui forum ini, para peserta tidak hanya menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di wilayah kepulauan, tetapi juga merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif di Maluku.
Penulis: Christin Pesiwarissa
