Jakarta,- Lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil global mendesak para pemimpin dunia untuk segera menghentikan perang, mengenakan pajak atas laba berlebih perusahaan bahan bakar fosil dan industri senjata, serta menghapus utang negara-negara yang terdampak krisis. Seruan ini disampaikan melalui surat terbuka yang diluncurkan bertepatan dengan Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia 2026 di Washington, DC, Kamis, 16 April 2026.
Koalisi lintas sektor—mulai dari organisasi iklim, keadilan sosial, gerakan buruh, hingga kelompok keagamaan—mengusung pesan utama: “Mereka untung. Kita buntung. Ubah sekarang.”
Dalam surat tersebut, koalisi menilai perang global dan krisis energi telah memperdalam ketimpangan. Di satu sisi, masyarakat sipil di berbagai negara, khususnya di kawasan Selatan Global, menanggung dampak berat berupa lonjakan harga energi, krisis pangan, hingga beban utang. Di sisi lain, perusahaan energi fosil dan produsen senjata justru mencatatkan laba tertinggi.
Mengutip data 350.org, dalam satu bulan konflik, lebih dari 100 miliar dolar AS tersedot dari masyarakat akibat lonjakan harga energi—jumlah yang disebut cukup untuk menyediakan listrik tenaga surya bagi sekitar 150 juta rumah tangga.
Koalisi menegaskan bahwa gencatan senjata tidak cukup. Mereka mendesak penghentian perang secara permanen serta perlindungan penuh terhadap warga sipil.
Empat Tuntutan Global
Dalam surat terbuka tersebut, koalisi menyampaikan empat tuntutan utama kepada para pemimpin dunia:
– Mengakhiri perang secara permanen dan melindungi warga sipil.
– Memajaki laba berlebih (windfall tax) perusahaan bahan bakar fosil dan industri senjata untuk mendanai layanan publik.
– Menjamin akses pangan dan energi, melalui investasi pada pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan berbasis komunitas.
– Menghapus utang negara-negara terdampak krisis serta membangun sistem utang global yang lebih adil.
Indonesia Diminta Ambil Sikap
Sisilia Nurmala Dewi menilai momentum pertemuan IMF–Bank Dunia harus dimanfaatkan untuk mengoreksi arah kebijakan global yang selama ini memperparah ketimpangan.
“Momen krisis tidak pernah gagal memperlihatkan kerentanan kita. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil membuat ekonomi rentan terhadap guncangan global. Ini saatnya mengambil langkah tegas dalam transisi energi dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu mengambil posisi aktif, termasuk dengan menerapkan pajak atas laba berlebih industri energi fosil.
“Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pengamat. Windfall tax harus diterapkan, dan hasilnya digunakan untuk memperkuat layanan publik serta mempercepat transisi energi yang adil,” kata Sisilia.
Senada, Sigit K Budiono menilai perang dan ketergantungan terhadap energi fosil telah memperparah krisis sosial, ekonomi, dan ekologi secara global.
“Korban terbesar adalah kelompok rentan—mulai dari korban jiwa hingga hilangnya mata pencaharian. Sementara itu, korporasi energi dan senjata justru meraup keuntungan besar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung posisi strategis Indonesia dalam sejarah global.
“Indonesia, dengan pengalaman Gerakan Non-Blok, memiliki peluang untuk mendorong diplomasi global dalam menghentikan perang dan mengurangi ketergantungan energi fosil,” kata Sigit.
Sementara itu, Nadia Hadad menyoroti keterkaitan antara krisis utang dan kerusakan lingkungan.
“Setiap krisis global, utang negara-negara Selatan meningkat dan hutan menjadi korban. Indonesia tidak akan mencapai target iklim jika tekanan utang terus mendorong eksploitasi sumber daya,” ujarnya.
Menurut Nadia, pajak laba berlebih dan penghapusan utang merupakan dua kebijakan kunci untuk membuka ruang perlindungan lingkungan.
“Ini soal keadilan: siapa yang menanggung biaya, dan siapa yang menikmati keuntungan,” katanya.
Adapun Hening Parlan menilai krisis yang terjadi bukan hanya ekonomi, tetapi juga moral.
“Kita menyaksikan dunia yang terbalik: perusahaan mencetak laba dari perang dan kerusakan, sementara masyarakat menanggung dampaknya. Tidak ada pembenaran etis bagi sistem seperti ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keadilan iklim membutuhkan tindakan nyata.
“Menghentikan perang, memajaki laba berlebih, dan menghapus utang adalah langkah mendesak. Tanpa itu, ketidakadilan akan terus berulang,” kata Hening.
Koalisi Global
Surat terbuka ini didukung oleh lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari berbagai belahan dunia. Mereka menyerukan perubahan sistemik dalam tata kelola ekonomi global agar tidak lagi membebani masyarakat, melainkan memastikan keadilan bagi negara-negara yang berada di garis depan krisis.
Koalisi juga menyediakan daftar lengkap penandatangan dan dokumen surat terbuka melalui situs resmi kampanye mereka.
Pesan mereka tegas: keuntungan segelintir pihak tidak boleh terus dibayar oleh penderitaan banyak orang.
