Tanimbar, — Dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Kristen Lamdesar Barat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), mencuat setelah ditemukan indikasi pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025.
Temuan ini diungkapkan oleh seorang pemuda setempat berinisial AB yang mengaku namanya dicantumkan sebagai tenaga operator sekolah dalam dokumen keuangan, meski tidak pernah terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Saya kaget melihat nama dan tanda tangan saya ada di kuitansi pembayaran. Padahal saya tidak pernah diminta tanda tangan, apalagi menerima honor,” ujar AB, Jumat (10/4/2026).
AB menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk dalam ranah pidana, khususnya pemalsuan dokumen publik.
Menurutnya, pencantuman nama tanpa persetujuan berisiko merugikan pihak yang bersangkutan secara hukum sekaligus mengindikasikan adanya laporan fiktif dalam pengelolaan dana BOS.
Dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran turut disorot dari kondisi fisik sekolah yang dinilai tidak mencerminkan adanya dukungan dana operasional yang memadai.
“Fasilitas sekolah masih sangat terbatas. Kalau dana BOS dikelola dengan benar, seharusnya kondisi sekolah tidak seperti ini,” kata AB.
Desakan Audit Investigatif
Atas temuan tersebut, AB mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengelolaan Dana BOS SD Kristen Lamdesar Barat tahun anggaran 2025.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan bendahara, serta mendorong pihak yayasan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan internal.
“Pemeriksaan harus segera dilakukan agar persoalan ini terang. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan akibat tanda tangan yang dipalsukan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepala sekolah maupun bendahara SD Kristen Lamdesar Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan tersebut.
