Ambon, – SMA Lembaga Swadaya Masyarakat Desa (LKMD) Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, mengalami penurunan drastis jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027. Pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, sekolah tersebut hanya menerima sembilan siswa, jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 36 hingga 40 siswa.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala SMA LKMD Laha, Ratmalaga, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan sekolah yang selama ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Negeri Laha dan wilayah sekitarnya.
“Anak-anak Negeri Laha sendiri justru banyak yang tidak bersekolah di sini. Padahal sekolah ini dibangun untuk melayani masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Negeri Laha perlu melihat kondisi ini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di desa,” kata Ratmalaga kepada Titastory.id, Kamis (16/7/2026).
Menurut Ratmalaga, rendahnya jumlah pendaftar diduga dipengaruhi oleh masih minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA LKMD Laha. Ia juga menilai dukungan Pemerintah Negeri Laha dalam memperkenalkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sekolah tersebut masih belum optimal.
Penurunan jumlah peserta didik baru ini terjadi di tengah berbagai fasilitas yang dimiliki sekolah. SMA LKMD Laha yang berjarak sekitar 14 kilometer dari pusat Kota Ambon itu telah mengantongi Akreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor 105/BAN-PDM/SK/2023.
Sekolah juga berdiri di atas lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi dan telah dilengkapi dengan jaringan internet broadband berbasis fiber optik untuk mendukung proses pembelajaran.
Dari sisi tenaga pendidik, sebagian besar guru telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dua di antaranya bahkan telah menyandang predikat Guru Penggerak.
Selain itu, sekolah memberikan berbagai keringanan biaya bagi peserta didik baru. Seluruh biaya pendaftaran dibebaskan, sementara siswa kelas X memperoleh pembebasan pembayaran SPP selama satu tahun. Adapun untuk kelas XI dan XII, iuran SPP ditetapkan sebesar Rp75 ribu per bulan.
Di luar kegiatan belajar-mengajar, SMA LKMD Laha juga menjadi lokasi berbagai kegiatan pelayanan masyarakat, mulai dari penyuluhan kesehatan yang melibatkan Rumah Sakit Bhayangkara hingga pembinaan remaja bersama Kementerian Agama Kota Ambon.
Ratmalaga berharap Pemerintah Negeri Laha dapat mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di wilayah itu.
Ia menilai keberadaan SMA LKMD Laha merupakan aset pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Negeri Laha.
“Kami berharap pemerintah negeri bersama seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama membangun kesadaran bahwa sekolah ini hadir untuk kepentingan anak-anak Negeri Laha. Kalau bukan masyarakat sendiri yang memanfaatkannya, tentu akan sulit bagi sekolah ini berkembang,” ujarnya.
Titastory.id telah berupaya meminta tanggapan Kepala Pemerintah Negeri Laha, Yaser Mewar, terkait rendahnya jumlah peserta didik baru di SMA LKMD Laha serta harapan pihak sekolah terhadap dukungan pemerintah desa.
Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons atas panggilan telepon maupun pesan singkat yang disampaikan redaksi.
Penulis: Christin Pesiwarissa
