Piru, — Di tengah narasi kemajuan Indonesia pada 2026, sebuah potret kelam dari pedalaman Maluku kembali mengusik nurani publik. Di Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Seram Bagian Barat, kematian tidak selalu berakhir dengan ketenangan. Bahkan untuk menuju peristirahatan terakhir, warga masih harus berjibaku melawan lumpur, sungai, dan keterisolasian yang seolah tak berujung.
Sebuah unggahan yang viral pada Jumat, 6 Januari 2026, memperlihatkan jenazah seorang warga terpaksa dibungkus terpal dan dipikul secara gotong royong. Tanpa akses ambulans dan tanpa jalan layak, pelayat menempuh perjalanan berkilo-kilometer menyusuri hutan belantara.
Jalan tanah yang hancur berubah menjadi kubangan lumpur sedalam lutut, membuat kendaraan apa pun mustahil melintas. Di beberapa titik, para pelayat harus menyeberangi sungai dengan arus yang sewaktu-waktu dapat membahayakan nyawa. Proses pemakaman pun berubah menjadi perjuangan fisik yang menguras tenaga dan emosi.
Pemilik akun Facebook Lumanikit Nyt II, yang mengunggah peristiwa tersebut, menegaskan bahwa kondisi ini bukan dokumentasi masa lampau. “Ini bukan cerita zaman penjajahan. Ini realitas di tahun 2026,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa jalan bukanlah kemewahan. Infrastruktur dasar, menurutnya, adalah kewajiban negara yang seharusnya menjamin martabat warganya—bahkan hingga saat meninggal dunia.
Unggahan itu memantik kemarahan publik dan menjadi kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat maupun Pemerintah Provinsi Maluku. Di balik laporan administratif pembangunan yang kerap tampak rapi di meja birokrasi, realitas di Inamosol menunjukkan keterisolasian yang tak kunjung terurai.
Pengabaian yang Berulang
Peristiwa ini bukan kejadian tunggal. Selama bertahun-tahun, warga Inamosol telah menyuarakan kebutuhan paling mendasar: akses jalan yang layak. Namun, alasan klasik seperti tantangan geografis dan keterbatasan anggaran terus berulang, seolah menjadi pembenaran atas penundaan tanpa batas.
Publik kini mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah jika kebutuhan dasar masyarakat pedalaman tetap tak tersentuh. Bagi warga, kondisi ini bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia.
Tragedi di Inamosol menjadi peringatan keras bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil bukan sekadar agenda politik atau pilihan kebijakan. Ia adalah urgensi kemanusiaan.
Selama negara masih abai, Inamosol akan terus menjadi potret buram pembangunan—tempat di mana rakyat harus berjuang sendirian, bahkan untuk mengantarkan orang tercinta menuju peristirahatan terakhirnya.
Penulis: Christin Pesiwarissa
