titastory, Ambon – Plt Sekretaris Kota Ambon Robert Sapulette meminta maaf kepada pegawai kontrak di lingkup pemerintahan Kota Ambon karena tidak ada anggaran untuk tunjangan hari raya (THR). Hal itu sebagaimana tertuang dalam PP No.11/2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke 13 kepada ASN, Pensiun, dan Penerima tunjangan tahun 2025.
“Ini adalah permohonan maaf dari Pemerintah Kota Ambon karena tidak dapat menyediakan anggaran THR untuk tenaga kontrak. Sedianya hal ini sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025. Penerima tunjangan tahun 2025 hanya diberikan kepada DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK,” ungkap Robert dalam siaran pers melalui media center.
Menurutnya, kebijakan itu dipertimbangkan berdasarkan kondisi keuangan pemerintah Kota Ambon yang terfokus pada realisasi kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dan beban hutang sertifikasi, ADD, TPP dan gaji kontrak sebesar Rp107.104.948.000 miliar.
Sapulette menjelaskan, untuk menjawab kebutuhan dimaksud, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, efisiensi program/kegiatan dan belanja tahun 2025 di tiap OPD yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi. Di mana evaluasinya di tiap OPD akan dilaksanakan pada Kamis (27 /03/2025) oleh Walikota Ambon.
“Beban anggaran belanja Pemkot Ambon makin besar, dan itu mempengaruhi karena kebijakan pemerintah pusat dengan penundaan waktu penerbitan SK PPPK secara nasional, yang pada akhirnya pemerintah kota wajib menganggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 (sepuluh) bulan ke depan,” ucap Robert.
Sehingga, kata Robert, mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Ambon terkait THR tenaga kontrak termasuk gaji 13. Oleh sebab itu, dia berharap kondisi yang dihadapi pemkot saat ini dapat dipahami oleh seluruh tenaga kontrak yang mengabdikan dirinya bagi negara melalui pemerintah Kota Ambon.
“Kita doakan ke depan agar upaya pemerintah dan didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD Kota Ambon supaya memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini,” jelas Robert.
Penulis : Edison Waas Editor : Rabul Sawal
