Mengapa pulau-pulau yang diguyur hujan sepanjang tahun justru mengalami krisis air bersih? Dalam wawancara mendalam bersama Titastory, Pakar Hidrologi dan Kehutanan Dr. Bokiraiya Latuamury menjelaskan bagaimana hutan sagu sesungguhnya merupakan infrastruktur alam yang menjaga air, melindungi masyarakat pesisir, dan menawarkan paradigma baru pembangunan pulau-pulau kecil di tengah krisis iklim.
Ambon,— Upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendorong hilirisasi sagu sebagai salah satu strategi pembangunan daerah dinilai sebagai langkah visioner yang dapat membuka peluang lahirnya pusat bioekonomi baru di Indonesia Timur. Namun, keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, jumlah pabrik yang dibangun, atau peningkatan produksi pati sagu.
Bagi pakar lingkungan sekaligus penulis buku Menjaga Air dengan Sagu, Dr. Bokiraiya Latuamury, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu berjalan beriringan dengan terjaganya fungsi ekologis hutan sagu serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan dengan ekosistem tersebut.
“Hilirisasi sagu akan berhasil apabila ekonomi tumbuh tanpa merusak ekosistem. Kalau orientasinya hanya mengejar investasi dan produksi, kita justru berisiko kehilangan fungsi utama hutan sagu sebagai penjaga kehidupan,” kata Bokiraiya kepada Titastory.id.
Menurutnya, selama ini istilah hilirisasi sering dipahami secara sempit sebagai proses peningkatan nilai tambah melalui pembangunan industri pengolahan. Padahal, pendekatan tersebut belum tentu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan apabila mengabaikan fungsi ekologis bentang alam tempat sagu tumbuh.
Karena itu, ia mengajak pemerintah daerah untuk melihat sagu bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial-ekologis yang saling terhubung.
“Sagu tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai komoditas komersial. Sagu harus ditempatkan dalam kerangka Sago–Water–Governance Nexus, yaitu bagian dari sistem sosial-ekologis yang menopang ketahanan air, pangan, konservasi hayati, dan kesejahteraan masyarakat adat.”
Konsep tersebut, jelas Bokiraiya, menempatkan hutan sagu sebagai penghubung antara pengelolaan sumber daya air, perlindungan keanekaragaman hayati, tata kelola pembangunan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya dihitung dari indikator ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga fungsi ekologis dan sosial kawasan sagu.
Bioekonomi Masa Depan
Menurut Bokiraiya, Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat bioekonomi sagu di Indonesia apabila mampu mengembangkan hilirisasi secara terencana.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga prospek utama yang dapat menjadi modal pembangunan daerah.
Pertama, dari sisi ekonomi, sagu memiliki potensi hilirisasi yang sangat luas. Selain diolah menjadi pati pangan, sagu juga dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional, pati termodifikasi, bioetanol, bioplastik, bahan baku farmasi, hingga industri kosmetik. Diversifikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal.
Kedua, dari aspek ketahanan pangan, sagu merupakan tanaman yang sangat adaptif terhadap perubahan iklim. Tanaman ini mampu tumbuh di lahan basah tanpa memerlukan pupuk kimia maupun sistem budidaya yang intensif, sehingga memiliki daya tahan tinggi menghadapi ancaman krisis pangan global.
Ketiga, dari sisi lingkungan, hutan sagu memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting. Vegetasi sagu menjaga rezim basah (wet regime), mempertahankan cadangan air tanah, menopang debit sungai sepanjang tahun, sekaligus menjadi benteng alami untuk mengurangi risiko intrusi air laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
“Nilai ekologis inilah yang sering luput dalam perencanaan pembangunan. Padahal air adalah fondasi seluruh kehidupan, dan hutan sagu merupakan salah satu penjaga utama sistem hidrologi di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Ancaman Jika Salah Paradigma
Meski optimistis terhadap masa depan hilirisasi sagu, Bokiraiya mengingatkan bahwa pembangunan tetap menyimpan risiko apabila hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Ia menilai paradigma pembangunan yang menjadikan investasi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan dapat mendorong pembukaan kanal, pengeringan lahan basah, hingga konversi hutan sagu yang justru merusak keseimbangan ekologis.
Selain itu, koordinasi antarsektor juga dinilai masih menjadi tantangan. Pengelolaan sagu selama ini melibatkan banyak institusi, mulai dari sektor kehutanan, pertanian, perindustrian, pekerjaan umum, hingga pemerintahan desa. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri.
Persoalan lain adalah belum tersedianya data spasial yang komprehensif mengenai sebaran hutan sagu, status hak ulayat masyarakat adat, serta tingkat kerentanan ekosistem yang menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan.
One Map–One Threshold
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bokiraiya mendorong Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menerapkan pendekatan One Map–One Threshold (Satu Peta–Satu Ambang Batas).
Menurutnya, seluruh kebijakan pembangunan sebaiknya menggunakan satu peta terpadu yang memuat informasi mengenai ekosistem sagu, kawasan lindung, tata air, hak masyarakat adat, hingga potensi ekonomi. Dengan demikian, setiap keputusan pembangunan memiliki batas ekologis yang jelas dan tidak saling bertentangan.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, dapat diperkuat melalui Platform NetSyMoD (Network Analysis–Creative System Modelling), yakni sistem pengambilan keputusan berbasis ilmu pengetahuan yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil secara partisipatif.
Selain itu, Bokiraiya juga meminta pemerintah mendefinisikan ulang indikator keberhasilan program hilirisasi.
“Keberhasilan hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur harus diukur dari stabilitas muka air tanah, luas hutan sagu yang tetap terlindungi, pengakuan hak-hak masyarakat adat, serta sejauh mana perempuan memperoleh ruang dalam rantai nilai ekonomi sagu. Bukan semata-mata dari besarnya investasi yang masuk,” tegasnya.
Baginya, masa depan hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa cepat industrialisasi berlangsung, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
“Kalau hutan sagu tetap lestari, air tetap mengalir, masyarakat adat memperoleh manfaat, dan nilai tambah ekonomi tumbuh bersama masyarakat lokal, maka hilirisasi benar-benar menjadi jalan menuju pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.
