Jakarta — Lebih dari 50 perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan regulator berkumpul di Jakarta, Senin, 24 Februari 2026, untuk mendorong transisi energi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya adil bagi lingkungan dan masyarakat terdampak. Pertemuan ini menyoroti masih tingginya pencemaran lingkungan dari industri energi dan metalurgi, meski sektor tersebut menjadi penopang penting perekonomian nasional.
Sektor energi dan metalurgi menyumbang sekitar 11,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2023. Namun, sektor ini juga tercatat sebagai salah satu penyumbang utama pencemaran udara, air, dan tanah, serta pelepasan bahan kimia beracun yang berdampak serius terhadap kesehatan manusia. Data kesehatan menunjukkan, pada 2019, polusi udara menjadi faktor risiko kematian ketiga tertinggi bagi anak di bawah lima tahun di Indonesia.
Pertemuan ini digelar dalam rangka peluncuran Project Transparent Green Transition Indonesia (TARGET), sebuah program yang didukung oleh Uni Eropa untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dampak lingkungan dari transisi energi. Program ini akan berlangsung selama empat tahun dan diimplementasikan oleh International Pollutants Elimination Network (IPEN) bersama Nexus3 Foundation dan Arnika.
Yuyun Ismawati dari Nexus3 Foundation mengatakan transisi energi tidak boleh hanya berfokus pada penurunan emisi karbon. Menurut dia, aspek keberlanjutan harus mencakup perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. “Keberlanjutan bukan hanya soal mineral yang diekstraksi, tetapi tentang kehidupan yang dilindungi dalam prosesnya,” ujar Yuyun.
Ia menilai, tanpa pengendalian pencemaran dan transparansi data, transisi energi berisiko memindahkan beban kerusakan lingkungan ke wilayah-wilayah penghasil energi dan mineral. Padahal, banyak komunitas lokal bergantung langsung pada kualitas lingkungan untuk sumber penghidupan mereka.
Proyek TARGET bertujuan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal dalam memantau pencemaran, mengumpulkan data ilmiah, serta menyampaikan temuan kepada publik dan pembuat kebijakan. Selain itu, program ini juga melibatkan jurnalis untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan kualitas diskursus publik terkait transisi energi.
Ketua Program Studi Sarjana Teknik Lingkungan ITB, Dr. I Made Wahyu Widyarsana, mengingatkan bahwa transisi hijau tidak boleh menciptakan bentuk pencemaran baru. “Transisi hijau bukan hanya tentang dekarbonisasi. Kita harus memastikan tidak terjadi pergeseran toksisitas dari satu sektor ke sektor lain,” kata dosen dari Institut Teknologi Bandung itu.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan limbah berbahaya dan keterbukaan data lingkungan agar kebijakan transisi energi benar-benar melindungi masyarakat dan ekosistem. Senada dengan itu, akademisi dari berbagai perguruan tinggi menilai integritas data dan keadilan bagi wilayah terdampak menjadi syarat utama agar transisi energi tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Indonesia sendiri telah memiliki berbagai dokumen kebijakan yang menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Kebijakan Energi Nasional, dan skema Just Energy Transition Partnership. Namun, para peserta pertemuan menilai implementasi kebijakan tersebut masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan pencemaran industri.
Pertemuan ini menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar agenda teknis, melainkan perubahan tata kelola yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Tanpa itu, target ekonomi hijau dinilai berisiko mengabaikan keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
