Jakarta, — Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang mengancam pasokan energi, pemerintah Indonesia dinilai belum memiliki kebijakan transisi energi yang komprehensif. Klaim pemerintah bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi “aman” justru berpotensi memicu ketidakpercayaan publik karena tidak disertai data yang transparan.
Pakar energi-ekologi politik dari Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, menilai sikap tersebut mencerminkan kerentanan mendasar dalam kebijakan energi nasional yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama di sektor transportasi.
“Jika pemerintah mengatakan stok BBM aman, sementara realitasnya berbeda, itu akan memicu gelombang ketidakpercayaan masyarakat,” kata Firdaus dalam wawancara baru-baru ini.
Pernyataan ini muncul di tengah situasi global yang memanas, termasuk langkah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang menetapkan darurat energi nasional akibat dampak konflik Timur Tengah terhadap pasokan energi dunia. Firdaus menilai Indonesia berada pada risiko serupa, namun belum menunjukkan kesiapan kebijakan yang memadai.
Menurutnya, persoalan energi di Indonesia tidak semata-mata dipicu faktor eksternal, melainkan juga akibat kebijakan domestik yang gagal mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
“Seolah-olah krisis energi hanya karena geopolitik global. Padahal kebijakan kita sendiri yang membuat ketergantungan itu terus berlangsung,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa konsumsi BBM terbesar justru berada di sektor transportasi, namun roadmap transisi energi nasional saat ini masih berfokus pada sektor ketenagalistrikan. Kondisi ini, menurutnya, membuat upaya transisi energi berjalan timpang.
Firdaus juga mengkritik minimnya transparansi pemerintah terkait cadangan energi nasional. Klaim sebelumnya bahwa stok BBM aman hingga 21 hari dinilai tidak lagi relevan tanpa pembaruan data.
Selain itu, ia menilai proses penyusunan kebijakan energi masih tertutup dan minim partisipasi publik, sehingga berpotensi memunculkan konflik kepentingan dari kelompok elit.
“Jika kerentanan ini terus dinormalisasi, kita akan terus terjebak dalam ketergantungan energi fosil,” katanya.
Di tengah tekanan global, Firdaus menilai pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum krisis energi untuk mempercepat reformasi kebijakan, terutama di sektor transportasi. Ia mendorong penguatan transportasi massal, efisiensi energi, serta penataan kota yang mendukung mobilitas berbasis angkutan umum.
“Transisi energi tidak hanya soal listrik, tapi juga bagaimana kita bergerak. Kalau sektor transportasi tidak disentuh, ketergantungan BBM akan terus berlanjut,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pertamina sempat menyusun peta jalan ketahanan energi nasional. Namun, hingga kini implementasi dari kerja sama tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
