Bogor, — Koalisi Mahasiswa Peduli Institut Pertanian Bogor mendesak pimpinan kampus mengambil langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang kembali mencuat di lingkungan kampus.
Desakan ini ditujukan kepada Rektor IPB, Arif Satria, menyusul beredarnya sejumlah bukti di media sosial X melalui akun IPBfess (@ipb_menfess). Unggahan tersebut memuat tangkapan layar percakapan pribadi dan grup mahasiswa TMB-59 yang diduga berisi pelecehan seksual, objektifikasi terhadap perempuan, serta praktik perpeloncoan yang mengarah pada kekerasan seksual.
Koalisi menyatakan, dugaan tindakan tersebut tidak hanya menimpa satu korban. Puluhan mahasiswi disebut merasa terancam kebebasan dan harga dirinya akibat perilaku yang berlangsung secara sistematis di ruang-ruang internal mahasiswa.
“Kasus ini menunjukkan adanya pola yang berulang dan dibiarkan,” kata juru bicara koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu.
Koalisi menilai, kasus kekerasan seksual di IPB bukan yang pertama terjadi. Sepanjang tahun ini, setidaknya terdapat dua kasus besar yang melibatkan mahasiswa. Namun, penanganannya dinilai tidak memberikan efek jera.
Mereka menyoroti kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) IPB yang dianggap tidak maksimal. Sejumlah kasus, menurut mereka, hanya berujung pada sanksi ringan tanpa perlindungan memadai bagi korban.
“Satgas terkesan tidak cekatan, tidak transparan, dan cenderung melindungi pelaku demi menjaga nama baik institusi,” ujar juru bicara tersebut.
Koalisi juga membandingkan penanganan kasus serupa di Universitas Indonesia yang dinilai lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban.
Hingga kini, kata koalisi, belum ada pernyataan resmi dari pihak rektorat maupun pimpinan fakultas terkait kasus yang beredar luas tersebut.
Selain itu, beredar pula rumor di kalangan mahasiswa mengenai dugaan keterlibatan anak seorang guru besar dalam kasus serupa. Namun, informasi ini belum terkonfirmasi secara resmi.
Dalam pernyataannya, Koalisi Mahasiswa Peduli IPB menyampaikan lima tuntutan kepada pihak kampus:
Pertama, rektor diminta mengambil sikap tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pelaku, termasuk jika melibatkan pihak internal kampus.
Kedua, melakukan reformasi total terhadap Satgas PPKS agar menjadi lembaga yang independen, akuntabel, dan berpihak pada korban.
Ketiga, memastikan penanganan kasus dilakukan secara cepat, adil, dan terbuka.
Keempat, menjamin perlindungan serta pemulihan bagi korban tanpa tekanan untuk berdamai atau ancaman akademik.
Kelima, melakukan audit menyeluruh terhadap grup percakapan dan organisasi kemahasiswaan yang berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual.
“Kami tidak akan diam. Mahasiswa akan terus menuntut keadilan, bukan sekadar penyelesaian semu yang menguntungkan pelaku dan melindungi nama baik institusi,” ujar koalisi menutup pernyataannya.
