Ambon, — Seratus hari pertama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku seharusnya menjadi fase konsolidasi: menyatukan barisan, memastikan satu komando, dan memberi arah jelas bagi birokrasi. Namun, yang tampak di lapangan justru sebaliknya. Isu yang dikenal sebagai “Tiga Matahari”—tiga pusat pengaruh yang saling tumpang tindih, disebut menjadi faktor utama gagalnya konsolidasi kepemimpinan dan melemahnya kinerja pemerintahan daerah.
Alih-alih menghadirkan stabilitas, disharmoni di pucuk pimpinan memicu kebingungan struktural hingga ke level Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak pejabat memilih bermain aman, menunda keputusan strategis, dan menunggu arah yang tak kunjung tegas. Jabatan-jabatan kunci dibiarkan diisi Pelaksana Tugas (Plt), menciptakan birokrasi yang ragu melangkah: salah jalan berisiko, diam pun menimbulkan stagnasi.
Ketika Politik Elite Menjadi Beban Rakyat
Kebuntuan kepemimpinan ini berdampak langsung pada ekonomi warga. Koordinasi fiskal dengan kabupaten/kota tersendat, penyaluran dana desa dan bantuan sosial melambat, dan program pengendalian inflasi kehilangan daya dorong. Dalam situasi ekonomi yang rapuh, keterlambatan kebijakan berarti tekanan nyata pada dapur rumah tangga.
Masalah tata kelola juga terlihat pada proyek-proyek infrastruktur dan pengelolaan utang daerah. Lemahnya pengawasan akibat kepemimpinan yang terbelah berisiko melahirkan proyek mangkrak, meninggalkan beban utang tanpa manfaat publik yang sepadan. Di sisi lain, iklim investasi ikut tertekan: ketidakpastian kebijakan dan lambannya perizinan membuat modal memilih menjauh.
Seratus Hari Tanpa Arah
Kritik publik menilai seratus hari pertama pemerintahan gagal menjawab tantangan paling mendasar: menyatukan kepemimpinan. Agenda seremonial dinilai tak cukup untuk menutup retakan internal yang justru makin menganga. Tanpa satu komando yang tegas, birokrasi kehilangan orientasi, dan pelayanan publik terjebak dalam rutinitas tanpa hasil.
Jika isu “Tiga Matahari” terus dibiarkan, Maluku berisiko memasuki 2026 dengan pemerintahan yang berjalan pincang. Jalan keluar hanya satu: rekonsiliasi politik yang nyata, pengisian jabatan definitif secara transparan dan berbasis merit, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa itu, seratus hari pertama akan tercatat bukan sebagai awal perubahan, melainkan awal dari stagnasi.
Kritik tajam datang dari Agustinus Siahaya, Direktur NVMI, yang menilai 100 hari pertama pemerintahan saat ini gagal menyatukan faksi-faksi kekuasaan. Menurutnya, agenda seremonial justru menutupi retakan internal yang kian melebar.
“Maluku tidak butuh tiga matahari yang saling membakar,” kata Siahaya kepada titastory.id, Rabu, 11 Februari 2026. “Maluku butuh satu komando yang memastikan birokrasi bekerja untuk urusan perut rakyat.”
Tanpa rekonsiliasi politik yang nyata dan pengisian jabatan definitif secara transparan, 2026 berisiko menjadi tahun gelap bagi pelayanan publik dan ekonomi daerah. Isu “Tiga Matahari” bukan gosip belaka—ia telah menjelma krisis tata kelola yang menuntut keberanian kepemimpinan untuk disudahi.
