Maluku Tengah,- Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Kecamatan Kobi dan Seti tak lagi sekadar kelangkaan biasa. Warga kini secara terbuka menuding adanya dugaan sabotase distribusi dari hulu yang membuat pasokan Biosolar dan Pertalite “menghilang” selama hampir tiga tahun.
Kemarahan itu memuncak dalam aksi blokade jalan lintas Seram di tugu pertigaan Desa Kobi Mukti, Senin (20/4/2026). Ratusan warga turun ke jalan dan memblokir jalur utama penghubung antar wilayah dengan puluhan dump truck yang diparkir melintang, melumpuhkan aktivitas transportasi selama lima jam. Sejumlah kendaraan terpaksa berbalik arah karena tidak bisa melintas.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa krisis energi di wilayah tersebut telah memasuki fase darurat sosial.
Kelangkaan Tak Wajar, Warga Tuding Ada ‘Permainan Besar’
Koordinator aksi, Safi’i Boeng, menilai kondisi yang terjadi tidak lagi masuk akal jika hanya disebut sebagai gangguan distribusi biasa. Ia menduga ada skenario terstruktur yang mengalihkan BBM subsidi ke pihak tertentu.
“Kalau barangnya tidak pernah sampai ke sini, berarti ada yang bermain di atas. Ini bukan lagi kelalaian, ini dugaan kejahatan terorganisir,” tegasnya lantang.
Menurutnya, BBM subsidi yang sejatinya menjadi instrumen negara untuk membantu masyarakat kecil, justru tidak pernah benar-benar dirasakan oleh warga Kobi dan Seti. Selama bertahun-tahun, mereka hanya menjadi penonton dari kebijakan yang tidak pernah menyentuh realitas di lapangan.
Kekecewaan warga juga semakin memuncak karena adanya perbedaan perlakuan distribusi BBM antarwilayah. Kecamatan lain seperti Seram Utara Wahai disebut tetap mendapatkan pasokan rutin, sementara Kobi dan Seti terus mengalami kekosongan.
Jika distribusi berjalan normal, mustahil Kecamatan bisa mengalami kekosongan dalam waktu begitu lama tanpa solusi nyata.
Ketimpangan ini memunculkan persepsi ketidakadilan yang tajam di tengah masyarakat. Warga juga mulai mempertanyakan sistem distribusi dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Di sisi lain, fakta bahwa wilayah lain masih mendapatkan pasokan rutin memperkuat dugaan adanya ketimpangan yang disengaja.
“Kalau tempat lain bisa lancar, kenapa di sini kosong terus? Ini bukan kebetulan,” ujar salah satu peserta aksi.
Dampak Sistemik: Dari Krisis Energi ke Krisis Sosial
Dampak krisis ini tidak hanya dirasakan di jalanan, tetapi juga menghantam langsung sendi-sendi ekonomi masyarakat. Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, Kobi dan Seti kini menghadapi ancaman penurunan produksi.
Tanpa BBM, aktivitas melaut terganggu, alat pertanian tidak dapat dioperasikan secara optimal, dan distribusi hasil panen menjadi tersendat. Biaya operasional meningkat tajam karena warga harus berburu BBM hingga ke Kota Bula dengan hasil yang tidak pasti. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu konflik horizontal akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas.
Seorang sopir angkutan mengaku terpaksa membatasi perjalanan karena harga BBM non-subsidi yang jauh lebih mahal.
“Kalau terus begini, bukan cuma kami yang rugi. Harga barang juga pasti ikut naik,” ujarnya.
Negara Didesak Hadir, Bukan Sekadar Janji
Aksi pemalangan jalan dipandang warga sebagai langkah terakhir untuk menarik perhatian pemerintah pusat. Mereka menilai aspirasi yang disampaikan selama ini tidak pernah mendapat respons serius.
Dalam tuntutannya, warga tidak lagi sekadar meminta pasokan BBM. Mereka mendesak kehadiran nyata negara melalui kebijakan yang adil, transparan, dan terukur.
Desakan ditujukan kepada Presiden, Menteri ESDM, hingga pemerintah daerah agar segera memastikan distribusi BBM subsidi berjalan normal, menambah kuota, serta membangun infrastruktur penyaluran di wilayah Kobi dan Seti.
Selain itu, warga juga meminta investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan distribusi yang selama ini hanya menjadi isu tanpa kejelasan.
Respons Pemerintah Masih Normatif
Camat Seram Utara Kobi, Rully S. B. Nussy, yang hadir di lokasi aksi, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas. Namun, pernyataan tersebut dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab akar persoalan.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak lagi membutuhkan janji, melainkan bukti nyata di lapangan.“Kami akan tunggu. Kalau tidak ada perubahan, aksi seperti ini bisa lebih besar,” ujar salah satu tokoh pemuda. Meski demikian, warga memilih mengakhiri aksi setelah mendapat jaminan akan adanya tindak lanjut.
Aksi Usai, Krisis Belum Selesai
Setelah dialog singkat, massa akhirnya membuka blokade dan membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas kembali normal, namun persoalan utama tetap menggantung. Peristiwa ini membuka tabir persoalan serius dalam tata kelola distribusi energi di daerah.
Ketika akses terhadap kebutuhan dasar seperti BBM terputus dalam waktu lama, maka kepercayaan publik terhadap negara ikut terkikis.
Kini, masyarakat Kobi menunggu, apakah negara benar-benar hadir, atau kembali absen seperti tiga tahun terakhir.
Jika dugaan sabotase benar adanya, maka ini bukan hanya soal pelayanan publik yang gagal, tetapi juga indikasi kuat adanya praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas.
