Puncak, Papua Tengah — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengklaim operasi militer Indonesia di wilayah pengungsian Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada 13–15 April 2026 mengakibatkan korban jiwa dari kalangan warga sipil.
Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam siaran pers Sabtu, 18 April 2026, menyebut sedikitnya 12 warga sipil tewas, termasuk anak-anak, serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka.
Menurut Sebby, serangan dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan udara, termasuk penggunaan helikopter militer dan pesawat nirawak (drone). Ia juga mengutip kesaksian warga yang mengaku terjadi pengeboman dan pelemparan granat di permukiman sipil di wilayah pengungsian.
“Korban berasal dari warga sipil di kamp-kamp pengungsian yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata,” kata Sebby dalam keterangan tertulis.
Bantahan TNI
Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi keterangan Kepala Penerangan Komando Operasi TNI Habema, Letkol Infanteri Wirya Arthadiguna, yang sebelumnya menyebut informasi mengenai korban sipil dalam operasi tersebut tidak benar.
Dalam keterangan yang dilansir media Editor Indonesia, pihak TNI menyatakan operasi dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok bersenjata, dengan tujuan menjaga keamanan wilayah.
Desakan Investigasi
TPNPB dalam pernyataannya mendesak pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, untuk bertanggung jawab atas dugaan jatuhnya korban sipil.
Selain itu, TPNPB juga meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan investigasi independen atas peristiwa tersebut, termasuk di sejumlah wilayah konflik lain di Papua.
Sebby juga menyebut jumlah pengungsi internal di Papua meningkat akibat konflik bersenjata, dengan ribuan warga yang disebut berada dalam kondisi rentan tanpa akses memadai terhadap kebutuhan dasar.
Hingga berita ini diturunkan, klaim dari TPNPB terkait jumlah korban, penggunaan serangan udara, maupun dampak terhadap warga sipil belum dapat diverifikasi secara independen.
TNI Bantah Terlibat Penembakan Anak di Puncak
Tentara Nasional Indonesia membantah keterlibatan prajuritnya dalam insiden penembakan seorang anak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang dilaporkan terjadi pada 14 April 2026.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kontak tembak antara aparat dan kelompok bersenjata yang terjadi pada hari yang sama.
“Peristiwa tersebut berbeda dengan kontak tembak yang terjadi antara aparat dan kelompok bersenjata,” kata Aulia dalam keterangan resminya, seperti dilansir SuaraPapua.com.
Menurut dia, terdapat dua insiden terpisah yang terjadi di lokasi berbeda dan tidak saling berkaitan.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Penerangan TNI, insiden pertama terjadi di Kampung Kembru, Distrik Kembru, saat prajurit TNI melakukan patroli menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan kelompok bersenjata yang diduga bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Saat tiba di lokasi, aparat mendapat serangan tembakan sehingga terjadi kontak tembak,” ujarnya. Dalam peristiwa tersebut, TNI menyebut empat orang dari kelompok bersenjata tewas.
Klaim Berbeda dari Pihak Lain
Sebelumnya, sejumlah laporan dari kelompok masyarakat sipil dan pihak lain menyebut adanya korban dari kalangan warga sipil, termasuk anak-anak, dalam rangkaian peristiwa di wilayah Puncak pada periode yang sama.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan kronologi serta jumlah korban.
Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, sebelumnya mengklaim adanya korban sipil dalam operasi militer di wilayah tersebut.
Hingga kini, berbagai klaim dari para pihak belum dapat diverifikasi secara independen.
Perbedaan versi terkait peristiwa di Puncak menunjukkan perlunya investigasi menyeluruh untuk memastikan fakta di lapangan, terutama terkait dugaan korban sipil dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut.
