Oleh: Sofyan Hatapayo
titastory, Maluku Tengah – Kecamatan Tehoru, yang terletak di pesisir selatan Pulau Seram, Maluku Tengah, adalah sepotong surga yang terlupa. Keindahan alamnya bukan sekadar dongeng dalam hikayat tua, tetapi nyata dan memikat. Sayangnya, potensi wisata yang luar biasa ini seolah luput dari perhatian pemerintah daerah. Alih-alih dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, kawasan ini justru terus tergerus oleh aktivitas pertambangan dan perusakan alam yang masif.
Tehoru adalah salah satu negeri adat yang berada di Kecamatan Tehoru. Di bagian timur berbatasan dengan Negeri Haya, sedangkan di barat berbatasan dengan Saunolu. Selain itu, terdapat Negeri Salamahu, Yaputih, Piliana, Hatu, Hatumete, Mosso, dan Negeri Telutih Baru. Kesepuluh negeri ini menganut sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, luas wilayah Negeri Tehoru adalah 51,57 km², setara dengan 12,71% dari total luas Kecamatan Tehoru yang mencapai 405,71 km².
Potensi Alam yang Terabaikan
Negeri-negeri seperti Haya, Tehoru, Piliana, Yaputih, hingga Laimu menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Laut yang jernih dengan atol warna-warni, dasar laut curam yang penuh terumbu karang tropis, hingga air terjun dan kawasan air panas yang bisa dimanfaatkan untuk terapi tradisional. Sayangnya, seluruh kekayaan ini belum dikelola secara optimal. Fasilitas wisata nyaris tidak ada, promosi minim, dan perhatian pemerintah daerah sangat terbatas.
Pada 2019, Anggie Pratiwy Sukamto, mahasiswa Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, mengkaji potensi wisata alam Tehoru dalam penelitiannya. Ia mengidentifikasi objek wisata seperti Air Terjun Tehoru, Air Panas Tehoru, Wae Ninivala (Air Jodoh), dan Tebing Makariki.
Dalam studinya, Anggie mengembangkan peta berbasis WebGIS yang bisa diakses publik, menunjukkan rute, testimoni, dan potensi wisata yang belum tergarap maksimal.
Namun, geliat eksploitasi sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir semakin menggila. Hutan dibabat untuk kayu, pasir garnit dikeruk, dan batu pecah diangkut menggunakan tongkang. Aktivitas ini sering kali merusak terumbu karang akibat kapal tongkang yang berlabuh sembarangan dengan restu Syahbandar Tehoru. Ironisnya, mitigasi dan perlindungan lingkungan tidak pernah menjadi prioritas.
Pemerintah negeri dan lembaga adat seolah kehilangan wibawa. Padahal, dalam tradisi masyarakat, hukum adat seperti sasi bisa diterapkan untuk melindungi kawasan penting secara ekologis. Sayangnya, penerapan hukum adat ini belum dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan.
Surga yang Terabaikan
Di Negeri Haya, laut bening dan kerumunan ikan di antara terumbu karang menjadi daya tarik untuk snorkeling dan diving. Sementara di Negeri Tehoru, dasar laut yang landai memudahkan penyelaman secara bertahap. Senja di pantai menghadirkan pemandangan magis: langit merah membaur dengan kerlip air laut menciptakan panorama menakjubkan.
Namun keindahan ini tergerus perlahan oleh kerusakan. Terumbu karang rusak, pantai tercemar, dan wisatawan tidak pernah tahu bahwa tempat seindah ini ada. Kegagalan dalam membangun pariwisata berkelanjutan menjadi ironi besar bagi daerah sekaya ini.
Wae Ninivala dan Pegunungan Binaiya
Wae Ninivala atau “Kali Jodoh” di Negeri Piliana menyimpan mitos dan keindahan alami. Air biru dengan asap putih dan dua batang pohon di tengah aliran dipercaya sebagai jelmaan sepasang kekasih. Selain kisah, tempat ini juga memiliki nilai wisata yang tinggi.
Negeri Piliana yang terletak di kaki Gunung Binaiya, gunung tertinggi di Maluku dan salah satu dari tujuh gunung tertinggi di Indonesia, memiliki penduduk yang hidup dari bertani dan kerajinan lokal seperti lopa-lopa dan gelang dari rumbia.
Namun, menurut penelitian Sakina Malawat dari Politeknik Negeri Ambon, pengembangan wisata seperti Wae Ninivala terhambat oleh buruknya infrastruktur, minimnya fasilitas, serta tidak adanya transportasi dan biro perjalanan yang memadai.
Tebing Makariki di Yaputih memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wisata arung jeram dengan air sebening kristal dan sedingin es. Namun belum ada kebijakan konkret yang mengarah pada pengembangan kawasan ini.
Begitu pula dengan kawasan Air Panas Tehoru, yang hanya berjarak satu kilometer dari pusat kota. Akses jalan sudah beraspal dan tersedia kolam-kolam dengan temperatur berbeda untuk terapi sulfur. Namun pengelolaan masih sangat terbatas dan belum mendapat dukungan serius dari pemerintah daerah.
Ketimpangan Kebijakan dan Ancaman PLTP
Di tengah potensi besar tersebut, justru pemerintah pusat memproyeksikan wilayah ini sebagai lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Tanpa persetujuan masyarakat adat, proyek ini mengancam kawasan ekologis dan kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat berjuang menjaga alam dan menghidupkan pariwisata, pemerintah lebih memilih jalur eksploitasi.
Dinas Pariwisata Maluku Tengah pun masih stagnan dalam programnya. Mereka lebih sering mengulang atraksi seperti Pukul Sapu Mamala-Morela dan Abda’u Tulehu. Sementara potensi besar di Seram Selatan tak tersentuh.
Harapan dan Tanggung Jawab Bersama
Tehoru seharusnya dijadikan pusat ekowisata dan wisata bahari. Dengan sumber daya alam dan budaya yang kaya, kawasan ini bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat.
Sudah waktunya Pemda Maluku Tengah mengalihkan fokus dari eksploitasi menuju pelestarian. Dengan strategi yang tepat, wisata akan mendorong ekonomi lokal: hotel, kuliner, kerajinan, hingga jasa pemandu akan berkembang. Masyarakat bisa menjaga ruang hidupnya sambil mendapatkan penghasilan berkelanjutan.
Tehoru bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah surga yang nyata. Kini saatnya menjual dengan bijak dan menjaga dengan penuh cinta.**
