Ujung Kulon Dikepung Zona Ekstraktif, JATAM Desak Pemerintah Hentikan Normalisasi Eksploitasi di Habitat Terakhir Badak Jawa

19/11/2026
Ujung Kulon Dikepung Zona Ekstraktif. Peta yang diolah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memperlihatkan sebaran izin pertambangan, wilayah usaha pertambangan, potensi mineral, kawasan panas bumi, serta area studi dan rencana lelang wilayah kerja migas di Provinsi Banten. JATAM menilai akumulasi kepentingan ekstraktif tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap bentang alam di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Foto Badak Jawa: Wikimedia Commons. Peta: JATAM.

Jakarta,-  Wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) kembali memunculkan pertanyaan tentang arah kebijakan perlindungan kawasan konservasi. Di tengah rencana pemerintah memitigasi risiko bencana bagi satwa langka tersebut, wilayah di sekitar habitat terakhir Badak Jawa justru semakin terbuka bagi kepentingan pertambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengemukakan gagasan relokasi sebagian populasi Badak Jawa ke lokasi lain dengan alasan mitigasi risiko bencana dan penyelamatan populasi. Namun, wacana ini muncul ketika pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026. Keputusan tersebut menetapkan hampir seluruh daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai kebijakan tersebut menunjukkan kontradiksi dalam pengelolaan kawasan Ujung Kulon. Pemerintah membicarakan penyelamatan Badak Jawa, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi kepentingan ekstraktif di bentang alam yang mengelilingi habitatnya.

Taman Nasional Ujung Kulon kini berisiko menjadi kawasan konservasi yang terkepung berbagai kepentingan eksploitasi, baik dari daratan sekitar maupun perairan Selat Sunda dan Samudra Hindia.

Pemerintah selama ini menyatakan bahwa penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon bukan merupakan izin pertambangan langsung karena wilayahnya berada di luar batas taman nasional.

Peta yang diolah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) memperlihatkan sebaran izin pertambangan, wilayah usaha pertambangan, potensi mineral, kawasan panas bumi, serta area studi dan rencana lelang wilayah kerja migas di Provinsi Banten. JATAM menilai akumulasi kepentingan ekstraktif tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap bentang alam di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, habitat terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Peta: JATAM.

Namun, JATAM menilai pendekatan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Penetapan WUP memang tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Akan tetapi, WUP merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan dan tata kelola pertambangan yang dapat membuka jalan bagi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam proses pengelolaan sumber daya mineral, pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi potensi, memetakan wilayah, dan menetapkan wilayah usaha pertambangan. Tahapan tersebut menjadi dasar bagi proses perizinan berikutnya.

Karena itu, penetapan WUP tidak dapat dipandang hanya sebagai garis administratif di atas peta. Kebijakan tersebut perlu dilihat bersama dengan keberadaan izin, potensi mineral, dan rencana eksplorasi yang telah berkembang di sekitar kawasan Ujung Kulon.

Data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM, dan dokumen pemerintah yang dihimpun JATAM menunjukkan adanya sejumlah kepentingan pertambangan dan migas di bentang wilayah tersebut.

Di koridor timur kawasan taman nasional, tercatat IUP PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas 84,7 hektare. Terdapat pula IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping seluas 22,7 hektare.

Data Minerba juga menunjukkan potensi cadangan emas dan perak di wilayah timur kawasan tersebut.

Perairan Ujung Kulon Masuk Peta Eksplorasi Migas

Ancaman terhadap bentang alam Ujung Kulon tidak hanya berasal dari pertambangan di daratan. Peta Geomigas ESDM juga menunjukkan keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon.

Sebagian besar perairan hingga daratan sekitar TNUK tercatat masuk dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area) Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy.

Rencana eksplorasi di kawasan ini juga telah muncul dalam kajian sebelumnya. Pada 2019, studi bersama sejumlah universitas yang memberikan rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN) menyebut Ujung Kulon Basin Forearc sebagai salah satu target eksplorasi migas.

Kajian tersebut mengidentifikasi sedikitnya tiga target eksplorasi, yakni carbonate buildup, unconventional play, dan hydrate gas.

Selain melalui kajian, kawasan perairan Ujung Kulon juga pernah menjadi bagian dari kegiatan eksplorasi migas secara langsung.

Pada 2007, Wilayah Kerja (WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten dilelang dan dimenangkan perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad. Kontrak awal wilayah kerja tersebut berlaku selama 30 tahun hingga 2037.

Melalui anak usahanya, M3nergy Gamma Sdn. Bhd., perusahaan itu kemudian melakukan pengeboran sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 pada awal 2016. PT Apexindo Pratama Duta Tbk bertindak sebagai kontraktor pengeboran dengan menggunakan anjungan pengeboran lepas pantai (jack-up rig) Soehanah. Nilai kontrak pengeboran tercatat sebesar US$5,4 juta.

Pengeboran sumur Cula-1 mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak menemukan hidrokarbon.

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa perairan di sekitar Ujung Kulon tidak hanya menjadi objek kajian potensi migas. Kawasan ini juga pernah menjadi lokasi pengeboran eksplorasi.

Akumulasi Izin dan Potensi Ekstraksi di Banten

Kepentingan pertambangan di sekitar Ujung Kulon juga perlu dilihat dalam konteks perizinan di Provinsi Banten.

Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral logam, termasuk emas dan perak.

Saat ini, Provinsi Banten tercatat memiliki 139 IUP aktif dengan luas keseluruhan mencapai 25.903,36 hektare. Dari jumlah tersebut, 84 izin diterbitkan oleh gubernur pada periode 2017–2025. Sementara itu, 55 izin lainnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM pada periode 2019–2022.

Data tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas dan perencanaan pertambangan di Banten telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jika dibaca bersama dengan peta potensi mineral dan migas, kawasan Ujung Kulon menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan ekstraksi sumber daya alam.

JATAM menilai pemerintah tidak cukup menjawab kekhawatiran publik dengan menyatakan bahwa WUP bukan izin tambang langsung atau bahwa lokasi pertambangan berada di luar batas taman nasional.

Ekosistem tidak bekerja berdasarkan batas administratif semata. Aktivitas pertambangan dan eksplorasi di wilayah sekitar kawasan konservasi berpotensi menimbulkan dampak yang melampaui batas izin dan wilayah pengelolaannya. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan keterhubungan ekologis antara kawasan konservasi, wilayah penyangga, perairan, dan ruang hidup masyarakat.

Bagi JATAM, persoalan Ujung Kulon bukan sekadar soal keberadaan izin tambang di dalam atau di luar batas taman nasional. Persoalan utamanya adalah akumulasi kebijakan dan kepentingan ekstraktif yang terus mengelilingi kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

Di tengah wacana relokasi Badak Jawa, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan mitigasi bencana tidak menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan kawasan konservasi atau membuka ruang bagi kepentingan korporasi.

Ujung Kulon bukan ruang kosong yang dapat diperlakukan sebagai cadangan komoditas. Kawasan ini merupakan habitat terakhir Badak Jawa sekaligus bentang alam yang memiliki fungsi ekologis dan menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Atas dasar itu, JATAM menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah:

  1. Meninjau ulang dan membatalkan penetapan WUP serta blok migas yang mengepung Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah penyangganya. Pemerintah harus menghentikan segala bentuk kebijakan yang membuka jalan bagi perluasan kepentingan ekstraktif di sekitar kawasan konservasi.
  2. Menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan konservasi. Pemerintah harus memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak menjadi alasan untuk melonggarkan perlindungan kawasan demi kepentingan korporasi.
  3. Menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sebagai dasar utama kebijakan tata ruang.Pemerintah harus menghentikan perluasan aktivitas pertambangan di daratan maupun eksplorasi migas lepas pantai di sekitar Banten Selatan.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.