Ambon – Empat tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ditahan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku menyerahkan mereka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II berlangsung di Kantor Kejati Maluku, Rabu (18/11/2026). Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang, berdasarkan hasil penyidikan, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp900 juta.
Empat tersangka masing-masing berinisial AM, IL, SWU, dan FR. Setelah menjalani pemeriksaan administrasi dan kesehatan, mereka langsung dibawa ke tempat penahanan sekitar pukul 17.30 WIT.
Dua tersangka perempuan dititipkan di Lapas Perempuan, sedangkan dua tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.
Ketua Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, AKP Fredy Samale, membenarkan penahanan tersebut.
“Ya, tahap II sudah dilakukan dan keempat tersangka langsung ditahan. Dua tersangka perempuan ditahan di Lapas Perempuan, sedangkan dua lainnya ditahan di Rutan,” kata Fredy kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku.
Sebelum memasuki tahap penyerahan tersangka, penanganan perkara ini sempat melalui proses pengembalian berkas dari jaksa kepada penyidik.
Berkas perkara yang diserahkan Ditreskrimsus Polda Maluku pada 5 Oktober 2026 dikembalikan oleh JPU dengan petunjuk P-19. Pengembalian tersebut berarti penyidik masih harus melengkapi sejumlah petunjuk sebelum berkas dapat dinyatakan lengkap.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku, AKBP Handy Senonugroho, sebelumnya menjelaskan bahwa petunjuk jaksa mencakup pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi dan tersangka.
“Setelah seluruh petunjuk dipenuhi, berkas perkara akan segera kami kirimkan kembali kepada JPU untuk diteliti lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Handy.
Setelah melengkapi petunjuk tersebut, penyidik kembali menyerahkan berkas perkara kepada jaksa hingga prosesnya berlanjut ke tahap II pada 18 November 2026.
Dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp900 juta berkaitan dengan pengelolaan ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah selama dua tahun anggaran, yakni 2018 dan 2019.
Namun, informasi yang disampaikan dalam penanganan perkara ini belum merinci program atau kegiatan desa yang diduga bermasalah, bentuk penyimpangan anggaran, maupun peran masing-masing tersangka dalam penggunaan dana tersebut.
Rincian mengenai dugaan penyimpangan dan perhitungan kerugian negara akan menjadi bagian dari materi pembuktian dalam proses penuntutan dan persidangan.
Dengan dilaksanakannya tahap II, penanganan perkara beralih kepada JPU Kejati Maluku untuk mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.
Keempat tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri. Dugaan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.