Tragedi Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Amnesty: Alarm Keras Negara Absen

by
05/02/2026
Keterangan gambar: Usman Hamid, Direktur Internasional Indonesia.Foto: Istimewa

Ngada, Nusa Tenggara Timur, — Seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berinisial YBS, 10 tahun, ditemukan meninggal dunia pada 29 Januari 2026. Anak kelas IV itu diduga mengakhiri hidupnya setelah tak mampu memenuhi kebutuhan alat tulis sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Berdasarkan keterangan kepolisian dan aparat desa, sebelum peristiwa tersebut, YBS sempat meminta uang kepada ibunya, MGT, untuk membeli buku tulis dan pena. Permintaan itu tak dapat dipenuhi karena kondisi kemiskinan keluarga. Ibu korban bekerja sebagai buruh serabutan dan petani dengan tanggungan lima anak. Selama ini, YBS tinggal bersama neneknya di sebuah pondok kecil untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Polres Ngada mengungkapkan, sebelum kejadian YBS menulis surat perpisahan dalam bahasa daerah Ngada yang ditujukan kepada ibunya. Dalam surat itu, ia meminta sang ibu merelakan kepergiannya dan tidak mencarinya. Aparat menyebut surat tersebut menjadi bagian dari penyelidikan atas kematian korban.

Keterangan gambar: Surat singkat milik bocah NTT, Foto: Ist

Peristiwa ini memantik reaksi keras dari organisasi hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kematian YBS bukan sekadar tragedi individual, melainkan cerminan kegagalan negara melindungi anak dari kemiskinan ekstrem.

“Ini tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Negara gagal menjamin hak atas pendidikan dan kesejahteraan bagi warga yang paling rentan,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya.

Amnesty menyoroti kontras antara kemiskinan yang dialami keluarga korban dengan besarnya anggaran negara untuk berbagai program nasional bernilai ratusan triliun rupiah. Menurut Usman, negara tidak boleh hanya hadir dalam wacana anggaran besar, tetapi absen ketika kebutuhan paling dasar warga—seperti alat tulis sekolah—tak terpenuhi.

Usman mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan dan sistem pendidikan. Ia menegaskan, pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada akses sekolah, tetapi juga mencakup sarana pendukung agar anak-anak dari keluarga miskin tidak tersisih.

Tragedi di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa di balik ambisi pembangunan nasional, masih ada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan kehilangan perlindungan negara.

error: Content is protected !!