titastory, Sugapa – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menuding Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, menyebarkan informasi keliru (hoaks) terkait tewasnya tiga warga sipil dalam operasi militer di Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, Papua Pegunungan, pada 18 Juni 2025.
Dalam laporan yang dilansir dari SeputarPapua.com, Pangdam menyebut ketiga korban adalah anggota TPNPB-OPM. TNI, menurutnya, telah memiliki data akurat dalam menjalankan operasi sehingga kecil kemungkinan salah sasaran.
Dalam pernyataannya, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito mengklaim bahwa tiga warga sipil yang tewas di Kabupaten Intan Jaya adalah bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Pangdam menjelaskan bahwa dalam setiap operasi yang dilakukan, TNI sudah memiliki akurat sehingga tidak mungkin salah dalam melaksanakan operasi tempur.
“Dari informasi yang saya terima bahwa Satgas Operasi Habema melaksanakan operasi secara terukur terhadap kelompok yang menamakan diri TPNPB-OPM. Apabila ada yang menilai bahwa itu bukan OPM, paling tidak itu adalah simpatisan OPM karena dalam pelaksanaan operasi sudah ada laporan intelijen baru dilaksanakan operasi tempur, jadi data itu pasti akurat,” katanya dilansir dari seputarpapua.com, Senin (23/6/2025).
Pangdam menyebut, yang menjadi pro dan kontra karena setiap penegakan hukum yang dilakukan terhadap kelompok OPM, barang bukti berupa senjata maupun petunjuk lainnya dibawa kabur oleh teman-temannya.
Namun, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, membantah pernyataan tersebut. Dalam siaran pers yang diterima media ini, Rabu (25/6/2025), Sebby menyebut klaim Pangdam sebagai bentuk disinformasi untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam operasi tempur di wilayah sipil.
“Tiga warga yang tewas dalam operasi tempur Satgas Habema bukan anggota kami. Mereka adalah warga sipil yang tinggal di kampung Galunggama, dan ditembak ketika TNI memasuki pemukiman,” tegas Sebby.
Menurutnya, operasi militer tersebut dilakukan di tengah permukiman penduduk. Ketiga korban, yang tak bersenjata, tewas saat aparat melakukan penyisiran di kampung yang padat dengan aktivitas warga sipil.
Sebby mendesak agar lembaga hak asasi manusia independen turun tangan untuk menginvestigasi kasus ini. Ia juga meminta agar pernyataan Pangdam diklarifikasi secara terbuka, karena dinilai menyesatkan publik dan bertolak belakang dengan laporan tim kemanusiaan di lapangan.
“Aksi tembak mati terhadap warga sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami menuntut keadilan dan kebenaran atas peristiwa ini,” ujar Sebby.
