titastory, Ambon – Pemerintah Negeri Urimessing diduga kuat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan, serta tidak menjalankan sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Putusan yang dimaksud adalah terkait kepemilikan tanah adat dati ahli waris Jozias Alfons. Dalam keterangannya kepada media ini, Senin (17/02) ahli waris Jozias Alfons, Evans.R. Alfons menjelaskan, indikasi dari perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan berupa penerbitan surat tanah, pengakuan pihak lain yang tidak berhak, serta penghambatan eksekusi putusan.
Alfons menekankan, sejak tahun 1978 hingga 2024, serangkaian putusan pengadilan, telah dihasilkan. Mulai dari Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia, secara tegas menetapkan bahwa tanah 20 Dusun Dati di Negeri Urimessing adalah milik sah ahli waris Jozias Alfons.
Bahkan, kata Alfons, pada tanggal 18 Oktober 2023, Pengadilan Negeri Ambon telah melaksanakan eksekusi sebagian Dusun Dati Kate-Kate sebagai implementasi dari Putusan MA RI No. 3410K/PDT/2017. Namun, sisa wilayah Dusun Kate-Kate dan dusun-dusun lainnya belum sepenuhnya dieksekusi karena dugaan intervensi pihak-pihak tertentu, termasuk Pemerintah Negeri Urimessing.
“Meskipun telah ada putusan hukum yang final dan mengikat, Pemerintah Negeri Urimessing diduga tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, katanya.
Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Negeri Urimessing
Pemerintah Negeri Urimessing diduga mengeluarkan surat keterangan tanah yang bertentangan dengan putusan pengadilan, yang kemudian digunakan untuk menjual tanah milik ahli waris Jozias Alfons kepada pihak lain, termasuk kepada anggota kepolisian.
Mengakui klaim pihak yang tidak sah, terdapat indikasi bahwa Pemerintah Negeri Urimessing memberikan pengakuan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah Dati, meskipun telah ada putusan pengadilan yang jelas.
Selain itu, Pemerintah Negeri Urimessing diduga tidak bekerja sama dalam proses eksekusi putusan pengadilan, bahkan terkesan mempersulit implementasi hukum dengan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Pemerintah Negeri Urimessing juga membiarkan atau berpartisipasi dalam penguasaan tanah secara Ilegal ditandai dengan adanya laporan bahwa Pemerintah Negeri Urimessing tidak mengambil langkah hukum terhadap oknum-oknum yang menduduki tanah Dati secara ilegal, bahkan diduga mendukung tindakan tersebut.
Sementara itu Ahli Waris Evans R Alfons, menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap Pemerintah Negeri Urimessing atas dugaan perbuatan melawan hukum ini.
“Kami telah memiliki dasar hukum yang kuat dari berbagai putusan pengadilan, dan kami tidak akan tinggal diam apabila Pemerintah Negeri Urimessing terus mengabaikan kewajibannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan Pemerintah Negeri Urimessing yang tidak menghormati putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum serius dan berpotensi ditindak secara pidana maupun perdata.
Sanksi hukum bagi pihak yang mengabaikan putusan pengadilan
Dalam konteks hukum, tindakan mengabaikan atau melawan putusan pengadilan yang telah inkracht dapat berimplikasi pada pelanggaran Pasal 216 KUHP tentang ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan, serta Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik.
Tak hanya itu, Pemerintah Negeri Urimessing dapat dikenakan tuntutan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantinya.”
“ Dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Urimessing telah menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat hukum adat dan ahli waris yang selama bertahun-tahun memperjuangkan haknya melalui jalur hukum,” ungkapnya.
Kini, masyarakat trngaj menunggu sikap tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa supremasi hukum tetap ditegakkan dan keadilan tidak terhambat oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Penulis : Edison Waas Editor : Khairiyah
