TITASTORY.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Drs. Barnabas Nataniel Orno saat menemui puluhan mahasiswa UKIM yang melakukan orasi di depan pintu masuk gerbang kantor Gubernur Maluku, selasa (10/08) siang mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, jika hal itu bertolak belakang dengan statuta Universitas Kristen Indonesia Mauku (UKIM) baiknya diabaikan saja.
Sesuai penjelasan resmi yang diterima redaksi, Orno mengungkapkan persoalan atau polemik yang kini terjadi perlu diklarifikasi. Menurutnya, rekomendasi itu diberikan karena memang waktu itu yang bersangkutan (DR.Drs. Josephus Noya-red) datang meminta.
Tentunya ada permintaan, atau mungkin saja datang meminta, saya bilang begini ya “mungkin saja datang meminta” sehingga beliau (Gubernur) mengeluarkan rekomendasi itu, saya kira terhadap hal ini, siapapun yang datang ke pak Gubernur pasti dilayani.” klarifikasi Orno, didampingi sejumlah Pejabat Esselon II Pemeritah Daerah Maluku.
Orang nomor dua di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan orasi yang dilakukan patut diberikan apresiasi, sehingga dirinya mengatasnamakan Pemerintah Daerah dan mewakili Gubernur Maluku mengungkapkan agar orasi yang dilakukan tidak digiring ke persoalan agama, sehingga jangan dipolitisir bahwa demo ini mengatasnamakan GPM, tetapi adalah murni suara dari civitas akademika UKIM.
Izinkan, Beta atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan atas nama pak Gubernur yang sementara bertugas di Jakarta, ingin menyampaikan terima kasih karena adik-adik hari ini sudah berorasi dalam suasana damai. Dan tidak dalam nuansa agama. Sehingga tidak lalu di politisir bahwa demo ini atas nama GPM, tapi ini murni aspirasi dari pada Civitas Akademika UKIM yang hari ini menyampaikan isi hatinya.” ucapnya bercampur dialeg melayu Ambon.
Orno juga menyampaikan, sebagai Wakil Gubernur Maluku bersama Gubernur juga dan atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan rasa salut, penyampaian demo turut mewarnai dan memberikan kesejukan karena terkait hari ini, dan besok itu adalah hari raya Tahun Baru saudara-saudara kita masyarakat Maluku yang beragama Muslim.
“Karena itu terima kasih banyak, dan terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pak Gubernur, dari rekomendasi itu tidak dalam sisi pak Murad-nya tapi dalam sisi sebagai Gubernur artinya sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. ” jelasnya.
Untuk itu, “katanya pula”saya resmi sebagai Wakil Gubernur Maluku mewakili pak Gubernur dan Pemerintah Daerah , menyampaikan bahwa rekomendasi itu tidak bersifat eksekutorial dan mengikat, dan jika dicombainkan dengan Statuta PT UKIM , rekomendasi Pemerintah tidak merupakan salah satu syarat mutlak dapat diabaikan.
Dikatakan, jika cara pandang Civitas Akademika UKIM dalam menjaga netralitas kelembagaan universitas menganggap bahwa rekomendasi itu bisa bernuansa intervensi, anggap saja rekomendasi itu tidak pernah berlaku alias tidak ada, ini jawaban resmi dari Pemerintah Daerah demi ketenangan masyarakat di kota Ambon dan di Maluku yang saat ini kita lagi bergumul untuk menghadapi Pandemi Covid-19.
“Jadi adik-adik sekalian, kemarin saya bersama Plh Sekda, Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Kominfo ke UKIM, ketemu pak rektor itu betul ! Kenapa ? sebagai Pemerintah Daerah, kami menghargai Civitas Akademika UKIM yang terepresentasi melalui pimpinan dalam hal ini rektorat. Kami datang bukan untuk menganulir aspirasi atau keinginan adik-adik, tapi kami datang bersama rektor bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga ini tidak dimaknai secara luas. ” tuturnya.
Dirinya juga mengaku, setelah melaksanakan pertemuan dengan pimpinan UKIM dirinya juga berkunjung ke Kantor Sinode GPM, dan berjumpa dengan Wakil Ketua Sinode.
“Jadi adik-adik sekalian, selesai dari UKIM, saya langsung mendatangi kantor Sinode GPM untuk bertemu pak Ketua Sinode, tetapi pak Ketua Sinode sedang berada di Desa Hulaliu dan saya ketemu dengan pak Pdt. Jopie Lailossa dan pak Hendry Hetharie Wakil Ketua Sinode, saya juga bilang, bagaimana kita cari jalan keluar atau solusinya sehingga hal ini tidak menimbulkan polemik yang dikhawatirkan dibawa-bawa ke unsur golongan dan lain-lain. Toh, Karena kita orang Maluku saat ini, sedang bergulat dengan pendemi Covid-19 yangmenyita energi kita.” ulasnya panjang lebar.
Setelah memberikan penjelasan, Orno bersama sejumlah penggawanya itu menyampaikan permohonan maaf jika rekomendasi Gubernur Maluku telah menimbulkan dikotomi dan polemik.
“Sekali lagi kami mohon maaf dan anggap saja rekomendasi itu tidak mengintervensi, jadi itu kebebesan kampus untuk menentukan siapa rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku dan siapapun yang terpilih menjadi rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku nanti, Pemerintah daerah akan mendukungnya dan bekerja sama untuk membangun UKIM dan Provinsi Maluku ke depan.” tutupnya. (TS 02)
