Jakarta, – Pada awal Juli 2015, halaman Gereja Katolik Muting di Kabupaten Merauke menjadi titik perpisahan sederhana sekaligus penuh makna. Setelah sebulan melakukan pengambilan gambar film dokumenter The Mahuzes, tim Ekspedisi Indonesia Biru berpamitan dengan Pastor Niko Rumbayan dan warga yang selama itu menjadi tuan rumah sekaligus sahabat dalam perjalanan mereka di pedalaman Papua.
Bagi Dandhy Dwi Laksono, salah satu sutradara film tersebut, Muting bukan sekadar lokasi syuting. Tempat itu menyimpan kenangan tentang bagaimana Gereja Katolik pernah membuka ruang yang luas bagi masyarakat adat yang sedang berjuang mempertahankan tanah dan hutan mereka dari ancaman ekspansi investasi skala besar.
Selama berada di Merauke, Dandhy mengaku banyak berdiskusi dengan para pastor yang bertugas di wilayah pedalaman Papua. Ia tinggal di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke dan bertukar pikiran dengan sejumlah tokoh gereja, termasuk Pastor Anselmus Amo dan Pastor Niko Rumbayan yang saat itu melayani di Paroki Muting.
Kala itu, Keuskupan Agung Merauke dipimpin Uskup Nicolaus Adi Seputra, sosok yang dikenal cukup kritis terhadap rencana pengembangan proyek pangan skala besar atau food estate yang mulai didorong pemerintah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berlanjut pada masa awal pemerintahan Joko Widodo.
“Tanah yang semula melayani kini harus dilayani,” demikian salah satu pernyataan Uskup Adi Seputra yang masih diingat Dandhy hingga kini. Kalimat itu merupakan kritik terhadap model pembangunan pertanian modern yang dianggap mengabaikan cara hidup dan sistem pengetahuan masyarakat adat Papua.
Menurut Dandhy, para pastor yang bersuara kritis terhadap proyek-proyek negara tersebut bukanlah orang asli Papua. Namun, bagi mereka, ketidakadilan yang terjadi begitu nyata sehingga tidak membutuhkan identitas etnis tertentu untuk bisa melihatnya.
“Memang tidak perlu menjadi orang Papua untuk memahami bahwa ada yang salah dengan proyek-proyek yang dirancang sepihak dari Jakarta,” tulis Dandhy dalam refleksinya yang dipublikasikan melalui media sosial.
Film The Mahuzes sendiri merekam pergulatan masyarakat adat dan umat Katolik di pedalaman Merauke yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka dari ekspansi perkebunan sawit dan proyek food estate.
Pada masa itu, Pastor Niko Rumbayan turut mendukung gerakan masyarakat adat yang memasang palang-palang adat atau sasi di batas-batas wilayah ulayat sebagai bentuk penolakan terhadap masuknya perusahaan maupun proyek negara.
Meski demikian, simbol salib merah yang kemudian menjadi ikon perlawanan masyarakat adat dalam film Pesta Babibelum muncul saat itu.
Kembali ke Papua Sebelas Tahun Kemudian
Sebelas tahun berselang, ketika Dandhy dan tim Watchdoc kembali ke Merauke untuk memproduksi film dokumenter Pesta Babi, situasi yang mereka temukan terasa berbeda.
Film yang dirilis pada 2026 itu merekam penolakan masyarakat adat Papua Selatan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pengembangan perkebunan tebu dan program pangan skala besar yang dinilai mengancam hutan adat dan ruang hidup masyarakat.
Dalam proses produksinya, Dandhy berupaya menelusuri kembali jejak-jejak pemikiran kritis yang pernah tumbuh di lingkungan Gereja Katolik Merauke.
Timnya bahkan sempat menginap di Petrus Vertenten MSC Center dan berusaha membuka ruang dialog dengan berbagai pihak di lingkungan gereja.
Namun, hasilnya jauh dari yang diharapkan.
Uskup telah berganti. Pastor-pastor yang dahulu aktif mendampingi masyarakat adat telah dipindahkan ke daerah lain. Sejumlah anggota komunitas Katolik yang ditemui Dandhy juga bercerita tentang perubahan sikap gereja terhadap proyek-proyek pembangunan yang didorong pemerintah maupun investor.
“Bahkan ada umat yang ditangkap karena memprotes sikap gereja,” tulisnya.
Dandhy mengaku telah berupaya menemui Uskup Agung Merauke untuk meminta pandangannya terkait situasi yang terjadi. Bersama tim media Jubi, mereka mengirim surat resmi pada 16 Juni 2025. Namun, hingga proses produksi film selesai, tidak ada tanggapan yang mereka terima.
Padahal menurut Dandhy, mustahil membicarakan gerakan pemasangan sekitar 1.800 salib merah sebagai simbol perlawanan masyarakat adat tanpa mendengar pandangan pihak gereja.
Karena itu, satu-satunya tokoh gereja yang akhirnya bersedia diwawancarai dalam film tersebut adalah Uskup Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru.
Dari Merauke ke Sejarah Panjang Papua
Meski berangkat dari isu Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan, Pesta Babi tidak hanya berbicara tentang proyek pangan dan perkebunan.
Film itu juga menelusuri sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam dan militerisme di Tanah Papua selama lebih dari enam dekade, termasuk sejarah masuknya Freeport yang dimulai sebelum Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia.
Di sela-sela proses syuting, Dandhy menyempatkan diri kembali mengunjungi Muting dan menemui sejumlah narasumber yang pernah tampil dalam film The Mahuzes.
Ia menemukan sebagian hutan yang dahulu dipertahankan masyarakat masih berdiri. Namun kawasan tersebut kini telah dikepung perkebunan sawit yang memasok bahan baku biodiesel.
“Sulit membayangkan hutan itu bisa bertahan lebih lama,” tulisnya.
Di halaman gereja tempat ia pernah berpamitan sebelas tahun lalu, Dandhy berhenti sejenak.
Ia mengenang masa ketika gereja membuka pintu bagi masyarakat adat yang sedang mempertahankan tanah leluhur mereka.
“Di tempat ini saya mengingat kembali kehangatan sebelas tahun lalu, ketika gereja hadir dan berdiri bersama warga yang berjuang menjaga ruang hidupnya,” kenangnya.
Dukungan Mengalir dari Publik
Refleksi Dandhy tersebut memicu banyak tanggapan dari warganet.
Akun Facebook bernama Lucky Krw mengaku terharu setelah membaca tulisan tersebut. Ia meminta Dandhy untuk terus menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.
“Jangan berhenti membantu kami, orang Papua. Banyak lembaga negara sudah bukan bagian dari kami. Mereka justru ikut menghancurkan tanah dan hutan kami,” tulisnya.
Sementara akun Helda Metemko Ambay menyampaikan apresiasi atas konsistensi Dandhy dalam mengangkat suara masyarakat adat Papua.
“Terima kasih sudah menyuarakan keluhan masyarakat adat. Kami mendukung karya-karya yang memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan,” tulisnya.
Komentar serupa juga datang dari sejumlah pengguna media sosial lainnya yang menilai film Pesta Babi berhasil menghadirkan perspektif independen mengenai situasi yang sedang berlangsung di Papua.
Bagi mereka, film dokumenter tersebut bukan hanya soal proyek pembangunan, melainkan tentang upaya merekam suara-suara masyarakat adat yang selama ini sering tersisih dari percakapan nasional.
Sebelas tahun setelah The Mahuzes, Dandhy kembali ke Papua dengan pertanyaan yang hampir sama: siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari pembangunan, dan siapa yang harus menanggung biayanya?
Jawaban atas pertanyaan itu, tampaknya, masih terus dicari hingga hari ini.
