Pemuda Negeri Maraina mendesak transparansi hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan meminta Pemkab Maluku Tengah memfasilitasi penyelesaian persoalan wilayah adat lima negeri.
Maluku Tengah,— Tokoh muda Negeri Maraina, Mareso Rehana, mempertanyakan tindak lanjut pertemuan para raja di Seram Utara Pegunungan dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait perjuangan hak tanah dan hutan adat yang bersinggungan dengan kawasan Taman Nasional Manusela.
Mareso meminta hasil pertemuan tersebut disampaikan kepada masyarakat, termasuk rencana dan langkah konkret yang akan ditempuh untuk memperjuangkan hak ulayat serta kepastian ruang hidup warga adat.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar dokumentasi. Jangan sampai perjuangan ini terkesan cuma foto-foto dengan pejabat, lantas hasil pertemuannya tidak pernah disampaikan kembali kepada masyarakat adat. Kita berhak tahu sejauh mana perjuangan itu sudah berjalan dan apa langkah konkret selanjutnya,” kata Mareso saat dikonfirmasi, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurut Mareso, masyarakat perlu mengetahui perkembangan komunikasi yang telah dilakukan para pemimpin negeri dengan pemerintah provinsi. Ia juga menilai koordinasi antarnegeri perlu diperkuat agar masyarakat memiliki arah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak adat mereka.
Persoalan ini berkaitan dengan penetapan kawasan Taman Nasional Manusela yang, menurut masyarakat setempat, bersinggungan dengan wilayah kelola adat. Warga menyebut kawasan yang dipersoalkan mencakup lahan perkebunan dan situs yang memiliki nilai budaya maupun spiritual.
Lima negeri yang disebut terdampak ialah Elemata, Kaloa, Hatuola, Manusela, dan Maraina. Masyarakat di Seram Utara Pegunungan memperjuangkan kejelasan batas wilayah adat serta pengakuan atas hak yang mereka klaim diwariskan secara turun-temurun.
Dorong Konsolidasi Lima Negeri
Selain meminta keterbukaan hasil pertemuan, Mareso mendorong masyarakat dari lima negeri tersebut untuk memperkuat konsolidasi dan menyepakati agenda perjuangan bersama. Ia meminta para pemangku kepentingan di tingkat negeri menyusun tuntutan yang terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kunci utama dari perjuangan ini adalah kesatuan pandangan. Masyarakat adat dari Elemata, Kaloa, Hatuola, Manusela, hingga Maraina harus duduk bersama dan menyatukan persepsi. Kita harus merumuskan poin-poin perjuangan yang rasional, terukur, dan beralasan hukum yang kuat,” ujarnya.
Mareso mengatakan kesamaan pandangan diperlukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh dalam memperjuangkan kejelasan batas kawasan dan hak masyarakat adat. Menurut dia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses warga terhadap lahan dan sumber penghidupan yang selama ini mereka kelola.
Mareso juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan hak adat di Seram Utara Pegunungan. Ia berharap pemerintah daerah mempertemukan masyarakat adat dengan pihak-pihak terkait untuk membahas batas kawasan dan pilihan penyelesaian yang dapat ditempuh.
“Kami meminta dengan sangat kepada Bapak Bupati Maluku Tengah untuk turun tangan dan berdiri bersama kami. Pemkab harus memfasilitasi dan memperjuangkan nasib serta hak atas ruang hidup masyarakat adat Seram Utara Pegunungan secara serius. Ini bukan hanya soal sengketa lahan, tapi soal keberlanjutan identitas, budaya, dan perut masyarakat adat di sini,” kata Mareso.
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Balai Taman Nasional Manusela belum memberikan keterangan mengenai tuntutan tersebut maupun tindak lanjut pertemuan para raja dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
titastory.id masih berupaya meminta keterangan dari pihak terkait mengenai proses pertemuan yang telah berlangsung, dasar penetapan batas kawasan, serta mekanisme yang dapat ditempuh untuk menanggapi tuntutan masyarakat adat.
Penulis: Christin Pesiwarissa
