Ambon, — Laju urbanisasi yang terus meningkat menempatkan Kota Ambon pada situasi yang semakin menantang. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik di Provinsi Maluku, kota berjuluk Ambon Manise itu mulai menghadapi tekanan serius pada sektor infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Kondisi tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam diskusi panel bertajuk “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang diselenggarakan Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura (Unpatti), Kamis (18/6/2026).
Menurut Lekransy, posisi Ambon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik menjadi magnet yang mendorong arus perpindahan penduduk dari berbagai daerah di Maluku. Saat ini, jumlah penduduk Kota Ambon telah mencapai 360.919 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,6 persen per tahun.
Infrastruktur Dasar Mulai Terbebani
Ledakan jumlah penduduk tersebut mulai memberikan tekanan terhadap berbagai infrastruktur dasar kota, mulai dari ketersediaan air bersih, listrik, sistem drainase, jaringan jalan, hingga tata ruang.
Salah satu persoalan paling krusial berada pada sektor lingkungan hidup. Produksi sampah Kota Ambon saat ini mencapai 256,41 ton per hari, sementara kapasitas penanganan yang dimiliki pemerintah baru mampu mengelola sekitar 185,5 ton per hari.
Jika tidak diikuti dengan intervensi yang lebih masif, volume sampah diproyeksikan meningkat menjadi 300 hingga 400 ton per hari. Kondisi itu juga berpotensi memicu munculnya kawasan permukiman kumuh (slum area) akibat kepadatan hunian yang tidak terkendali serta meningkatnya pelanggaran tata ruang.
Selain itu, ruang jalan di Kota Ambon semakin padat seiring meningkatnya jumlah kendaraan. Kemacetan yang terjadi tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan akibat meningkatnya emisi karbon.
Tekanan akibat pertumbuhan penduduk juga dirasakan pada sektor pelayanan dasar masyarakat.
Di bidang kesehatan, fasilitas layanan medis mulai kewalahan yang ditandai dengan meningkatnya antrean pasien serta menurunnya rasio ideal antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
Kondisi serupa terjadi pada sektor pendidikan. Pemerintah daerah dituntut untuk terus memenuhi kebutuhan ruang kelas baru, penyediaan sarana belajar, serta penambahan tenaga pendidik yang memadai.
Di sisi lain, tingginya mobilitas masyarakat membuat data administrasi kependudukan menjadi sangat dinamis dan rentan mengalami ketidakakuratan. Akibatnya, pemerintah kerap menghadapi kesulitan dalam memetakan jumlah penduduk riil sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Pemkot Ambon Dorong Smart City Berbasis Data
Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Kota Ambon berupaya mengelola arus urbanisasi agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi beban sosial.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Pemkot Ambon menyiapkan sejumlah strategi, antara lain:
Transformasi menuju Smart City melalui integrasi sistem pelayanan publik berbasis data digital yang akurat dan terintegrasi.
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan inti kota untuk mengurangi konsentrasi penduduk.
Modernisasi sektor publik melalui penataan transportasi umum, sistem perparkiran, teknologi pengendalian lalu lintas, serta pembenahan sistem pengelolaan sampah.
Lekransy menegaskan bahwa pengendalian dampak urbanisasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelolanya melalui kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Kota Ambon yang lebih baik,” ujar Lekransy.
