Ambon, – Kodam XV/Pattimura menyatakan tanah bekas Opleiding School of Maritim (OSM) di kawasan Kudamati, Kota Ambon, merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang telah dikuasai sejak 1950. Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas pengaduan enam advokat keluarga Alfons kepada Komisi III DPR RI terkait dugaan penguasaan lahan, pembongkaran bangunan, pemasangan pagar, dan pembangunan di atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan keluarga.
Melalui Kepala Penerangan Kodam XV/Pattimura, Kolonel Inf Adi Swastika, Kodam menjelaskan riwayat penguasaan tanah dan proses hukum yang pernah berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon. Kodam juga meminta pemberitaan mengenai sengketa tersebut mengedepankan fakta, keberimbangan, serta pembacaan dokumen hukum secara menyeluruh.
Sengketa tanah OSM kembali menjadi perhatian setelah enam advokat yang mewakili keluarga Alfons mengadukan Pangdam XV/Pattimura ke Komisi III DPR RI. Mereka mempersoalkan dasar penguasaan tanah, termasuk aktivitas pembongkaran bangunan, pemasangan pagar permanen, dan pembangunan masjid di lokasi yang diklaim sebagai tanah warisan.
Persoalan ini juga mencuat di tengah polemik pembangunan badan Sungai Wai Tomu di Kota Ambon. Meski sama-sama melibatkan Kodam XV/Pattimura, kedua perkara tersebut merupakan persoalan berbeda dengan objek dan dasar hukum masing-masing.
Dalam klarifikasinya, Kodam memaparkan kembali proses persidangan perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon.
Menurut Kodam, terdapat tiga bagian penting dalam putusan tersebut. Pertama, gugatan asal yang diajukan Stella Tambunan ditolak. Kedua, gugatan intervensi dari pihak Alfons dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, gugatan rekonvensi yang diajukan pihak Kodam juga ditolak.
Putusan itu kemudian dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 42/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 12 November 2014. Kodam menyebut putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada 6 April 2016.
Kodam menjadikan rangkaian putusan tersebut sebagai bagian dari penjelasan mengenai posisi hukumnya terhadap tanah bekas OSM.
Namun, ketiga amar putusan itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Penolakan gugatan asal, tidak diterimanya gugatan intervensi, dan penolakan gugatan rekonvensi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan kepemilikan seluruh objek sengketa kepada salah satu pihak.
Karena itu, pembacaan terhadap putusan perlu merujuk pada keseluruhan amar dan pertimbangan majelis hakim, termasuk batas objek tanah yang diperiksa dalam perkara tersebut.
Kodam Sebut Tanah OSM sebagai BMN
Mengenai riwayat penguasaan tanah, Kodam menyebut kawasan bekas OSM merupakan bekas tanah Eigendom Verponding yang telah dikuasai sejak 1950. Tanah tersebut, menurut Kodam, tercatat sebagai Barang Milik Negara.
Keterangan ini berbeda dengan klaim keluarga Alfons. Melalui kuasa hukumnya, keluarga tersebut menyatakan tanah OSM merupakan bagian dari Dusun Dati Kuda Mati, yang berada dalam wilayah petuanan adat Negeri Urimessing.
Keluarga Alfons mendasarkan klaimnya pada Register Dati Tahun 1814 serta sejumlah putusan pengadilan yang menurut mereka mengakui hak leluhur atas beberapa dusun dati.
Dalam pengaduan kepada Komisi III DPR RI, para advokat meminta pemeriksaan terhadap dokumen kepemilikan, riwayat tanah adat, putusan pengadilan, serta dasar pencatatan tanah OSM sebagai aset TNI AD.
Dengan demikian, terdapat dua dasar argumentasi yang berbeda dalam sengketa tersebut: klaim keluarga Alfons berdasarkan riwayat tanah adat dan warisan leluhur, serta klaim Kodam berdasarkan riwayat Eigendom Verponding dan pencatatan sebagai aset negara.
Kodam Tanggapi Dugaan Kekerasan Personel
Selain persoalan status tanah, Kodam XV/Pattimura juga menanggapi tuduhan dugaan intimidasi dan tindakan kekerasan yang disampaikan kuasa hukum keluarga Alfons.
Dalam klarifikasinya, Kodam menyatakan tidak membenarkan tindakan kekerasan maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan personel TNI.
Tuduhan tersebut berkaitan dengan sejumlah peristiwa pada 2024 dan 2025 yang diuraikan dalam pengaduan keluarga Alfons. Para kuasa hukum mempersoalkan dugaan tindakan personel Kodam ketika terjadi perselisihan di lokasi tanah OSM.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui bukti, keterangan saksi, dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat.
Kodam juga menyatakan terbuka apabila diminta memberikan penjelasan kepada Komisi III DPR RI mengenai persoalan tersebut.
Enam Advokat Adukan Pangdam ke Komisi III DPR
Sebelumnya, enam advokat yang mewakili keluarga Alfons, yakni Semuel Waileruny, Munir Kairotty, Joemycho R.E. Syaransmual, Maurets Latumeten, Lukas Waeleruny, dan Victory Sahusilawane, mengadukan Pangdam XV/Pattimura ke Komisi III DPR RI.
Mereka mempersoalkan dugaan penguasaan lahan, pembongkaran bangunan, pemasangan pagar permanen, hingga pembangunan masjid di atas tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga Alfons.
Para advokat juga meminta Komisi III memeriksa dasar penguasaan tanah, dokumen Register Dati, putusan pengadilan, serta pencatatan tanah OSM sebagai aset TNI AD.
Sementara itu, Kodam meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan satu versi pemberitaan dan menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen hukum secara menyeluruh.
Redaksi Titastory.id membuka ruang bagi keluarga Alfons, Kodam XV/Pattimura, dan instansi pertanahan untuk menyampaikan dokumen maupun klarifikasi tambahan terkait sengketa tanah bekas OSM tersebut.