Bula – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT berinisial AR sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
AR ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejari SBT memeriksa dua orang saksi pada Jumat, 13 November 2026, di Kantor Kejaksaan Negeri SBT. Setelah penetapan tersebut, penyidik langsung menahan AR selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri SBT, Ilham Wahdini, mengatakan AR diduga memiliki peran penting dalam penerbitan surat keputusan (SK) kepala sekolah serta proses pemindahan atau mutasi kepala sekolah.
“Yang bersangkutan memiliki peran penting berkaitan dengan penerbitan SK kepala sekolah serta pemindahan atau mutasi kepala sekolah,” kata Ilham.
Atas dugaan perbuatannya, AR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ilham mengatakan penyidik masih mendalami perkara dugaan pemerasan, pungli, dan gratifikasi dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut. Kejaksaan juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan program agar tidak terjadi pungutan liar.
“Kami berkomitmen mengawal kegiatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 agar tidak ada lagi tindakan pungutan liar. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut ke depan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Dengan penetapan AR, Kejari SBT telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Dua tersangka sebelumnya berinisial YB dan RS.
Ilham menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
“Kami terus melakukan pendalaman terhadap perkara pemerasan dan pungli dalam program revitalisasi ini,” kata Ilham.
