titastory.id,- Perjuangan pemerintah untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih hanya sebatas kegiatan yang diperbanyak oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KP) yang diorientasikan di Maluku.
Menurut Mentri KP, Edhy Prabowo Maluku adalah gudangnya Ikan. Sehingga memulianya Maluku sebagai LIN dengan gerakan langsung yang tidak hanya dengan sekdar jargon tetapi dengan turun langsung membuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu berorentasi di sektor kelautan dan perikanan.
Misalkan, dengan hadirnya Politeknik Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya berubah dari Sekolah Umum Pelayaran Maluku (SUPM) pada 2019 lalu. Diharapkan, kehadiean Polteknik KP tidak hanya menjadi tempat mengajat di kelas namun, tempat praktek.
“Kalu disini ada laut dan halaman, kita bisah budidayah ikan tawar, payau, tambak termasuk tangkap ikan di laut. Dan ini yang kita lakukan, alhamdulilah pak Gubernur (Murad Ismail) mendukung penuh dan saya pikir kekuatan kunci di Maluku, Pemdah bersama Bupati/Walikota serta Kadis sudah bahu membahu dan itu kunci pembangunan Lin itu sendiri,” ungkap Edhy saat melaksankan kunjungan kerja di Polteknik Kelautan dan Perikanan Waiheru, Ambon, Maluku, Minggu 30 Agustus 2020.
Untuk memastikan LIN itu sendiri, kata Politisi Gerindra itu Polteknik sebagai bentuk pelaksanaan awalnya. Jangan seolah-olah LIN hanya sebatas undang-undang dan putus. Melainkan, komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang terus kita maksimalkan.
“Anda lihat sendiri, kenapa selama ini tidak berjalan karena komunikasi detailnya tidak berjalan, menurut saya. Saya yakin beliau (Gubernur) sependapat dengan saya. Ini baru SUPM menjadi Poltek, pakai anggaran 2020 plus penyelesaiannya, anggap ini sebagai bentuk pelaksanaan. Dan saya sama beliau sudah tidak ada jarak. Karena kenapa, saya sama beliau senior saya. Tapi bukan itu, saya yakin kami akan lihat kedepan,” jelas dia.
Disamping itu, Edhy yang hadir pertama kali di Maluku melaksanakan tugas kerjanya di Maluku itu mengaku, pempus melalui Kementeian KP telah mempermudah proses perijinan. Disektoe kelautan dipermudah sebagai bentuk menjemput bolah dalam melaksankan ekspoe hasil laut kita ke negara luar.
“Ada ekspor udang ke Cina, kita permudah. Ini bukan hanya sekedar pencitraan tetapi diseluruh eleman pemangku kepentingan di KP semua kita kerja. Baik budidayanya, tangkap, kelola ruang lautnya, penguatan daya saingnya dan riset sumber daya manusianya termasuk karantina dan kesehatan semuanya jalan. Kita pastikan bahwa kita kerja,” kata dia.
Sehingga kehadirannya di Maluku, adalah benar-benar memastikan kementrian KP fokus dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan.
Di Maluku ada tiga (3) warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan potensi perikanan lautnya hampir 4 juta ton pertahun, dan itu yang harus benar-benar di manfaatin dan dioptimalkan dengan sesungguhnya agar manfaatnya langsung untuk masyarakat Maluku.
“Hari ini kita berdiri di halaman Politeknik KP, ini menjadi komitmen yang nyata dari Pemerintah Pusat, atas untuk membangun sektor kelautan dan perikanan dimana salah satu variabel utamanya adalah SDM. Dimana harapan dari terciptanya SDM ini, kita ciptakan sumber-sumber daya yang tangguh yang memahami bukan hanya sekedar tau atau memahami bagimana bisah menjaga laut dan membudidaya ikan yang tadinya tak bisah dilakukan, namun dapat diperbanyak,” tandas dia.
Tak hanya, lanjut Edhy, ikan untuk di konsumsi, tetapi ikan hias yang juga harus diperbanyak budidayanya. Misalkan ikan Nemo yang ceritanya hanya milik mereka yang ada di Barat, tapi ternyata di wilayah perairan Indonesia juga banyak jenis Nemo, dan di Maluku ini termasuk spesies memo terbanyak di Indonesia.
“Dan Ini, yang dilakukan terus sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo untuk terus membangun komunikasi terus dengan nelayan diseluruh di Indonesia,”ujat dia.
Sementara, Anggota Komisi IV DPR RI dapil Maluku, Abdulah Tuasikal mengatakan, masalah LIN sangat di perhatikan oleh pemerintah pusat melalui kementrian KP.
“Saya ini salah satu anggota DPR RI di Komisi IV yang cerewet. Kalau misalkan saat rapat dengar pendapat, selalu muncul LIN dan moratorium. Ada yang menjadi usulan dari Maluku, selalu pa mentri yang saya yakin insya allah. Karena masalah LIN ini sangat di perhatikan oleh kementrian KP maupun lembaga terkait,” singkat dia. (T-06)
