Jakarta — Greenpeace Indonesia mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperkuat penanganan krisis iklim karena dampaknya kian membebani kehidupan masyarakat. Riset terbaru organisasi lingkungan itu menunjukkan krisis iklim turut menekan pengeluaran pangan, mengurangi produktivitas dan pendapatan, serta memperberat biaya transportasi dan tempat tinggal.
Desakan tersebut disampaikan Greenpeace bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam aksi itu, para aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan diarahkan ke Istana Merdeka. Spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi, termasuk nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis, menurut dia, mengancam keselamatan dan kesehatan sekaligus mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, serta mendorong kenaikan harga pangan.
“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” kata Jeanny dalam keterangan tertulis Greenpeace Indonesia.
Jeanny menilai pemerintah belum memberikan solusi memadai terhadap dampak krisis iklim yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi itu, menurut dia, bertolak belakang dengan janji pemerintah untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan.
Biaya Pangan Paling Terdampak
Dalam riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah: Greenpeace memetakan dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset tersebut menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen responden merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya mengaitkannya dengan akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan itu memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim, menurut riset Greenpeace, tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Riset tersebut juga mencatat berbagai strategi yang ditempuh responden untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Sementara itu, 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan yang diperkirakan mencapai Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Untuk menambah pemasukan, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, dengan tambahan pendapatan sekitar Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan.
Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, yang menghasilkan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi. Namun, upaya itu sekaligus memperlihatkan besarnya beban yang harus ditanggung rumah tangga untuk menghadapi tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim.
Greenpeace Kritik Prioritas Pemerintah
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah jika tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Atha menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD pada 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini. Menurut dia, angka pertumbuhan tersebut perlu dilihat bersama kondisi kehidupan masyarakat dan dampak eksploitasi lingkungan.
“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” kata Atha.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi tidak semestinya dicapai dengan mengorbankan lingkungan, sementara masyarakat harus menanggung sendiri dampak kerusakan ekologis dan tekanan biaya hidup.
Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah di tengah meningkatnya risiko bencana. Dalam pernyataannya, organisasi itu menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai turut menekan harga pangan serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana. Klaim mengenai dampak program MBG terhadap inflasi pangan dan besaran pemangkasan anggaran tersebut memerlukan data pendukung tersendiri.
Menurut Greenpeace, masyarakat yang terdampak bencana harus menghadapi tambahan pengeluaran, risiko kesehatan, serta gangguan terhadap akses pendidikan anak. Situasi ini memperbesar tekanan terhadap rumah tangga yang sebelumnya telah menghadapi ketidakpastian pendapatan dan kenaikan biaya hidup.
Jeanny mengatakan hasil riset besok harga naik! Dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujarnya.
Greenpeace mendesak pemerintah menjadikan perlindungan masyarakat dari dampak krisis iklim sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi dan pembangunan. Bagi organisasi tersebut, penanganan krisis iklim tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah melindungi penghidupan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
