Yogyakarta, — Forum Intelektual AntarDisiplin (FIAD) mengecam dugaan kekerasan aparat dalam rangkaian unjuk rasa pada 10–11 November 2026 di Yogyakarta. Mereka mendesak pemerintah menghentikan intimidasi terhadap warga, mengusut tindakan aparat secara independen, serta memulihkan kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi.
Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan di Jakarta, 11 November 2026, FIAD menyoroti keberadaan aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka juga mengecam dugaan pengejaran peserta aksi hingga ke dalam kampus dan rumah sakit, penangkapan, serta tindakan yang dinilai membahayakan warga sipil.
“Kampus dan rumah sakit bukan medan operasi,” demikian pernyataan FIAD.
Forum yang beranggotakan sejumlah akademisi lintas disiplin itu menilai tindakan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut hak warga untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh perlindungan. Menurut mereka, aparat seharusnya melindungi pelaksanaan hak konstitusional masyarakat, bukan menggunakan kekerasan untuk membungkamnya.
FIAD mengingatkan bahwa kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Desak Pendataan Korban dan Investigasi Independen
FIAD juga meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan keberadaan warga yang ditangkap maupun dibawa ke rumah sakit selama rangkaian aksi tersebut.
Menurut pernyataan mereka, data mengenai orang-orang yang ditangkap atau mendapatkan perawatan medis masih diverifikasi oleh UGM dan tim independen. Karena itu, FIAD mendesak proses pendataan segera diselesaikan agar setiap orang memperoleh perlindungan, bantuan hukum, dan layanan medis.
Mereka juga meminta seluruh bukti dugaan kekerasan diperiksa secara independen. Rekaman audiovisual warga dan keterangan saksi, menurut FIAD, harus menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Selain persoalan keselamatan peserta aksi, FIAD menyoroti dampak pengerahan aparat ke lingkungan perguruan tinggi terhadap kebebasan akademik. Mereka merujuk Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
FIAD menilai pimpinan perguruan tinggi memiliki kewajiban melindungi dan memfasilitasi kebebasan tersebut. Mereka mendesak agar intervensi kekuasaan yang membungkam sivitas akademika dihentikan.
Pengerahan aparat bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja ke lingkungan kampus juga dinilai menghidupkan kembali ingatan terhadap praktik militeristik pada masa Orde Baru. FIAD memperingatkan negara agar tidak menggunakan kekuatan untuk menebar ketakutan di ruang sipil.
Dalam pernyataannya, FIAD turut mengutip data Amnesty International Indonesia mengenai penanganan aksi protes selama dua tahun terakhir.
Amnesty mencatat sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam aksi protes pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Sebanyak 4.210 orang di antaranya dibebaskan tanpa dakwaan.
FIAD menegaskan data tersebut mencakup peserta aksi secara umum, bukan hanya mahasiswa. Mereka menggunakan angka itu untuk menyoroti perlunya penyelidikan dan pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan dalam penanganan demonstrasi.
Forum tersebut juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, orang terluka, tenaga medis, dan fasilitas kesehatan harus menjadi perhatian dalam setiap tindakan aparat. Penanganan unjuk rasa, menurut FIAD, harus tunduk pada konstitusi, hukum hak asasi manusia, dan aturan penggunaan kekuatan oleh aparat.
Enam Tuntutan FIAD
Atas rangkaian peristiwa tersebut, FIAD menyampaikan enam tuntutan. Mereka meminta aparat segera menghentikan kekerasan, intimidasi, ancaman, serta penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap warga yang menyampaikan pendapat.
FIAD juga mendesak penghentian pengejaran dan kekerasan di kampus maupun rumah sakit, serta penarikan aparat dan kendaraan taktis dari lingkungan kampus.
Selain itu, mereka meminta pemerintah mengumumkan dan memverifikasi data orang-orang yang ditangkap atau terluka. Setiap orang harus mendapat akses untuk menghubungi keluarga, memperoleh bantuan hukum, dan menerima perawatan medis.
Tuntutan berikutnya adalah pembentukan penyelidikan independen dan transparan terhadap dugaan kekerasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, serta pengerahan aparat dan kendaraan lapis baja. FIAD juga mendesak pemulihan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi kampus dari intervensi kekuasaan.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani atas nama Forum Intelektual AntarDisiplin oleh empat akademisi, yakni Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dra. Premana Wardayanti Premadi dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Manneke Budiman dari Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. dr. Theddeus Octavianus Hari Prasetyono dari Universitas Indonesia.
