TITASTORY. ID – Wakil Ketua Komisi I DPRD, Morist Tamaela, mengungkapkan data penerima Bantuan Sosial Kota Ambon diduga hilang, bahkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon tidak memiliki data valid terkait jumlah masyarakat penerima Bansos tahun 2021.
Hal ini terungkap saat digelar rapat evaluasi bersama Dinsos,Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (DP3AMD), dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.
Rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 dan penanganan bencana, yang dilansungkan di ruang Paripurna DPRD, Belakang Soya, Kamis (12/8/) kemarin, mengungkap adanya bentuk pemutahirann data yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab banyak masyarakat kurang mampu yang tidak lagi menerima Bansos.
Menurut Tamaela, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon, diminta segera meberikan sanggahan ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penghapusan atau pemuktahiran data penerima Bansos 2021. Karena , masih banyak warga miskin yang tidak lagi mendapatkan bansos terdampak Covid-19.
“Banyak masyarakat miskin yang namanya dihapus tanpa alasan sebagai penerima Bansos. Dimana pengurangan data penerima bantuan dilakukan tidak sesuai fakta atau survey di lapangan,”ujar Tamaela kepada Wartawan.
Menurutnya, banyak warga miskin yang tahun sebelumnya menerima bantuan sosial karena persoalan mewabahnya Covid 19, namun di Tahun 2021 ini nama mereka sudah tidak ada, bahkan pengahpusan nama tidak disertai dengan penjelasan kepada mereka yang dulunya adalah penerima manfaat. Dan seharusnya pemerintah desa atau negeri tidak tidur mestinya harus dibuat berita acara untuk diteruskan ke Dinas terkait untuk diteruskan ke Kementrian Sosial atau instasi pemerintah lainnya.
“Seharusnya, ketika ada nama dari si penerima manfaat, Pemerintah Negeri/Desa lakukan sanggahan lewat berita acara kepada Dinas terkait. Dan bisa diteruskan ke Kementerian, terkait nama penerima yang telah dihapus,” tegas Tamaela.
Dirinya menjelaskan, terkait Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap masyarakat terdampak covid-19, tentunya ada sejumlah bantuan yang dikucurkan pemerintah. Yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Namun kondisinya, penerima Bansos justru tidak tepat sasaran, dan masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh, akibat pemuktahiran data penerima bansos yang dilakukan Kemensos.
“Kami butuh ada kerjasama baik antara Pemdes/Pemneg terkait format data, termasuk penerima bantuan tahun lalu. Sehingga, jika terjadi penurunan dengan ketentuan dari Kementerian, maka berapa jumlahnya. Kemudian ditinjau, apakah kebutuhan mereka bisa lewat Pemkot atau Pemdes, itu yang harus dilakukan,tergasnya.
Dirinya menduga, Dinsos Kota Ambon tidak punya data valid terkait jumlah warga penerima Bansos yang dihapus oleh Kementerian. Dengan alasan, belum menerima data dari Pemdes/Negeri maupun Kelurahan. (TS 02)
