Aksi Kamisan Ambon Desak Pembebasan Empat Warga Tananahu yang Diadili

by
21/11/2026
  • Komite Aksi Kamisan Ambon mendesak penghentian dugaan kriminalisasi terhadap empat warga Negeri Tananahu yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ambon. Mereka juga meminta dugaan pemalsuan dokumen persetujuan perpanjangan HGU PTPN Kebun Awaya diusut tuntas.

Ambon, — Komite Aksi Kamisan Ambon menggelar aksi solidaritas pada Kamis, 19 November 2026, untuk menyoroti proses hukum terhadap empat warga masyarakat adat Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah. Keempat warga itu kini menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ambon dalam perkara dugaan perusakan dan penganiayaan yang berkaitan dengan konflik lahan perkebunan PTPN I Regional VIII Kebun Awaya.

Dalam aksi tersebut, Komite Aksi Kamisan Ambon menilai perkara pidana terhadap Jhon Risakotta, Yabes Rahanlussy, Elisa Tonny, dan Jhon Laiyan tidak dapat dipisahkan dari sengketa agraria yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memperhatikan persoalan penguasaan tanah, klaim hak ulayat masyarakat adat, serta proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

“Kami mendesak agar taktik kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya dihentikan, empat warga Tananahu yang sedang disidangkan dibebaskan dari segala tuduhan, dugaan pemalsuan dokumen persetujuan warga terkait perpanjangan HGU diusut tuntas, serta ruang hidup atau petuanan dikembalikan dan dipulihkan kepada kolektif masyarakat adat,” kata Qadry, perwakilan Komite Aksi Kamisan Ambon, dalam pernyataan sikapnya.

Menurut Komite Aksi Kamisan, proses pidana yang menjerat empat warga tersebut berpotensi mengalihkan perhatian publik dari akar sengketa, yakni persoalan penguasaan lahan perkebunan yang diklaim masyarakat sebagai bagian dari wilayah adat Negeri Tananahu.

Kelompok solidaritas itu memandang konflik di kawasan Awaya bukan semata-mata perselisihan antara warga dan perusahaan. Sengketa tersebut juga berkaitan dengan sejarah penguasaan tanah, keterbatasan akses masyarakat terhadap ruang hidup, serta ketidakjelasan penyelesaian klaim wilayah adat.

Empat Warga Menjalani Persidangan

Empat warga Negeri Tananahu mulai menjalani proses persidangan di PN Ambon sejak 28 Oktober 2026. Mereka menjadi terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan perusakan fasilitas perusahaan dan penganiayaan di tengah konflik lahan perkebunan.

Berdasarkan perkembangan perkara yang dihimpun sebelumnya, tiga warga menghadapi dakwaan terkait dugaan perusakan, sementara satu warga lainnya menghadapi dakwaan dugaan penganiayaan. Peran masing-masing terdakwa dan unsur tindak pidana yang didakwakan menjadi bagian dari pemeriksaan pengadilan.

Perkara tersebut bermula dari ketegangan antara masyarakat dan pihak perusahaan setelah muncul penolakan terhadap aktivitas di kawasan perkebunan yang masih disengketakan.

Pada Juni 2026, warga Tananahu melakukan protes terhadap rencana pengosongan bangunan dan kegiatan perusahaan di lahan yang mereka klaim sebagai bagian dari wilayah petuanan. Ketegangan kemudian berkembang menjadi insiden yang berujung pada proses hukum terhadap sejumlah warga.

Pihak perusahaan sebelumnya menyampaikan adanya dugaan perusakan fasilitas dan tindakan kekerasan terhadap pekerja. Sementara itu, masyarakat Tananahu mempersoalkan aktivitas perusahaan di atas lahan yang menurut mereka belum memiliki penyelesaian sengketa secara menyeluruh.

Dua persoalan tersebut berada dalam ranah pembuktian yang berbeda. Dugaan tindak pidana diperiksa melalui proses peradilan, sedangkan sengketa mengenai status, riwayat, dan batas tanah memerlukan pemeriksaan dokumen pertanahan serta penyelesaian antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Komite Aksi Kamisan Ambon menilai penyelesaian perkara pidana tidak seharusnya mengesampingkan persoalan agraria yang melatarbelakangi konflik tersebut.

Mendesak Pengusutan Dokumen HGU

Selain menuntut pembebasan empat warga, Komite Aksi Kamisan Ambon mendesak pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan masyarakat yang disebut berkaitan dengan proses perpanjangan HGU PTPN Kebun Awaya.

Dalam pernyataan sikapnya, kelompok tersebut menyampaikan empat tuntutan, yakni menghentikan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidup, membebaskan empat terdakwa dari seluruh tuduhan, mengusut dugaan pemalsuan dokumen persetujuan masyarakat, serta mengembalikan dan memulihkan wilayah petuanan masyarakat adat.

Tuntutan mengenai dokumen HGU berkaitan dengan keberatan yang selama ini disampaikan Pemerintah Negeri Tananahu. Masyarakat mempertanyakan proses perpanjangan hak perusahaan, termasuk pihak-pihak yang memberikan persetujuan dan dasar administrasi yang digunakan.

Dalam penelusuran sebelumnya, Pemerintah Negeri Tananahu menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan sebagaimana yang mereka pahami diperlukan dalam proses penguasaan kembali lahan perkebunan.

Masyarakat juga mempersoalkan dugaan penggunaan tanda tangan sejumlah orang yang disebut mewakili kelompok soa, tetapi menurut pemerintah negeri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas nama masyarakat adat secara keseluruhan.

Dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen asli, identitas penandatangan, kewenangan masing-masing pihak, serta berkas administrasi yang digunakan dalam proses pertanahan.

Hingga kini, belum ada temuan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pemalsuan dokumen sebagaimana dituduhkan telah terbukti.

Sengketa agraria di kawasan Awaya memiliki riwayat panjang. Penguasaan lahan perkebunan negara di wilayah tersebut berkaitan dengan pemberian HGU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/HGU/DA/1982 tertanggal 31 Maret 1982.

HGU lama tersebut mencakup areal sekitar 10.000 hektare dengan masa berlaku yang tercatat berakhir pada 31 Desember 2012.

Masyarakat adat Negeri Tananahu menyatakan sebagian lahan perkebunan merupakan wilayah petuanan yang memiliki hubungan historis dengan kehidupan mereka. Klaim tersebut mencakup kawasan yang digunakan atau dibutuhkan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, dan fasilitas masyarakat.

Ketika masa berlaku HGU lama berakhir, persoalan penguasaan tanah tidak serta-merta selesai. Perusahaan kemudian menjalani proses administrasi pertanahan yang menghasilkan keputusan perpanjangan HGU pada 2019.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 41/HGU/KEM-ATR/BPN/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019 mencantumkan luas sekitar 8.830,84 hektare.

Namun, Pemerintah Negeri Tananahu mempertanyakan proses penerbitan keputusan tersebut, terutama mengenai keterlibatan pemerintah negeri, dasar penguasaan tanah, dan batas wilayah yang masuk dalam HGU.

Masyarakat menyebut sekitar 3.458 hektare sebagai bagian dari wilayah yang mereka klaim dan persoalkan dalam sengketa dengan perusahaan. Angka tersebut merupakan klaim masyarakat yang masih membutuhkan pencocokan dengan peta HGU dan peta wilayah adat.

Di sisi lain, PTPN I Regional VIII menyatakan penguasaan lahan perusahaan memiliki dasar hukum yang sah.

Manajer PTPN Kebun Awaya, Freddy Hutahaean, dalam wawancara sebelumnya menyebut HGU perusahaan telah diperpanjang dan berlaku hingga 2044. Ia menyatakan keberatan terhadap hak perusahaan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum maupun fasilitasi pemerintah.

“PTPN menghormati masyarakat hukum adat. Namun, ada mekanismenya,” kata Freddy dalam wawancara sebelumnya.

Ia juga menyatakan perusahaan terbuka apabila dasar penguasaan tanahnya hendak diuji melalui mekanisme yang tersedia.

“Kalau dibilang HGU PTPN bodong, siapa yang mengklaim bodong? Ada mekanisme. Kita boleh diuji,” ujarnya.

Perbedaan pandangan antara perusahaan dan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan utama masih berkaitan dengan dasar administrasi hak, riwayat penguasaan tanah, dan batas bidang yang disengketakan.

Proyek Hilirisasi Memperbesar Ketegangan

Ketegangan di kawasan Awaya kembali meningkat setelah pemerintah memasukkan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala di Maluku Tengah ke dalam agenda percepatan hilirisasi.

Pada 29 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda peletakan batu pertama atau groundbreaking 13 proyek hilirisasi strategis tahap kedua. Proyek pengolahan kelapa dan pala di Maluku Tengah menjadi salah satu bagian dari agenda tersebut.

Rencana investasi pengolahan kelapa dan pala itu diproyeksikan mencapai sekitar Rp640 miliar, terdiri atas pengembangan industri kelapa dan pala.

Pemerintah daerah dan pihak perusahaan memandang proyek tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperluas pasar hasil pertanian, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, rencana pembangunan berlangsung ketika sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat Negeri Tananahu belum mencapai penyelesaian yang disepakati para pihak.

Pemerintah Negeri Tananahu menyatakan tidak menolak investasi. Mereka meminta agar pengembangan industri dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat adat dan menyelesaikan terlebih dahulu persoalan batas serta status tanah.

Pada 9 September 2026, Pemerintah Negeri Tananahu melalui surat Nomor 18/YA-TNH/IX/2026 meminta perusahaan membuka sejumlah dokumen pertanahan, termasuk sertifikat HGU, keputusan pemberian atau perpanjangan hak, buku tanah, surat ukur, peta bidang, koordinat, dan peta enclave.

Permintaan itu dimaksudkan untuk memperjelas hubungan antara bidang tanah yang tercatat dalam HGU dengan kawasan permukiman, perkebunan, serta wilayah yang diklaim masyarakat adat.

Pemerintah Negeri Tananahu juga mengusulkan penyediaan sekitar 864 hektare untuk kebutuhan permukiman, pertanian, fasilitas umum, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Usulan tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian yang diajukan masyarakat, bukan kesepakatan yang telah dicapai dengan perusahaan.

Persoalan Agraria dalam Perhatian Lembaga HAM

Sengketa tanah di kawasan Tananahu sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam riwayat penanganan konflik tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan atas penguasaan tanah yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Persoalan yang diperiksa mencakup sejarah penguasaan tanah, dasar HGU, serta hubungan antara klaim masyarakat dan administrasi pertanahan.

Catatan Komnas HAM pada 2019 juga menyinggung persoalan ketersediaan nomor dan peta erfpacht yang berkaitan dengan riwayat tanah sengketa. Catatan itu menjadi bagian dari kebutuhan penelusuran dokumen historis, bukan putusan yang dengan sendirinya membatalkan HGU perusahaan.

Pada September 2026, Ombudsman RI Perwakilan Maluku menerima laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam persoalan HGU Kebun Awaya.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor 0625/LM/IX/2026/AMB dan telah melewati pemeriksaan persyaratan formal serta materiil.

Ombudsman menyatakan akan menindaklanjuti laporan dengan memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri dokumen yang menjadi dasar pengaduan. Penerimaan laporan itu belum merupakan kesimpulan bahwa maladministrasi telah terjadi.

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan pemeriksaan yang tidak hanya terbatas pada perkara pidana, tetapi juga mencakup administrasi pertanahan dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Dalam Aksi Kamisan Ambon pada 19 November 2026, Komite Aksi Kamisan kembali menempatkan perkara empat warga Tananahu sebagai bagian dari persoalan hak atas tanah dan ruang hidup.

Kelompok tersebut meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan latar belakang sengketa agraria dalam penanganan perkara. Mereka juga mendesak pemerintah dan instansi pertanahan memeriksa dugaan ketidakberesan dokumen yang selama ini dipersoalkan masyarakat.

Bagi Komite Aksi Kamisan, pemulihan ruang hidup masyarakat adat menjadi bagian penting dari tuntutan solidaritas mereka, selain proses hukum terhadap empat warga yang kini menjalani persidangan.

Sementara itu, proses persidangan di PN Ambon tetap berlangsung dalam kerangka pemeriksaan dakwaan dan alat bukti terhadap masing-masing terdakwa.

Di luar ruang sidang, persoalan riwayat penguasaan lahan, dokumen HGU, batas wilayah petuanan, dan rencana hilirisasi kelapa serta pala masih menjadi pokok sengketa antara masyarakat Negeri Tananahu dan PTPN Kebun Awaya.

Penulis: Christin Pesiwarissa 

 

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.