Seram Bagian Timur— PT Strata Pasific menyatakan kegiatan usaha karbon atau multiusaha kehutanan di wilayah operasinya di Desa Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, berfokus pada pemulihan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat, bukan pada jual beli karbon atau oksigen secara langsung.
Klarifikasi tersebut disampaikan Zaki Nurma Frizal Hidayat, Koordinator Community Development PT Strata Pasific, kepada Titastory.id pada 20 Oktober 2026. Penjelasan itu merupakan tanggapan atas pemberitaan titastory.id pada 8 Januari 2026 berjudul “Modus Reboisasi PT Strata Pasific di Seram Bagian Timur, dari Pembabatan Hutan ke Bisnis Karbon
Zaki menjelaskan, kegiatan penebangan di wilayah operasi perusahaan berlangsung pada 2018 dan 2019. Setelah itu, perusahaan mengklaim melakukan pengayaan hutan atau reboisasi pada 2019 dan 2020 dengan menanam sejumlah jenis pohon, termasuk bufasa, samama, meranti, linggua, dan kenari.
“Kami melakukan penebangan itu pada tahun 2018 dan 2019, kemudian kami juga melakukan pengayaan hutan atau reboisasi pada tahun 2019 dan 2020. Yang kita tanam itu kayu bufasa, samama dan meranti. Selain itu, kita juga menanam tanaman asli Waru seperti linggua dan kenari guna pemulihan habitat aslinya,” kata Zaki.
Menurut dia, penanaman tersebut ditujukan untuk memulihkan kawasan hutan bekas pembalakan. Namun, luas area yang telah pulih, tingkat keberhasilan tumbuh tanaman, dan perubahan kondisi ekologis kawasan tersebut masih perlu dibuktikan melalui data pemantauan lapangan.
Zaki mengatakan, wilayah operasi perusahaan yang semula sekitar 73.000 hektare kini menjadi sekitar 71.000 hektare karena sebagian kawasan telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung.
Ia juga mengklaim perusahaan telah melakukan penanaman kembali di area seluas lebih dari 100 hektare. Namun, kegiatan penanaman saat ini terkendala oleh kebakaran hutan yang menurut perusahaan membutuhkan penanganan terlebih dahulu.
“Kami telah tanam sebanyak 100 lebih hektare, namun masih terkendala kebakaran hutan sehingga kami masih fokus pada pemadaman hutan,” ujarnya.
Zaki menegaskan, perusahaan tidak meninggalkan kegiatan pemulihan hutan setelah penebangan dihentikan. Menurut dia, kebijakan moratorium penebangan membuat perusahaan berfokus pada penanaman kembali.
“Kami bukan meninggalkan, ya, tetapi moratorium dalam penebangan. Pihak perusahaan fokus dalam pemulihan atau penanaman kembali,” katanya.
Klaim mengenai luas penanaman dan kondisi kawasan tersebut memerlukan verifikasi melalui dokumen perusahaan, data perubahan tutupan hutan, serta pemeriksaan lapangan. Data tersebut penting untuk membedakan luas lahan yang telah ditanami dari luas hutan yang benar-benar menunjukkan pemulihan ekologis.
Perusahaan Jelaskan Skema Usaha Karbon
Terkait usaha karbon, Zaki mengatakan perusahaan memperoleh izin pada 2021 dan mulai melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berada di sekitar wilayah operasinya. Menurut dia, perusahaan kemudian mengembangkan kegiatan multiusaha kehutanan yang tidak lagi berfokus pada penebangan kayu.
Ia menjelaskan, proses perizinan usaha karbon mulai berjalan pada 2023. Zaki menyebut skema tersebut bukan kegiatan menangkap karbon atau oksigen untuk dijual secara langsung, melainkan upaya pemulihan hutan yang dinilai berdasarkan capaian pengelolaan lingkungan.
“Jadi begini, usaha karbon atau multiusaha kehutanan ini bukan seperti yang dibayangkan, kita masukkan karbon ke karung lalu jual, tidak demikian. Namun, yang dilakukan adalah pemulihan hutan dan pihak manajemen akan mendapat penghargaan atau sertifikat keberhasilan memulihkan hutan dan kompensasi,” jelasnya.
Zaki kembali menegaskan perusahaan tidak menjual oksigen kepada pihak lain. Menurut dia, kegiatan yang dijalankan berorientasi pada pemulihan lingkungan hutan setelah penebangan.
Meski demikian, penjelasan perusahaan tersebut belum dengan sendirinya menjawab apakah kegiatan yang dijalankan menghasilkan kredit karbon yang dapat diperdagangkan, memperoleh pembayaran berbasis hasil, atau menggunakan mekanisme sertifikasi tertentu. Status izin, standar sertifikasi, hasil verifikasi, dan bentuk kompensasi yang dimaksud perlu diperiksa melalui dokumen resmi.
Pemulihan Hutan Dikaitkan dengan Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati
Community Development Officer PT Strata Pasific, Nina Apriliani, mengatakan perusahaan juga menjalankan program perlindungan flora dan fauna di Hutan Waru. Kegiatan itu, menurut dia, meliputi perlindungan vegetasi dan upaya mencegah perburuan satwa yang dilindungi.
Perusahaan, kata Nina, bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menyosialisasikan perlindungan satwa dan vegetasi hutan kepada masyarakat.
“Selain pemulihan hutan, kami juga melakukan perlindungan terhadap vegetasi hutan dan satwa yang dilindungi agar tidak terjadi perburuan oleh warga,” ujarnya.
Nina menjelaskan, program yang mereka jalankan mengacu pada tiga unsur, yakni Climate, Community, and Biodiversity(CCB), yang mencakup iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Menurut dia, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar program dinilai berhasil.
“Bisnis karbon ini harus memenuhi tiga unsur, Climate, Community, dan Biodiversity. Jika dua unsur terpenuhi, namun satu tidak, ketiga unsur tersebut harus sejalan,” katanya.
Namun, penjelasan tersebut belum menyebutkan nama standar atau lembaga sertifikasi yang digunakan perusahaan, maupun apakah proyek di Waru telah melalui audit dan memperoleh sertifikat tertentu. Karena itu, klaim mengenai penerapan kriteria CCB dan capaian pemulihan perlu dikonfirmasi melalui dokumen proyek dan hasil verifikasi independen.
Program tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan gratis. Foto: Dokumentasi PT Strata Pasific.
Selain kegiatan kehutanan, Nina mengatakan PT Strata Pasific menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bagi 17 desa yang berada di sekitar wilayah operasinya.
Menurut dia, program tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial, dan beasiswa pendidikan tinggi. Program pemeriksaan kesehatan, kata Nina, dilaksanakan pada 2024.
Untuk program beasiswa, perusahaan menyatakan akan memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari desa-desa tersebut. Nina menyebut perusahaan menyalurkan 31 beasiswa pada 2025 dan 26 beasiswa pada 2026.
Ia mengatakan beasiswa diberikan berdasarkan persyaratan administrasi, antara lain surat keterangan domisili, kartu mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, serta bukti bahwa penerima berasal dari salah satu dari 17 desa yang menjadi sasaran program.
Menurut Nina, persyaratan tersebut diperketat setelah perusahaan menemukan penerima bantuan yang tidak lagi aktif kuliah.
“Kami tahun 2025 sebanyak 31 beasiswa, tahun 2026 ini sebanyak 26 beasiswa yang sudah kami berikan. Namun, saat ini kami ketat menyeleksi. Kami tidak melihat prestasi, tetapi memastikan penerima benar-benar masih mengikuti studi,” ujarnya.
Data mengenai jumlah penerima beasiswa dan cakupan program kesehatan tersebut masih dapat diperkuat melalui daftar penerima, laporan pelaksanaan CSR, dan konfirmasi pemerintah desa.
Di tengah kondisi kebakaran hutan yang disebut menghambat penanaman kembali, manajemen PT Strata Pasific mengimbau masyarakat, khususnya warga di 17 desa sekitar wilayah operasi, agar tidak melakukan pembakaran hutan secara sengaja.
Perusahaan menyatakan kebakaran dapat mengganggu upaya pemulihan hutan dan mengancam satwa yang hidup di dalamnya.
Kebakaran hutan dapat memengaruhi keberhasilan regenerasi vegetasi dan kondisi habitat satwa. Untuk mengetahui besarnya dampak di wilayah Waru, diperlukan data mengenai luas area terbakar, tingkat kerusakan vegetasi, serta hasil pemantauan kondisi ekosistem sebelum dan sesudah kebakaran.
Keterangan perusahaan mengenai penebangan, reboisasi, usaha karbon, dan perlindungan satwa menjadi bagian dari penjelasan atas aktivitasnya di Waru. Sementara itu, penilaian mengenai keberhasilan pemulihan hutan dan dampak ekologis kegiatan tersebut memerlukan dukungan data lapangan, dokumen perizinan, serta hasil pemantauan yang dapat diuji secara independen.
Aktivis: Rekam Jejak Buruk Berulang
Sementara itu, dalam pemberitaan sebelumnya, aktivis lingkungan Maluku, Ayub Rumbaru, mengatakan tudingan terhadap PT Strata Pasifik bukan kasus tunggal. Ia menyebut organisasinya telah mengantongi catatan panjang terkait dugaan praktik merugikan perusahaan tersebut di berbagai wilayah.
“Rekam jejak Strata Pasifik di Indonesia sudah buruk. Polanya sama: hutan dibabat, lingkungan rusak, lalu ditinggalkan. Sekarang mereka coba kembali masuk ke tanah adat di Seram Timur,” kata Ayub kepada titastory.id.
Ayub menilai aktivitas perusahaan saat ini tidak sejalan dengan izin yang dikantongi. Ia mendesak pemerintah daerah hingga pemerintah pusat segera mengevaluasi dan mencabut izin PT Strata Pasifik.
“Operasi mereka lebih mementingkan keuntungan dibanding keselamatan lingkungan dan masyarakat adat. Negara tidak boleh diam,” ujarnya.
